Namun, APNI juga sangat menyadari dan bersimpati terhadap tantangan luar biasa yang kini dihadapi oleh rekan-rekan kita di sektor hilir atau smelter, khususnya fasilitas hidrometalurgi (HPAL) yang memproduksi MHP untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Industri smelter kita saat ini sedang mengalami apa yang kami sebut sebagai ‘double squeeze’ atau tekanan ganda.

Di satu sisi, harga bahan baku bijih nikel kadar rendah (limonit) naik drastis menyesuaikan HPM baru. Di sisi lain, eskalasi krisis geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz telah membuat harga sulfur dan asam sulfat melonjak tajam hingga mencapai $800 hingga $910 per ton. Kenaikan biaya reagen ini bahkan diprediksi mendongkrak biaya produksi MHP sebesar $2,400 hingga $2,600 per ton nikel. APNI melihat bahwa ini adalah fase margin compression yang menekan rantai pasok industri kita.

Also Read:

Sepuluh Catatan Kritis “Hari Konsumen Nasional”

Lebih jauh, kebijakan pengetatan kuota produksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang dipangkas menjadi 250-270 juta ton—turun signifikan 30-34% dari tahun 2025—menciptakan defisit bahan baku yang besar bagi smelter yang kebutuhannya mencapai 350 juta ton.

Langkah tegas pemerintah dalam memperketat RKAB ini memperlihatkan kedisiplinan yang sangat berani: Kita rela mengorbankan volume produksi jangka pendek, demi menjaga nilai tambah sumber daya kita agar tidak terus diobral murah di tengah oversupply global.

Also Read:

Mengapa Harga Beras di Zona II dan III Mayoritas di Atas HET?

Bagaimana outlook kita untuk 2026 dan 2027? Di sisa tahun 2026 ini, kami memproyeksikan pasar nikel akan terkonsolidasi dengan rentang harga di kisaran $17,000 hingga $18,500 per dmt. Reaksi langsung pasar yang melambungkan harga London Metal Exchange (LME) sebesar $500 per dmt dalam sehari usai regulasi ini dirilis adalah bukti bahwa dunia menyoroti Indonesia.

Sementara itu, pasokan bijih nikel dari Filipina saat ini belum menyesuaikan harganya secara instan terhadap guncangan HPM Indonesia, menjadikan mereka sasaran arbitrase jangka pendek bagi pembeli Tiongkok.

Also Read:

Anti Klimaks Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Jakarta

Untuk tahun 2027 dan seterusnya, APNI melihat bahwa era pasokan murah nikel Indonesia telah berakhir. Defisit nikel global yang struktural mungkin mulai terlihat seiring lambatnya laju RKAB dan melonjaknya permintaan baterai EV.

Kami percaya, integrasi yang adil antara harga keekonomian di hulu (miners) dan efisiensi operasional di hilir (smelters), yang turut didukung stabilisasi rantai pasok energi dan sulfur, akan menjadikan ekosistem nikel Indonesia semakin kuat, hijau, dan berkeadilan. (Meidy Katrin Lengkey adalah Sekretaris Umum APNI)

Also Read:

UNTUNG-RUGI PENGADAAN GABAH SEMUA KUALITAS