Oleh: Meidy Katrin Lengkey

PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), resmi memberlakukan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 144.K/MB.01/MEM.B/2026 tanggal 15 April 2026. Beleid ini secara de jure telah mengubah Kepmen ESDM Nomor: 266.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara

Kementerian ESDM menyampaikan urgensi perubahan Kepmen ESDM tersebut. Seperti disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Tri Winarno, dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan. Pemerintah pun secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM). Tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi penerimaan negara serta memastikan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Also Read:

Sepuluh Catatan Kritis “Hari Konsumen Nasional”

Regulasi ini mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM. Kedua, penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM. Ketiga, perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya US$ per dry metric ton (dmt) menjadi US$ per wet metric ton (wmt).

Perubahan satuan ini berlaku untuk berbagai komoditas, termasuk bijih nikel, bauksit, kobalt, timbal, seng, besi, tembaga, mangan, krom, dan pasir besi.

Also Read:

Mengapa Harga Beras di Zona II dan III Mayoritas di Atas HET?

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai, dengan diberlakukannya Kepmen ESDM Nomor: 144.K/MB.01/MEM.B/2026, menjadi titik balik bersejarah bagi tata kelola sumber daya mineral RI. Bagi kami di APNI, dan bagi ribuan penambang nikel lokal di seluruh pelosok negeri, ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia kini bukan sekadar pengikut pasar, melainkan pembuat harga yang aktif dalam menyeimbangkan suplai global.

Perubahan formula HPM ini—yang kini ikut menilai dan menghargai kandungan mineral ikutan untuk nikel kadar 1.6%, memberikan fondasi harga (price floor) yang sangat kuat bagi para penambang kita. Harga bijih nikel kita yang selama ini dinilai terlalu rendah, bahkan jika dibandingkan dengan kompetitor seperti Filipina. Kini berhasil dikoreksi.

Namun, APNI juga sangat menyadari dan bersimpati terhadap tantangan luar biasa yang kini dihadapi oleh rekan-rekan kita di sektor hilir atau smelter, khususnya fasilitas hidrometalurgi (HPAL) yang memproduksi MHP untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Industri smelter kita saat ini sedang mengalami apa yang kami sebut sebagai ‘double squeeze’ atau tekanan ganda.

Also Read:

Anti Klimaks Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Jakarta

Di satu sisi, harga bahan baku bijih nikel kadar rendah (limonit) naik drastis menyesuaikan HPM baru. Di sisi lain, eskalasi krisis geopolitik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz telah membuat harga sulfur dan asam sulfat melonjak tajam hingga mencapai $800 hingga $910 per ton. Kenaikan biaya reagen ini bahkan diprediksi mendongkrak biaya produksi MHP sebesar $2,400 hingga $2,600 per ton nikel. APNI melihat bahwa ini adalah fase margin compression yang menekan rantai pasok industri kita.

Also Read:

UNTUNG-RUGI PENGADAAN GABAH SEMUA KUALITAS

Lebih jauh, kebijakan pengetatan kuota produksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang dipangkas menjadi 250-270 juta ton—turun signifikan 30-34% dari tahun 2025—menciptakan defisit bahan baku yang besar bagi smelter yang kebutuhannya mencapai 350 juta ton.

Langkah tegas pemerintah dalam memperketat RKAB ini memperlihatkan kedisiplinan yang sangat berani: Kita rela mengorbankan volume produksi jangka pendek, demi menjaga nilai tambah sumber daya kita agar tidak terus diobral murah di tengah oversupply global.

Also Read:

Urgensi Evaluasi Pengadaan Gabah Semua Kualitas

Bagaimana outlook kita untuk 2026 dan 2027? Di sisa tahun 2026 ini, kami memproyeksikan pasar nikel akan terkonsolidasi dengan rentang harga di kisaran $17,000 hingga $18,500 per dmt. Reaksi langsung pasar yang melambungkan harga London Metal Exchange (LME) sebesar $500 per dmt dalam sehari usai regulasi ini dirilis adalah bukti bahwa dunia menyoroti Indonesia.

Sementara itu, pasokan bijih nikel dari Filipina saat ini belum menyesuaikan harganya secara instan terhadap guncangan HPM Indonesia, menjadikan mereka sasaran arbitrase jangka pendek bagi pembeli Tiongkok.

Also Read:

Bisakah WFH-1 Memangkas Subsidi BBM?

Untuk tahun 2027 dan seterusnya, APNI melihat bahwa era pasokan murah nikel Indonesia telah berakhir. Defisit nikel global yang struktural mungkin mulai terlihat seiring lambatnya laju RKAB dan melonjaknya permintaan baterai EV.

Kami percaya, integrasi yang adil antara harga keekonomian di hulu (miners) dan efisiensi operasional di hilir (smelters), yang turut didukung stabilisasi rantai pasok energi dan sulfur, akan menjadikan ekosistem nikel Indonesia semakin kuat, hijau, dan berkeadilan. (Meidy Katrin Lengkey adalah Sekretaris Umum APNI)

Also Read:

Masyarakat Tidak Perlu Melakukan Punic Buying untuk Beli BBM