Angka PDB per Kapita: Indonesia Terlihat Kaya, tapi Masyarakat Merasa Miskin

PDB Per Kapita per Provinsi Mengisahkan Kisah yang Salah

Jika PDB per kapita melebih-lebihkan kebenaran di tingkat nasional, angka tersebut sepenuhnya melenceng di tingkat provinsi.

Di atas kertas, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah satu ekonomi tunggal, melainkan sebuah multiverse. Tengok saja data di bawah ini:

Also Read:

Industri Perunggasan Memasuki Lorong Ketidakpastian Baru

• Jakarta mencatatkan PDB per kapita sekitar Rp 344 juta, atau sekitar US$22.000.
• Kalimantan Timur, yang didukung oleh batu bara dan minyak, berada di kisaran Rp 212 juta.
• Papua Tengah, sebaliknya, mencatatkan sekitar Rp 120 juta.

Jika dibaca seperti ini, Jakarta tampak lebih kaya daripada beberapa bagian Eropa Selatan, sementara Papua Tengah tampaknya berada di luar ekonomi modern sama sekali. Godaan yang muncul adalah untuk menyimpulkan bahwa Indonesia terbagi antara pusat-pusat perkotaan yang sangat makmur dan daerah-daerah yang sangat miskin. Kesimpulan itu salah.

Ketika Anda berhenti melihat produksi dan mulai melihat orang-orang, upah rata-rata di provinsi-provinsi yang sama ini tidak berbeda 30 kali lipat. Perbedaannya hanya 2–3 kali lipat. Ini datanya:

Also Read:

WASWAS MENUNGGU KEBIJAKAN BERAS

• Upah rata-rata bulanan di Jakarta adalah sekitar Rp 4,6 juta.
• Kalimantan Timur sekitar Rp 3,5 juta.
• Nusa Tenggara Timur (NTT) berkisar Rp 2,7 juta.

Perhatikan baik-baik! Itu bukan berarti “Kalimantan Timur 8 kali lebih kaya daripada NTT,” meskipun PDB per kapita menunjukkan demikian. Intinya adalah: “Pendapatan semua orang rendah, tetapi beberapa orang tinggal di dekat lokasi penambangan sumber daya.”

Kesenjangan ini ada karena PDB per kapita provinsi mengukur di mana nilai dicatat, bukan di mana nilai itu berada. Provinsi yang kaya sumber daya menghasilkan output yang sangat besar dengan jumlah pekerja yang relatif sedikit. Keuntungan mengalir ke perusahaan, pemegang saham, dan pemerintah pusat, seringkali jauh dari lokasi penambangan.

Also Read:

Menyoal Orientasi Kebijakan Kapitalistik Manajemen PT KAI

Jadi, apakah Kalimantan Timur kaya? Ya, dalam arti menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Namun, bagi orang awam, “provinsi kaya” biasanya berarti “paman tetangga Anda mengenal seseorang yang mengendarai Hilux perusahaan,” daripada berpartisipasi dalam kekayaan.

Siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dari pertumbuhan Indonesia? Struktur ekonomi Indonesia dapat diringkas sebagai: Beberapa konglomerat, beberapa sumber daya alam, 100 juta pekerja informal, dan sebuah mimpi.

Also Read:

Catatan Ihwal Pengumuman Swasembada Pangan 

• 1% orang terkaya di Indonesia mengendalikan hampir setengah dari kekayaan nasional.
• 10% penduduk terkaya memperoleh sekitar 46% dari pendapatan nasional.
• 50% penduduk termiskin hanya memperoleh sekitar 12–13% dari pendapatan nasional.

Ketika produksi meningkat, sebagian besar peningkatan tersebut secara matematis telah dialokasikan untuk sekelompok kecil orang. Bagi yang lain, angkanya terlihat berbeda.

• Lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan berpenghasilan menengah ke atas.
• 50–60% tenaga kerja berada di sektor informal, berpenghasilan di bawah upah minimum.
• Konsumsi rata-rata berada di sekitar Rp 1,4 hingga 1,5 juta per orang per bulan.

Inilah realitas ekonomi rumah tangga rata-rata. Cukup stabil untuk bertahan hidup, tetapi jauh dari kemakmuran yang tersirat dalam angka PDB utama.

Also Read:

Refleksi 2025: Kesehatan Publik Dilindas oleh Kepentingan Oligarki Ekonomi

PDB per kapita dengan senang hati menggabungkan semuanya:

• Keuntungan perusahaan dari perusahaan pertambangan.
• Royalti sumber daya.
• Penyusutan modal.
• Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang mungkin tidak tinggal di negara tersebut.
• Pendapatan yang diperoleh oleh elit yang memiliki koneksi politik.
• Nilai yang diciptakan oleh para komuter yang bekerja di Jakarta tetapi tinggal di luar kota, yang meningkatkan output tanpa memperluas populasi yang terhitung.

Also Read:

Catatan 2025: Kerusuhan Kalibata Fenomena Gunung Es Permasalahan Konsumen Jasa Keuangan