
Saat ini di gudang Bulog ada stok beras 3,933 juta ton. Sebagian besar berupa cadangan beras pemerintah (CBP). Stok komersial hanya 13.900 ton. Jika diasumsikan target penyaluran SPHP 1,3 juta ton dari Juli-Desember 2025 tercapai dan 366 ribu ton bantuan pangan beras tersalurkan semua, stok beras akhir tahun Bulog masih sebesar 2,684 juta ton. Ini jumlah yang besar. Agar stok akhir tahun tinggal 1,2 juta ton, berarti 1,48 juta ton beras harus disalurkan di 4 bulan tersisa tahun ini.
Agar harga beras terkendali, bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan per keluarga kepada 18,3 juta keluarga sebaiknya dilanjutkan. Dari September hingga Desember 2025. Bila perlu per keluarga menerima 15 kg per bulan. Jadi, total 1,098 juta ton beras. Sisanya sebesar 382 ribu ton beras bisa untuk golongan anggaran. Atau bantuan sosial dan pos-pos lain seperti dibuka di Inpres No. 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Ketiga, Bulog harus memastikan beras operasi pasar dan bantuan pangan adalah beras berkualitas. Sebagian beras stok Bulog saat ini berusia lebih setahun. Beras ini potensial berbau apek. Beras hasil penyerapan dalam negeri melalui pembelian gabah segala kualitas juga dipastikan kualitasnya kurang bagus. Beras ini tidak tahan lama dan potensial turun mutu. Beras yang tidak layak ini bisa direprosesing.
Ketika beras di retail modern menipis, bahkan kosong, dalam jangka pendek beras SPHP bisa jadi alternatif. Otoritas kebijakan harus mengakhiri menggunakan beras sebagai ajang membangun pencitraan. Saat ini tensi politik beras sudah terlalu tinggi. Perlu diturunkan. Pada saat yang sama, aparat penegak hukum harus hati-hati. Jangan sampai penindakan hukum justru jadi ajang kriminalisasi dan alat pencitraan pejabat publik.
Para pihak di industri perberasan harus dipulihkan kepercayaannya. Cara-cara intimidatif, termasuk meminta penggilingan tidak membeli gabah petani di atas Rp6.500 per kilogram harus dihentikan. Aura ketakutan yang mendominasi industri perberasan akhir-akhir ini amat tidak kondusif bagi pelaku usaha. Pemulihan diperlukan agar semua pihak bisa bergotong royong kembali mengisi pasar beras yang kering pasokan.
Percayalah pemerintah melalui Bulog tidak akan mampu mengelola dan memulihkan pasar sendirian apabila situasi memburuk: pelaku usaha berhenti beroperasi karena takut dan warga panik lantaran pasokan beras kian menipis. Sebelum situasi semakin memburuk langkah-langkah pemulihan perlu segera diambil, termasuk dua langkah penting di atas. Catat baik-baik: kalau perut kosong amarah bisa memuncak. (Khudori: Pengurus Pusat PERHEPI, Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO, Pegiat AEPI)