Jakarta,corebusiness.co.id-Pejabat perusahaan migas asal Rusia, Joint Stock Company Zarubezhneft (JSC Zarubezhneft) menyatakan kesiapan untuk melanjutkan proyek Blok Tuna yang sempat tertunda. Langkah bagi RI untuk mengoptimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas).

Rombongan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih terbang ke Rusia. Kunjungan mereka untuk menghadiri agenda penting: penandatanganan Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia di Kazan, pada Selasa, 12 Mei 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia tersebut. Ia mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menandatangani dokumen kesepakatan bersama Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, yang mewakili Pemerintah Federasi Rusia.

Also Read:

Konsisten Perkuat Lini Bisnis Utama, Elnusa Catat Kinerja Operasional Positif di Kuartal I 2026

Agreed Minutes berfungsi sebagai dokumen strategis yang mencatat seluruh perkembangan kerja sama bilateral yang telah berjalan. Naskah tersebut juga menjadi acuan penting untuk memastikan keberlanjutan implementasi hasil pembahasan kedua negara agar lebih terarah.

Substansi kesepakatan di antaranya mencakup penguatan sektor perdagangan, investasi, hingga pengembangan energi terbarukan. Selain itu, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kolaborasi pada sektor pertanian dan perikanan guna memperkuat ketahanan pangan.

Also Read:

Dibutuhkan Global, Harga Batu Bara Masih Perkasa

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung adalah salah satu pejabat RI yang ikut mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Yuliot membawa misi khusus terkait proyek Blok Tuna, Indonesia.

Pada acara itu, Yuliot melakukan pertemuan dengan pejabat perusahaan migas asal Rusia, Joint Stock Company Zarubezhneft (JSC Zarubezhneft). Hasil dari pertemuan, Yuliot mengabarkan bahwa Zarubezhneft menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan proyek Blok Tuna pada Juni mendatang.

Also Read:

Insting Menteri Bahlil Eksekusi Program Energi Presiden Prabowo

Yuliot mengungkapkan, proyek migas Blok Tuna tertunda akibat mundurnya Premier Oil, anak perusahaan Harbour Energy, yang menjadi mitra Zarubezhneft dalam menggarap proyek ini.

“Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan. Pemerintah akan memberikan dukungan untuk kelanjutan proyek ini,” ujar Yuliot melalui keterangan tertulis.

Also Read:

Pengamat UGM: UEA Ingin Bebas dari OPEC untuk Poduksi Minyak

Zarubezhneft memulai proyek di Indonesia sejak mengakuisisi 50 persen participating interest (PI) pada proyek Tuna di Laut Natuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd, pada tahun 2020. Pada pertemuan ini, Zarubezhneft juga menyatakan keinginannya untuk dapat menggarap proyek-proyek migas lain di Indonesia, untuk mendukung peningkatan produksi migas Indonesia, melalui teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan reaktivasi sumur idle.

Ketertarikan Zarubezhneft untuk berinvestasi di Indonesia, disampaikan Yuliot, telah tercatat dalam dokumen Agreed Minutes SKB ke-14 RI-Rusia. Pihak Rusia mencatat ketertarikan JSC Zarubezhneft untuk memperluas dan memperkuat kerja sama dengan mitra Indonesia, termasuk partisipasi dalam proyek baru bersama perusahaan minyak dan gas bumi Indonesia.

Also Read:

UEA Hengkang dari OPEC dan OPEC+, Pukulan Berat bagi Kelompok Produsen Minyak Global

Pihak Rusia juga meminta dukungan penyelesaian proses compliance bagi perusahaan-perusahaan yang dinominasikan oleh Zarubezhneft guna memulai pengorganisasian suplai minyak ke Indonesia.

Target Proyek Tertunda

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengejar onstream Blok Tuna pada 2029. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, lembangannya tengah mendorong percepatan pergantian operator blok sembari memastikan proyek ladang gas raksasa itu tak lagi molor.

Also Read:

Jelang Produksi Massal di Timor Leste, Bobibos Ikuti Uji Laboratorium di Lemigas

“SKK Migas berusaha memastikan bahwa target onstream sesuai dengan milestone tetap terlaksana walaupun ada dinamika yang terjadi,” kata Rikky kepada Bloomberg Technoz, pada 29 Oktober 2025.

Target onstream Blok Tuna pada 2029 itu molor dari jadwal awal yang sempat dipatok pada 2026. Saat itu, konsorsium kesulitan untuk mengerjakan proyek lantaran sanksi yang diterima perusahaan migas Pemerintah Rusia, Zarubezhneft (ZAL) dari Uni Eropa. Belakangan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) turut memberi sanksi tambahan untuk perusahaan migas Rusia dan investasinya di sejumlah negara.

Also Read:

Kisah Perempuan Tangguh di Laut dan Darat dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Kendati demikian, Rikky memastikan, lembagannya bakal tetap memastikan proyek ini tak lagi molor walau terdapat sanksi baru dari AS.

Di sisi lain, SKK Migas, seperti diberitakan Bloomberg, membeberkan proses divestasi Harbour Energy dari Blok Tuna mendekati akhir. Rikky memastikan ZAL bakal mengambil alih posisi operator blok.

Also Read:

Pertamina dan Toyota Intensif Negosiasi untuk Proyek Bioetanol di Lampung

“Hasil dari divestasi ini pada akhirnya akan menghadirkan pihak baru untuk menemani ZAL,” kata Rikky.

Menurutnya, transaksi divestasi antar-KKKS itu mendekati rampung. Ia memperkirakan proses divestasi Harbour Energy selesai sekitar dua bulan mendatang.

Also Read:

Menteri Bahlil Apresiasi Temuan Gas Jumbo ENI di Blok Ganal

Proyek yang berdekatan dengan Vietnam itu telah mendapat persetujuan rencana pengembangan atau plan of developement (PoD) sejak Desember 2022 lalu. Ladang gas itu dikerjakan kongsi Zarubezhneft lewat anak usahanya ZAL bersama dengan entitas Harbour Energy di Indonesia, Premier Oil Tuna B.V. Keduanya masing-masing memegang 50 persen hak PI, dengan Premier Oil sebagai operator blok.

Hanya saja, konsorsium Premier Oil dan Zarubezhneft Asia tidak kunjung meneken keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) hingga saat ini. Alasannya, terdapat sanksi yang dikenakan kepada Zarubezhneft akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 lalu.

Also Read:

Mengurai Tantangan Pembangunan PLTN setelah Perpres NEPIO Ditandatangani Presiden

Sejak saat itu, konsorsium mencari cara untuk bisa mencari jalan keluar terkait dengan kelanjutan proyek tersebut, khususnya untuk mengatasi sanksi pada pembiayaan.

Belakangan, opsi farm out atau penjualan hak partisipasi salah satu mitra menjadi pilihan yang diambil.

Menurut data Kementerian ESDM, Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Ketika itu, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun. 

Pelonggaran Sanksi Energi AS terhadap Rusia

 Awal pekan ini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan kepada wartawan bahwa Presiden Donald Trump mengeluarkan perpanjangan penangguhan sanksi terhadap minyak Rusia selama satu bulan ke depan.

Bessent menyatakan, perpanjangan penangguhan sanksi ini memungkinkan pembelian minyak dan produk minyak bumi Rusia yang telah dimuat ke kapal hingga 16 Mei. Ini memperpanjang pelonggaran sanksi sebelumnya yang berakhir pada 11 April.

Bulan lalu, AS mengumumkan penangguhan sanksi terhadap minyak Rusia dan Iran. Bessent sempat mengatakan bahwa AS tidak akan memperpanjang penangguhan sanksi untuk minyak dari kedua negara.

Bessent juga mengatakan bahwa AS memberi lampu hijau kepada kilang minyak India untuk membeli minyak mentah dari Rusia. Langkah ini untuk mengatasi kekurangan sementara minyak di seluruh dunia, akibat terhambatnya distribusi minyak di Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran.

“Departemen Keuangan setuju untuk mengizinkan sekutu kami di India mulai membeli minyak Rusia yang sudah berada di laut,” kata Bessent.

Terlepas dari pelonggaran sanksi AS, Pengamat konomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengutarakan, sejak pasukan militer Rusia gencar menyerang Ukraina, Presiden Trump menyerukan negara-negara di Eropa untuk embargo migas Rusia.

“Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin sepertinya tidak bergeming. Ia merasa yakin minyaknya masih akan dibeli oleh negara-negara lain. Karena, Rusia menawarkan harga jual minyak dengan diskon cukup tinggi, artinya lebih murah dari rata-rata harga pasar internasional,” kata Fahmy kepada corebusiness.co.id.

Menurutnya, negara-negara seperti Tiongkok dan India tetap saja membeli minyak dari Rusia. Bahkan negara di Eropa seperti Prancis masih membeli minyak dari Rusia, dengan pertimbangan harganya lebih ekonomis. (Rif)