YLKI Desak Pemerintah Membereskan Masalah Beras

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana mengatakan, polemik soal beras belum juga beres di lapangan, masih ada persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah untuk segera menuntaskan.

“Sebelumnya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) mengatakan bahwa stok beras melimpah. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat mengapa harga beras di pasaran masih tinggi dan kekosongan stok beras di pasaran,” kata Emiliana di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Emiliana menyebutkan, YLKI telah mencacat beberapa polemik di industri perberasan di Tanah Air yang terjadi hingga saat ini.

Also Read:

Produksi Surplus, Harga Beras kok Naik, Berikut Respon Ketum Perpadi

Pertama pada sisi konsumen, definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu/gudang saja melainkan harus tersedia di pasaran yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau.

“Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah menjamin ketersediaan stok beras di pasar dan memastikan keterjangkauan harga bagi konsumen,” ujarnya.

Also Read:

Ketua DPR RI Titiek: Stok Beras di Sulsel Aman, Tapi Harganya Naik

Kedua, terkait eskalasi harga beras di retail modern sangat memberatkan konsumen dan tidak sesuai dengan daya beli konsumen. Banyak konsumen terkecoh bahwa beras yang tersedia di retail modern bukanlah beras premium biasa, melainkan beras khusus terfortifikasi yang harganya Rp 90 ribu hingga Rp 130 ribu per 5 kilogram. Sedangkan beras khusus tidak memiliki aturan tetap HET dari pemerintah.

“Hal ini imbas dari kekosongan stok beras premium dan medium di retail modern,” ucapnya.

Ketiga, di pasar tradisional, konsumen juga merasakan kenaikan harga beras eceran, meskipun tak sesignifikan beras di retail modern, dan harganya cenderung masih bisa terjangkau. Namun ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar tidak ada kenaikan harga dan kekosongan stok beras di pasar tradisional.

Also Read:

Beras SPHP pun Belum Aman dari Mafia Beras

“YLKI meminta pemerintah penuhi hak dasar konsumen untuk memenuhi stok beras di pasaran dengan akses yang mudah, kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” Emiliana menekankan.

YLKI juga meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog untuk mempercepat pendistribusian beras SPHP dengan kualitas terstandar secara masif dalam rangka menstabilkan harga beras dan mengisi kekosongan stok beras di pasaran

Also Read:

Ketua YLKI: Pemerintah Harus Tanggung Jawab, Beras Oplos Rugikan Konsumen

Tak hanya itu, YLKI juga meminta pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Bapanas, Satgas Pangan, dan Kepolisian, untuk mengusut tuntas proses distribusi dari hulu hingga hilir dan kekosongan beras premium dan medium di retail.

Bicara soal pelanggan, menurut Emiliana, konsumen beras lah yang loyal menjadi pelanggan. Sebab beras sudah menjadi komoditi bahan makanan pokok konsumen.

Also Read:

Mentan Amran Apresiasi Kapolda Riau Bongkar Praktik Beras Oplos

“Oleh karena itu, demi menghormati Hari Pelanggan Nasional 2025, YLKI meminta pemerintah memastikan pelanggan beras hak-haknya telah dipenuhi oleh pelaku usaha,” pungkasnya. (Rif).

Also Read:

Mentan Amran Jadikan Jambi Pilot Project Pengembangan Gandum