Komisi IV DPR RI: Perlindungan Lahan Pertanian Kunci Swasembada Pangan

Denpasar,corebusiness.co.id– Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pada masa reses persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam rangka peninjauan terkait lokasi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Kunker dilaksanakan di Kota Denpasar pada tanggal 9 Desember 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto.

Siti Hediati Soeharto mengatakan, swasembada pangan merupakan salah satu misi dalam Asta Cita Presiden 2024-2029. Salah satunya melalui peningkatan produksi pertanian.

“Terdapat beberapa tantangan selain produktivitas lahan yang masih rendah juga dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian,” ujar wanita yang akrab disapa Titik Soeharto ini.

Also Read:

Wapres Gibran Apresiasi Gerak Cepat Mentan Amran di Sektor Pertanian

Dari hasil kunjungan, dia mendapat laporan kondisi eksisting sawah, masuk ke dalam pendataan LBS 2024 dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam RTRW, yakni kondisi sawah terkurung bangunan dan berpotensi terjadi alih fungsi lahan.

“Ini menunjukkan telah terjadi penimbunan tanah pada lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan terindikasi terjadi alih fungsi lahan,” ungkapnya.

Also Read:

Perkuat Percepatan Ketahanan Pangan, Wapres Gibran Didampingi Mentan Amran Tanam Padi di Langkat

Diketahui, kebijakan Perlindungan Lahan di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, dengan telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.082 hektare.

Sebaran Luas Baku Sawah (LBS) Kota Denpasar tahun 2019 seluas 2.164 hektare, luas LBS yang terlindungi dan ditetapkan menjadi KP2B seluas 1.082 hektare atau 50 persen dari lahan sawah eksisting. Hasil Overlay LBS 2019 dengan 2024 diketahui indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 824 hektare (38 persen dari total LBS 2019).

Also Read:

Anggota Komisi IV DPR RI Dukung Langkah Besar Kementan Pangkas 145 Regulasi Distribusi Pupuk

“Perlindungan lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga lahan pertanian yang sudah eksisting saat ini agar tetap menjadi lahan sawah untuk budidaya pertanian pangan.” jelasnya.

Dia mengemukakan, kunjungan kerja ini dilaksanakan bertujuan untuk meninjau permasalahan alih fungsi lahan pertanian termasuk mitigasi dan solusi yang diperlukan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

“Salah satunya melalui program Brigade Pangan dengan melibatkan petani millenial yang perlu difokuskan juga ke Provinsi Bali, dikarenakan minat pemuda di Provinsi Bali masih minim ke sektor pertanian. Maka, dengan insentif bantuan seperti alsintan pada program ini diharapkan meningkatkan minat petani milenial,” terang Titik.

Also Read:

Petani Sawit di Lebak Wujudkan Ketahanan Pangan dengan Padi Gogo

Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Husnain, menyampaikan, program Kementan di antaranya pompanisasi perlu dilakukan di Provinsi Bali yang selaras dengan upaya melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan.

“Kementan saat ini akan melakukan sosialisasi secara masif untuk perlindungan lahan pertanian LP2B dengan bersinergi bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, dan kota,” kata Husnain.

Also Read:

Cuaca Ekstrem, Mentan Terobos Banjir dan Longsor setelah Pantau Langsung Kondisi Pertanian pada Musim Hujan di Sulawesi

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dengan tegas menyoroti urgensi perlindungan lahan, karena transformasi dari lahan pertanian ke non-pertanian berpotensi memberikan dampak serius terhadap ketersediaan pangan.

“Jika alih fungsi lahan dibiarkan terus, masyarakat kita akan mengalami kelangkaan pangan,” tukas Mentan Amran.

Also Read:

Responsif Atasi Permasalahan Pupuk Bersubsidi, Kementan Raih Penghargaan Ombudsman untuk Pengawasan Pelayanan Publik

Untuk memperkuat perlindungan dari alih fungsi lahan, Mentan Amran menyoroti perlunya komitmen pimpinan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam menerapkan UU No.41 Tahun 2009.

“Tentunya perlu koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam pembinaan dan monitoring perlindungan lahan serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian,” jelasnya. (ADV)

Also Read:

Wamentan Sudaryono: Tanda-tanda Indonesia Segera Capai Swasembada Sudah Terlihat