
Jakarta,corebusiness.co.id-Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Urusan Logistik (Bulog), penggilingan padi, dan pengusaha beras, menyatakan komitmen menyerap gabah setara beras 3 juta ton berdasarkan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman seusai Rapat Koordinasi Serap Gabah: Komitmen Bersama Serap Gabah Petani di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Rakor dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kabareskrim Polri Komjel Pol. Wahyu Widada, Direktur Utama Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, Sekjen, eselon I, Staf Ahli, Tenaga Ahli Kementan, Waaster Panglima TNI, Satgas Pangan, Dewas Bulog, Ketum Perpadi, Ditkrimsus Polri 19 provinsi, kepala dinas 19 provinsi, dan undangan lainnya.
Di acara ini, juga dilaksanakan penandatangan kesepakatan penyerapan gabah peani oleh seluruh penggilingan padi di Indonesia.
“Alhamdulillah, hari ini ada komitmen bersama melalui penandatanganan kontrak penyerapan gabah setara beras 2,1 juta ton untuk 3 bulan ke depan dengan seluruh penggilingan padi seluruh Indonesia,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.
Mentan Amran menjelaskan, pemerintah menargetkan produksi gabah setara beras 3 juta ton hingga April 2025. Dari total 3 juta ton beras, sebanyak 2,1 juta ton telah disepakati akan diserap oleh Bulog. Sisanya, 900 ribu ton akan diadakan langsung oleh Bulog.
Amran menekankan, pembelian gabah petani harus sesuai ketentuan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram, sedangkan HPP beras Rp 12.000 per kilogram.
“Komitmen kita bersama pembelian gabah dan beras harus berdasarkan HPP. Ketentuan HPP ini bukan hanya untuk Bulog, tapi semua pihak. Tujuannya, agar Nilai Tukar Petani (NTP) tidak jatuh, dan kesejahteraan petani tetap terjaga. Saudara kita di sektor pangan ada sekitar 100 juta orang, mereka akan terpukul jika harga jatuh. Karena itu, harga gabah dan beras harus kita jaga bersama-sama,” tuturnya.
Mentan menyampaikan, harga beras pernah menorehkan sejarah mencapai sebesar Rp 16.000 per kilogram. Tahun ini, harga beras rata-rata Rp 12.000 per kilogram. Artinya, jelasnya, produksi beras rata-rata naik. Karena itu, harus dijaga, jangan sampai harga beras jatuh di bawah HPP. Karena akan berdampak munculnya kemiskinan dan pengangguran di sektor pertanian.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya lonjakan signifikan dalam produksi beras nasional periode Januari-Maret 2025. Berdasarkan data BPS, potensi produksi beras diperkirakan mencapai 8,6 juta ton, meningkat signifikan 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, sebesar 5,69 juta ton beras.
Peningkatan ini sejalan dengan meluasnya panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08 persen dibandingkan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya 1,86 juta hektare.
Memperketat Pengawasan
Untuk teknis pengawalan dan pengawasan di lapangan, Mentan Amran telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Swasembada pangan merupakan gagasan besar Bapak Presiden agar bisa tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita bahu membahu, kolaborasi mensukseskan target swasembada yang telah ditetapkan Bapak Presiden,” tegas Amran.
Menurutnya, kolaborasi Kementan, Polri, dan TNI, untuk menghindari terjadinya penyimpangan di lapangan. Pengawalan dan pengawasan bukan hanya terhadap penyerapan gabah dan beras, tapi juga terkait pendistribusian sarana produksi (saprodi), alat mesin pertanian (alsintan), dan lainnya.
Amran mencontohkan adanya tindakan pendistribusian pupuk palsu di Jawa Barat. Saat ini pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku, sedang diproses oleh aparat Kepolisian. (Adver).