RKAB Kembali 3 Tahun, APNI: Konsistensi Regulasi dan Pengawasan Jadi Kunci Kepastian Usaha

Jakarta,corebusiness.co.id–Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai wacana kembalinya Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 3 tahun ke masa 1 tahun berpotensi hambat investasi dan efisiensi industri nikel. Karena itu, konsistensi regulasi dan penguatan pengawasan jadi kunci dalam kepastian usaha.

APNI menghargai komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan industri pertambangan nasional. Namun, terkait rencana pemerintah untuk mengembalikan masa persetujuan RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun, APNI menilai langkah ini perlu dikaji ulang dari aspek efisiensi waktu, biaya, dan kapasitas evaluasi pemerintah.

“Saat ini terdapat lebih dari 4.100 izin perusahaan pertambangan, masing-masing 3.996 IUP, 15 IUPK, 31 KK, dan 58 PKP2B, aktif di seluruh Indonesia. Jika masa RKAB kembali menjadi 1 tahun, maka ribuan perusahaan harus mengajukan persetujuan setiap tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana mengevaluasi ribuan dokumen secara tepat waktu tanpa menghambat investasi, produksi, dan kontribusi industri tambang bagi perekonomian nasional?” ungkap Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey melalui keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).

Also Read:

PT PAM Mineral Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT BIM

Meidy mengutarakan bahwa RKAB 3 tahun telah terbukti memberikan kepastian usaha dan efisiensi bagi pemerintah maupun perusahaan. Karena itu, APNI memberikan masukan konstruktif sebagai berikut:

Satu, pertahankan RKAB 3 tahun. Sistem ini tidak perlu diubah kembali menjadi 1 tahun. Kepastian jangka menengah sangat vital bagi perencanaan investasi dan operasional perusahaan.

Also Read:

PT PAM Mineral Disomasi PT BIM, Buntut Pembatalan Sepihak Kontrak  

Dua, tingkatkan pengawasan berbasis realisasi. Pemerintah dapat memperkuat evaluasi output realisasi produksi tahunan untuk memastikan kesesuaian antara target RKAB dengan permintaan riil pasar domestik dan global. Ini lebih efektif daripada mengubah periode RKAB.

Tiga, hapus Revisi Volume Semester Akhir. Sistem penyesuaian RKAB di akhir tahun berjalan sebaiknya dihentikan. Gantikan dengan mekanisme penyesuaian berbasis realisasi output tahunan untuk mencegah proyeksi berlebihan (over-optimistic) dan memungkinkan pemantauan yang lebih terukur.

Empat, perkuat implementasi Permen ESDM No. 10 Tahun 2023. Peraturan yang sudah mengatur RKAB 3 tahun ini tidak perlu diubah. Fokus harus pada penguatan pengawasan untuk menjamin produksi sesuai ketentuan regulasi.

Also Read:

Produksi Ferokrom QFF di IMIP Mencapai Rekor Tertinggi

Lima, evaluasi Kepmen ESDM No. 84 Tahun 2023. Ketentuan produksi tidak boleh melebihi kapasitas tertinggi dalam studi kelayakan (feasibility study) perlu ditinjau ulang. Aturan ini berpotensi mendorong perusahaan mengajukan kenaikan produksi secara agresif, berisiko menyebabkan overproduction bijih nikel–terutama saat permintaan smelter domestik stagnan atau menurun akibat pelemahan harga global dan kenaikan biaya produksi.

Kesimpulan dan Harapan APNI

Also Read:

Darurat! APNI Serukan Kontrol Produksi dan Standar ESG untuk Selamatkan Industri Nikel Nasional

Dari pertimbangan-pertimbangan konstruktif tersebut,  Meidy menyebutkan bahwa APNI  menyimpulkan bahwa RKAB 3 tahun harus dipertahankan, didukung dengan mekanisme pengawasan realisasi produksi tahunan yang ketat.

Sementara pemerintah perlu memperkuat kapasitas evaluasi dan pengawasan internal, bukan memperpanjang rantai birokrasi dengan periode perizinan yang lebih pendek.

Also Read:

Aspebindo Bedah Hilirisasi Gasifikasi Batubara

Kemudian, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepmen ESDM No. 84 Tahun 2023 diperlukan agar kebijakan produksi lebih terukur, sesuai kapasitas serap smelter domestik dan dinamika pasar global.

“APNI meyakini bahwa kebijakan yang konsisten, berbasis data, dan melibatkan stakeholders industri akan menjaga kepastian usaha, mendorong efisiensi, serta memastikan kontribusi optimal sektor tambang nikel bagi devisa dan hilirisasi nasional,” imbuh Meidy.

Dengan demikian, kata dia, Indonesia akan tetap menjadi tujuan investasi pertambangan yang menarik dan kompetitif secara global, mendukung target hilirisasi dan ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Also Read:

Bahlil Sebut Contoh Konkret Kesuksesan Hilirisasi di Daerah Penghasil Tambang

APNI juga menilai, seringnya perubahan peraturan dan inkonsistensi kebijakan membawa ketidakpastian bagi investor. Hal ini menyulitkan pelaku usaha menyusun rencana investasi, pengembangan usaha, serta kepastian pasokan untuk hilirisasi nasional.

Karena itu, APNI mendorong pemerintah untuk menjaga konsistensi regulasi untuk kepastian hukum dan iklim investasi, membatasi perubahan kebijakan hanya pada hal yang sangat mendesak dan berbasis data, serta melibatkan asosiasi dan pelaku industri dalam penyusunan perubahan kebijakan agar sesuai kondisi lapangan.

Also Read:

Kurtubi Menilai Tepat Keputusan Presiden Mengembalikan Empat Pulau ke Aceh

“APNI meyakini, kebijakan yang konsisten dan berbasis data akan menjaga kepastian usaha, mendorong efisiensi industri, dan memastikan kontribusi sektor tambang bagi devisa dan hilirisasi nasional secara optimal,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Meidy, Indonesia akan tetap menjadi tujuan investasi pertambangan yang menarik dan kompetitif secara global, mendukung hilirisasi nasional, dan mendorong kontribusi devisa negara secara berkelanjutan. (Rif)

Also Read:

GAG Nikel Aman, Presiden Prabowo Putuskan Mencabut Empat Izin Tambang di Raja Ampat