Sektor Hilir Minta ESDM Kaji Ulang 

Seperti diperkirakan Meidy, sektor hilir merasa keberatan atas telah ditetapkannya kebijakan formula baru HPM. Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah menilai Kementerian ESDM tergesa-gesa dalam pemberlakukan formula baru HPM.

Arif mengutarakan, kondisi saat ini industri nikel Indonesia sedang menghadapi tekanan dampak dari kondisi global, salah satunya konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, terjadi kenaikan biaya energi, logistik, dan bahan baku industri. Di saat yang sama, muncul kebijakan domestik berupa berlakunya kenaikan HPM dan rencana pengenaan bea keluar produk nikel.

Also Read:

Presiden Prabowo Titah Menteri Bahlil Eksekusi IUP Bermasalah

“Jika bahan baku bijih nikel telah dinaikkan harganya melalui HPM, sementara produk hilir rencananya akan dikenakan bea keluar, maka industri hilir akan terbebani dari dua sisi sekaligus dan berpotensi memperlambat hilirisasi Indonesia,” kata Arif melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Arif menekankan, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara hati-hati, karena berpotensi bertentangan dengan strategi nasional hilirisasi dan industrialisasi yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.

Also Read:

Kompak, Harga Nikel dan Batubara Kadar Tinggi Kontraksi

Ia membeberkan komponen-komponen biaya terbesar dalam industri hilir nikel di Indonesia, terdiri dari bahan baku bijih nikel, biaya energi (batubara, listrik, BBM), bahan baku sulfur dan asam sulfat untuk proses pelindian pada fasilitas pengolahan dan pemurnian hidrometalurgi berbasis HPAL, biaya-biaya logistik dan shipping, pembelian reagent dan bahan kimia, tenaga kerja, serta biaya pemeliharaan/perbaikan dan suku cadang.

“Artinya, kenaikan biaya pada salah satu komponen saja sudah sangat memengaruhi margin industri secara keseluruhan,” jelasnya.

Also Read:

WFH Diberlakukan, FINI: Penerapan di Industri Nikel Realistis Dilakukan Parsial

Menurutnya, perhitungan HPM bijih nikel dengan mengikutkan mineral-mineral pengikutnya (kobalt, besi dan kromit) berdasarkan kandungan in-situ yang mengasumsi stabilitas kandungan, kenyataannya tidak ada dalam praktiknya. Hal ini akan mengakibatkan penghitungan berdasarkan perolehan atau recovery logam secara teoritis, bukan margin ekonomi.

Kebijakan perubahan formula HPM untuk bijih nikel ini, dinilai Arif, selain berpotensi mengakibatkan pengurangan arus kas operasional, juga akan sangat mengganggu dan merugikan bagi proyek-proyek baru yang masih menstabilkan operasinya atau merencanakan ekspansi.

Also Read:

APNI Respons Tiga Smelter Kolaps dan Revisi RKAB Nikel 2026

“Industri pengolahan dan pemurnian nikel akan berpotensi membukukan operating loss, apalagi dengan ditambah komponen lainnya yang juga naik signifikan, khususnya bahan bakar industri dan bahan baku sulfur atau sulfuric acid,” tukasnya.

Selain itu, penerapan perubahan formula HPM baru ini akan menaikan biaya produksi secara signifikan baik untuk smelter RKEF yang mengkonsumsi bijih saprolite, juga refinery HPAL yang mengkonsumsi bijih limonite.

Also Read:

Penguatan Rantai Pasok Global, PT Vale IGP Pomalaa Catat Penjualan Perdana Bijih Nikel

Diutarakan, dalam industri nikel dengan menggunakan teknologi HPAL, yang saat ini banyak dibangun di Indonesia, bahwa harga MHP utamanya didasarkan pada nilai kandungan nikel, keterdapatan mineral ikutan (seperti kobalt) hanya sebagai kredit produk sampingan dalam jumlah kecil dan terdiskon besar.

Dengan perubahan formula HPM ini, diperkirakan biaya produksi MHP (setelah kredit kobalt) yang berasal dari refinery HPAL akan ada peningkatan biaya produksi dikisaran $2.400 hingga $2.600 per ton Ni dari biaya sebelumnya.

Also Read:

Mengikuti Jejak Nikel dan Bauksit, Tahun Depan Pemerintah Kaji Larangan Ekspor Bijih Timah

Arif mengestimasi, berdasarkan perhitungan awal, untuk smelter RKEF, dampak perubahan formula HPM ini juga akan menaikan biaya produksi mendekati $600 per ton Ni dibandingkan level sebelumnya ini. Penambahan biaya tersebut di luar dari kenaikan biaya energi yang telah terjadi saat ini.

Kendati demikian, kenaikan dari biaya produksi tersebut belum menjamin kenaikan harga jual secara proposional, pun penerimaan negara dari industri nikel tidak hanya bersumber dari royalti, bea keluar, dan HPM.

Also Read:

Di Tengah Tekanan Kondisi Global dan Dinamika Industri, PT Vale Catat Penjualan 2,2 Juta Ton Nikel Ore Awal 2026 di Morowali

Industri nikel di Indonesia, dijabarkan Arif, tumbuh secara konsisten dan berkesinambungan serta mempunyai efek multiplier ekonomi, memberikan kontribusi jauh lebih luas melalui PPh badan, PPN, pajak karyawan, pajak daerah, dividen BUMN, devisa ekspor, dan yang terpenting pengembangan kawasan industri, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan kapabilitas industri.

Karena itu, Arif menyatakan kebijakan yang melemahkan industri dalam jangka pendek justru akan mengurangi total penerimaan negara secara kumulatif dalam jangka panjang. (Rif)

Also Read:

Aspebindo Bedah Landskap Bisnis Batubara Pascapemangkasan Produksi

Also Read:

“Bermain Angka” di Balik Naiknya Harga Bijih Nikel Global