Wakil Direktur Utama PT Pelindo, Hambra Samal: Orang Pelindo adalah Pemikir

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan di Indonesia. Pada 1 Oktober 2021, empat perusahaan pelabuhan, PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV, resmi bergabung menjadi satu entitas, PT Pelindo. Langkah strategis pemerintah ini memberikan dampak yang cukup besar bagi korporasi. Merger Pelindo tidak hanya meningkatkan kekuatan operasional, finansial dan SDM, tapi juga pada meningkatnya sinergisitas antar pelabuhan.

Penggabungan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan pelabuhan. Selain itu meningkatkan jaringan pelayaran terintegrasi dan peningkatan konekivitas yang mendorong efisiensi rantai serta mengurangi biaya logistik.

“Dengan menjadikan Pelindo menjadi satu, maka bisa membuat konektivitas tersambung dari Sabang sampai Merauke,” kata Wakil Direktur Utama PT Pelindo, Hambra Samal.

Also Read:

Apel Gelar Pasukan, KAI Siap Hadirkan Pengalaman Perjalanan Nataru Seru yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan

Menurut sosok yang dikenal ramah dan tidak suka menonjolkan diri ini, tahun 2025 Pelindo sudah masuk pada konektivitas. Karena dermaga-dermaga di seluruh Indonesia sudah terstandardisasi.

Apa saja yang harus dilakukan Pelindo dan bagaimana langkah ke depannya, berikut wawancara  Gaus Kaisuku dengan Hambra Samal.

Also Read:

Nataru, KAI Terus Upayakan Penggantian Bantalan dengan Sintetis dan Catat Penjualan 1.759.881 Tiket

Setelah tiga tahun merger, apa yang sudah dilakukan oleh Pelindo?

Pertama, terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Kita  tahu bahwa Pelindo itu merger tanggal 1 Oktober 2021. Apa sebenarnya tujuan merger? Kalau dibagi secara garis besar, ada tiga tujuan. Tujuan pertama, untuk bangsa dan negara. Kedua, untuk masyarakat. Dan ketiga, untuk Pelindo itu sendiri. Jadi, bicara merger, tidak hanya untuk Pelindo.

Also Read:

Kontribusi PDB Pariwisata 2024 Capai 4,01 Persen

Jadi, kepentingan merger, sekali lagi, untuk kepentingan negara. Di sini ada dua hal pokok terkait dilakukan merger. Pertama, Pelindo kita merger untuk membangun konektivitas dalam satu kontrol. Selama ini Pelindo ada empat perusahaan. Sehingga kita tidak bisa mengatur konektivitas pelabuhan dari Sabang sampai Merauke, dalam satu sistem.

Kenapa bisa begitu?  

Sebelum di-merger, masing-masing perusahaan mempunyai sistem, manajemen, dan kepentingan sendiri-sendiri. Setelah di-merger menjadi satu, kemudian dibuat satu konektivitas yang tersambung dari Sabang sampai Merauke. Perusahaan juga meningkatkan sistem, di antaranya upaya penurunan cost logistic jasa pelayaan di laut. Kontribusi pelayanan laut terhadap cost logistic secara nasional tidak terlalu besar, sekitar 2 persen. Dengan perbaikan dalam sistem pelayanan di dermaga, bisa memberikan dampak multiplier effect terhadap biaya logistik lainnya.

Also Read:

KAI Bandara Sediakan 480 Ribu Kursi selama Libur Nataru 2024

Seperti apa implementasi hubungan Pelindo kepada masyarakat?

Kita tidak punya customer langsung ke user atau masyarakat umum. Customer utama kita adalah shipping lines (perusahaan pelayaran) dan pemilik barang. Pemiik barang dalam hal ini bisa pemilik barang langsung, dalam artian pabrikan besar,  dan dalam bentuk distributor barang. Terhadap kedua customer utama Pelindo ini, kita tingkatkan sistem pelayanan di pelabuhan. Sehingga memberikan efek efisensi untuk mereka.

Also Read:

KKP Sebut Budidaya Ikan Indonesia Masih Kalah Jauh dari Vietnam

Poin untuk Pelindo sendiri, dengan adanya merger, menyatukan semua sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya di Pelindo I, II, III, dan Pelindo IV. Jika ada kekurangan di salah satu Pelindo, bisa ditutupi Pelindo yang lain. Dengan adanya satu kesatuan, maka semua sumber daya bisa disatukan. Sehingga dampak-dampak inefisiensi yang terjadi sebelum merger bisa kita hindari.

Pasca merger, terjadi perombakan di Pelindo secara total, baik struktur bisnis maupun struktur oganisasinya. Kalau dari struktur organisasi, seperti yang saya sampaikan ada empat manajemen yang sejajar, saling terpisah, dan punya struktur masing-masing. Baik di Pelindo I, II, III, dan Pelindo IV. Setelah merger, dia punya satu manajemen yang besar dalam satu holding.

Also Read:

Elnusa Torehkan Prestasi di Ajang Indonesia GCG & Corporate Secretary Awards 2024

Artinya Pelindo secara holding tidak berkaitan lagi dengan bisnis?

Bukan berarti tidak ada lagi yang mengurus bisnis selain holding, tetap ada. Program ini terkait perubahan pola bisnis atau struktur bisnis. Sebelum merger, struktur bisnis di Pelindo I, II, III, dan Pelindo IV mempunyai bisnis yang sama. Namun wilayah garapannya berbeda. Mulai dari pelayanan kapal, orang, bongkar muat, sampai barang keluar, ditangani oleh satu Pelindo. Setelah kita merger, bisnisnya kita pisah, sesuai dengan cluster bisnis.

Also Read:

PHR Berkontribusi Tekan Pengangguran melalui Program Vokasi

Also Read:

Ekspor Perikanan Indonesia Tembus US$ 5 Miliar

Sebelumnya, kalau ceritera bongkar muat, umpamanya peti kemas, nonpeti kemas, cair, curah cair, ditangani oleh Pelindo. Setelah merger, kita pisah. Yang urus peti kemas, kita kasih tugas ke salah satu subholding tersendiri. Sementara yang urus nonpeti kemas, kita kasih tugas juga ke salah satu subholding. Begitu pula urusan merin atau pandu tunda kapal dan equipment, kita berikan ke subholding tersendiri. Untuk logistic dan interland pun punya tugas tersendiri. Jadi, seperti itu struktur bisnisnya.

Karena ada perubahan struktur bisnis, maka struktur korporasinya pun kita ubah. Misalnya, untuk urusan strategis sampai operasional semula ditangani Pelindo, kemudian kita ubah. Pelindo hanya menangani urusan atau kebijakan strategis, yaitu concession owner, asset owner, strategic planning, dan strategic corporasi.

Kategori penanganan Pelindo yang sifatnya strategis itu seperti apa?

Also Read:

BPS : Impor Beras RI Melonjak Tembus 3,85 Juta Ton

Pertama, berkaitan dengan kebijakan besar. Pelindo ke depan mau seperti apa? Kita punya yang namanya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), disiapkan oleh Pelindo. Kemudian, ada kebijakan-kebijakan untuk urusan pembagian porsi bisnis.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, regulasi pemerintah, dipantau oleh Pelindo. Di sini Pelindo salah satu tugasnya adalah bagaimana memberikan masukan-masukan kepada pemerintah di bidang kemaritiman, sehingga bisnis Pelindo bisa berjalan dengan baik. Tujuan kita membantu pemerintah juga bisa tercapai. Itulah di antaranya urusan-urusan strategis yang dilakukan Pelindo. Nanti yang berkomunikasi, berdiskusi, berhubungan dengan costumer dilakukan oleh subholding, utamanya dalam konteks pemasaran, appointment, dan seterusnya. Tapi, pada saat bicara operasional di lapangan, yang melakukan adalah anak-anak perusahaannya. Jika memakai pendekatan keahlian, orang Pelindo adalah pemikir. Orang subholding adalah businessman. Sedangkan anak perusahaan adalah pelaksana. Hal ini sudah kita lakukan di tahun pertama Pelindo merger, tahun 2021.

Also Read:

ASDP Prediksi Libur Nataru Kenaikan 14 Persen

Apakah langkah-langkah yang dilakukan itu semuanya sudah terealisasi?

Memang tidak sekaligus semuanya selesai, karena wilayah tugas dan pelayanan Pelindo luas. Perlu kajian dan sebagainya, yang kita sebut clusterisasi. Setelah merger, kemudian kita melakukan clusterisasi dengan membentuk empat subholding.

Setelah dibentuk empat cluster, semua bisnis yang ada di bawah Pelindo, baik yang dikelola langsung Pelindo maupun anak-anak perusahaan, kita lakukan identifikasi. Misalnya, kita analisis wilayah kerja mana yang masuk dalam cluster peti kemas, nonpeti kemas, merin dan equipment, dan mana saja yang masuk cluster logistic interland. Semua bisnis yang ditangani Pelindo kemudian diserahkan kepada masing-masing cluster sesuai dengan segmennya. Itu langkah kedua yang kita lakukan.

Saat ini, hanya beberapa noncluster yang masih di-handle Pelindo, contoh IT dan human capital development. Selain, juga ada layanan rumah sakit tetap ditangani oleh Pelindo. Di luar itu, secara operasional, kita mencoba meningkatkan yang namanya operasional pelabuhan. Ada beberapa yang kita lakukan. Pertama, terkait standardisasi operasional. Jadi kita buat buku manual untuk operasional peti kemas, nonpeti kemas, merin, dan logistik. Setelah dibuat buku manual, terminal-terminal Pelindo kita transformasikan, sesuai dengan buku manual yang baru, seperti yang sudah dilakukan di Jayapura, Sorong, Ambon, Makassar, Balikpapan, Medan, dan beberapa kota lainya.

Hasilnya seperti apa?

Hasilnya, terminal-terminal yang saya sebutkan tadi, sebelum kita lakukan transformasi, waktu singgah kapal (port stay) untuk bongkar muat hanya tiga hari. Untuk kapal ukuran dan kapasitas tertentu, setelah kita lakukan trnsformasi, ada yang tinggal satu hari. Bahkan ada yang kurang satu hari. Jadi, kita bisa bayangkan teman-teman shipping lines itu, dari yang tadinya mereka mengeluarkan cost untuk tiga hari bongkar barang di kapal menjadi hanya hanya satu hari. Begitupun untuk teman-teman yang punya barang. Yang biasanya dia harus tunggu tiga hari di pelabuhan, sekarang hanya satu hari. Itulah dampaknya kepada masyarakat.

Dampaknya kepada negara adalah, terkait dengan shipping lines, di mana port stay-nya jadi turun, maka cost mereka otomatis turun. Karena cost yang dikeluarkan menjadi bagian pemerintah dalam menghitung cost logitic nasional.

Untuk peningkatkan sistem digitalisasi, sebelumnya masing-masing Pelindo, baik Pelindo I, II, III, dan IV sebagian besar menggunakan sistem IT dari pihak ketiga, baik dari pihak asing maupun dalam negeri.  Sekarang, kita sudah punya sistem IT sendiri, yang ditangani oleh anak perusahaan Pelindo. Jadi, sistem operasional di terminal-terminal sudah ditangani sendiri oleh Pelindo.

Apa yang akan dilakukan Pelindo di tahun 2025?

Tahun 2025 kita sudah mulai masuk ke konektivitas. Karena dermaga-dermaga ini semuanya sudah terstandardisasi, maka akan kita bangun konektivitas. Jadi, nanti customer, umpamanya dia mau bawa barang dari Medan ke Sorong-Papua, dia bisa singgah di Surabaya, mungkin juga di Makassar, setelah itu baru ke Sorong. Sebelumnya, setiap dermaga yang disinggahi, dia harus urus surat atau dokumen. Ketika konektivitas sudah dibangun, maka customer cukup urus dokumen di Medan. Sekarang sistem itu sudah mulai kita bangun, tapi belum kita koneksikan.

Sejak kapan Pelindo menerapkan sistem seperti ini?

Setelah merger. Sistem sudah berjalan sekitar dua tahun lalu. Sebelumnya, orang akalau mau bayar jasa kami, dia harus ke bank untuk verifikasi. Sekarang sudah tidak perlu lagi. Sebelum merger, di terminal kita, terutama yang sudah kita transformasi, yang namanya truk mau masuk, truk apa saja, bebas. Sekarang sudah tidak bisa bebas lagi. Truk yang boleh masuk dan beroperasi di pelabuhan adalah truk yang sudah terdaftar dan punya ID. Kenapa harus terdaftar, biar dipastikan bahwa truk-truk yang masuk ke pelabuhan adalah truk-truk yang memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut, seperti truk tersebut harus lulus KIR dan penggunaan BBM berdasarkan ketentuan pemerinta. Itu dari sisi pelayanan.

Untuk standar operasional, misalnya untuk peti kemas atau Terminal Operation System Nusantara, sudah diterapkan di 14 lokasi, nonpeti kemas di 30 lokasi, layanan merin/pandu tunda, sudah 42 lokasi, dan layanan logistik di tiga lokasi. Kemudian, untuk sistem pelayanan kapal, dari 59 lokasi sudah diberlakukan di delapan lokasi. Standar operasional ini sudah diterapkan di kantor pusat dan kantor wilayah. Untuk subholding dan beberapa anak perusahaan, masih berproses.

Selain yang Anda sebutkan di atas, apa lagi yang dilakukan Pelindo pasca merger?

Pasca merger, ada beberapa proyek besar yang jalannya agak tersendat, sekarang semuanya sudah kita tuntaskan. Proyek strategis nasional yang kita tuntaskan itu, yaitu Terminal Multipurpose Waikelambu di Labuan Bajo, Terminal Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat,  Jalan Tol Cibitung-Cilincing, dan Jalan Tol Makassar Newport.

Anda bergabung ke Pelindo sejak lima tahun yang lalu, tepatnya 2019. Terobosan-terobosan apa yang sudah dilakukan?

Kalau kita bicara sebuah struktur organisasi, kita jangan bicara secara individual. Kalau dari sisi saya sendiri, saya ditunjuk menjadi Ketua Project Management Office (PMO). Jadi tim ini yang menggodok, merancang, melaksanakan, mamastikan, hingga mengevaluasi semua rencana-rencana pasca merger tadi. Untuk ketua tim steering committee-nya Dirut Pelindo. Sementara Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUM sebagai penasihat dan pembina. Jadi, kami bekerja secara kolektif. (Adv)