Presiden Prabowo akan Hapus Sistem Kerja Outsourcing, Berikut Tanggapan HIPMI

Kemudian, perlunya dilaksanakan secara intens pelatihan berbasis digital dan teknologi–untuk menyesuaikan perubahan tren global seperti AI dan otomasi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan karakter dan soft skill–seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan, yang kerap menjadi kelemahan generasi muda saat masuk dunia kerja.

HIPMI percaya, dengan transisi yang terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan–pemerintah, buruh, dan pengusaha–maka kesejahteraan buruh bisa meningkat tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan minat investasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menghapus sistem outsourcing pekerja dan memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuk, untuk mencari cara menghapus sistem tersebut. Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh Tanah Air.

Also Read:

Marketing Director ICI, Hermawan Wijaya: TKDN Harus Ada Manfaat bagi Perusahaan

“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor. Jika tidak ada investasi, maka tidak ada pabrik, dan tidak ada perekrutan tenaga kerja.

Also Read:

Mundur dari Indonesia, LGES Bangun Pabrik Daur Ulang Baterai di Prancis

Prabowo menyebut dirinya bakal menggelar pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan.

“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” tegasnya. (Rif)

Also Read:

Kedepankan Keberlanjutan, Harita  Nickel (NCKL) Fokus pada Efisiensi Operasi

Also Read:

Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri