Presiden Prabowo akan Hapus Sistem Kerja Outsourcing, Berikut Tanggapan HIPMI

HIPMI juga menyatakan ketidaksetujuan pemotongan pembayaran gaji buruh yang diterima bekerja melalui perantara perusahaan outsourcing.

“Sistem ini memang harus dibenahi secara serius,” ujarnya.

Anggawira mengungkapkan, banyak kasus pekerja tidak menerima upah layak karena adanya mark-up dari pihak ketiga.

Also Read:

Marketing Director ICI, Hermawan Wijaya: TKDN Harus Ada Manfaat bagi Perusahaan

“Jika praktik ini dihilangkan dan tenaga kerja langsung direkrut oleh perusahaan induk, tentu buruh akan mendapatkan hak lebih utuh, seperti gaji penuh, jaminan sosial, dan kepastian kerja,” imbuhnya.

HIPMI berpandangan, wacana penghapusan sistem kerja outsourcing, perlu diperhatikan implikasinya terhadap iklim investasi asing. Banyak investor memilih Indonesia karena kombinasi antara biaya tenaga kerja yang kompetitif dan kemudahan pengelolaan SDM, termasuk lewat skema outsourcing.

Also Read:

Mundur dari Indonesia, LGES Bangun Pabrik Daur Ulang Baterai di Prancis

“Maka dari itu, jika kebijakan ini diterapkan, perlu dikaji agar tidak justru membuat investor pindah ke negara-negara dengan struktur tenaga kerja yang lebih fleksibel seperti Vietnam, Bangladesh, atau India,” sarannya.

Solusi Jangka Menengah

Also Read:

Kedepankan Keberlanjutan, Harita  Nickel (NCKL) Fokus pada Efisiensi Operasi

HIPMI menyampaikan solusi jangka menengah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebelum memasuki dunia kerja. Di antaranya, HIPMI mendorong agar pemerintah memperkuat pembinaan keterampilan tenaga kerja di antaranya melalui skema vokasi berbasis kebutuhan industri—dengan kerja sama antara perusahaan dan lembaga pelatihan.

Also Read:

Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri