Presiden Prabowo akan Hapus Sistem Kerja Outsourcing, Berikut Tanggapan HIPMI

Jakarta,corebusiness.co.id-Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung komitmen Presiden Prabowo yang ingin meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, jika sistem kerja outsourcing dihapus, bisa menimbulkan beberapa dampak dalam industri dunia kerja di Indonesia.

“Kami dari kalangan dunia usaha, khususnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyambut baik komitmen Presiden Prabowo yang ingin meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan evaluasi terhadap sistem kerja outsourcing. Ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjamin kehidupan yang lebih layak bagi para pekerja Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI, Anggawira ketika dihubungi corebusiness.co.id, Jumat (2/5/2025).

Kendati demikian, kata Anggawira, HIPMI melihat perlunya ada keseimbangan antara perlindungan pekerja dan fleksibilitas dunia usaha.

Also Read:

Marketing Director ICI, Hermawan Wijaya: TKDN Harus Ada Manfaat bagi Perusahaan

Bagi HIPMI, sistem outsourcing, jika diawasi dengan benar, sebenarnya membantu banyak pelaku usaha dalam mengelola beban operasional dan memperluas lapangan kerja. Terutama untuk sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja tidak tetap, seperti logistik, keamanan, atau kebersihan.

Anggawira menyebutkan, jika sistem kerja outsourcing dihapus total, bisa memberikan dampak yang dalam dunia kerja di Indonesia. Pertama, selektivitas tinggi dalam rekrutmen, karena perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan jangka panjang.

Also Read:

Mundur dari Indonesia, LGES Bangun Pabrik Daur Ulang Baterai di Prancis

Kedua, potensi penurunan perekrutan tenaga kerja baru, khususnya untuk sektor padat karya atau industri skala menengah ke bawah.

Ketiga, penurunan fleksibilitas tenaga kerja, yang bisa memengaruhi daya saing, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

HIPMI juga menyatakan ketidaksetujuan pemotongan pembayaran gaji buruh yang diterima bekerja melalui perantara perusahaan outsourcing.

Also Read:

Kedepankan Keberlanjutan, Harita  Nickel (NCKL) Fokus pada Efisiensi Operasi

“Sistem ini memang harus dibenahi secara serius,” ujarnya.

Anggawira mengungkapkan, banyak kasus pekerja tidak menerima upah layak karena adanya mark-up dari pihak ketiga.

Also Read:

Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri

“Jika praktik ini dihilangkan dan tenaga kerja langsung direkrut oleh perusahaan induk, tentu buruh akan mendapatkan hak lebih utuh, seperti gaji penuh, jaminan sosial, dan kepastian kerja,” imbuhnya.

HIPMI berpandangan, wacana penghapusan sistem kerja outsourcing, perlu diperhatikan implikasinya terhadap iklim investasi asing. Banyak investor memilih Indonesia karena kombinasi antara biaya tenaga kerja yang kompetitif dan kemudahan pengelolaan SDM, termasuk lewat skema outsourcing.

Also Read:

Ditegur Gubernur DKI Jakarta, Komisaris IPC TPK Soroti UU Pelayaran

“Maka dari itu, jika kebijakan ini diterapkan, perlu dikaji agar tidak justru membuat investor pindah ke negara-negara dengan struktur tenaga kerja yang lebih fleksibel seperti Vietnam, Bangladesh, atau India,” sarannya.

Solusi Jangka Menengah

Also Read:

Libur Panjang Jumat Agung, Volume Penumpang Kereta Naik Tajam, Lebih dari 31 Ribu Berangkat dari Jakarta

HIPMI menyampaikan solusi jangka menengah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia sebelum memasuki dunia kerja. Di antaranya, HIPMI mendorong agar pemerintah memperkuat pembinaan keterampilan tenaga kerja di antaranya melalui skema vokasi berbasis kebutuhan industri—dengan kerja sama antara perusahaan dan lembaga pelatihan.

Kemudian, perlunya dilaksanakan secara intens pelatihan berbasis digital dan teknologi–untuk menyesuaikan perubahan tren global seperti AI dan otomasi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan karakter dan soft skill–seperti kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan, yang kerap menjadi kelemahan generasi muda saat masuk dunia kerja.

HIPMI percaya, dengan transisi yang terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan–pemerintah, buruh, dan pengusaha–maka kesejahteraan buruh bisa meningkat tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan minat investasi.

Also Read:

Tiga Menteri Indonesia Bertolak ke AS, Tawar Kebijakan Tarif Perdagangan hingga Kerjasama Investasi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menghapus sistem outsourcing pekerja dan memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuk, untuk mencari cara menghapus sistem tersebut. Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh Tanah Air.

“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Also Read:

SIINas Wajibkan Industri Laporkan Data Empat Kali setiap Tahun

Namun, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Dalam hal ini, Indonesia harus menjaga juga kepentingan investor. Jika tidak ada investasi, maka tidak ada pabrik, dan tidak ada perekrutan tenaga kerja.

Prabowo menyebut dirinya bakal menggelar pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan.

Also Read:

Pengguna KRL Jabodetabek Tembus 12,1 Juta Orang Selama Libur Lebaran

“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” tegasnya. (Rif)

Also Read:

Kapolri dan Tiga Menteri Tinjau Mudik di Stasiun Gambir