PAM Jaya Dukung Swasembada Air, Survei YLKI: 86 Persen Responden Keluhkan Pelayanan

Jakarta,corebusiness.co.id– Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, Arief Nasrudin mendukung visi Presiden Prabowo mewujudkan swasembada air, salah satunya penyediaan air bersih bagi warga Jakarta. Sementara survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan, sebanyak 86 persen responden mengaku pernah mengalami keluhan terhadap pelayanan PAM.

YLKI telah menyelesaikan sebuah survei singkat terhadap pelayanan PAM DKI Jakarta, pada awal Desember 2024. Survei tersebut dilakukan di area Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Masing-masing lokasi sebanyak 10 responden, dan semuanya kategori konsumen rumah tangga. Jadi total ada 50 responden rumah tangga yang telah disurvei.

YLKI menyampaikan intisari hasil survei. Pertama, berdasar perilaku penggunaan air PAM, sebanyak 100 persen responden menggunakan air PAM untuk keperluan mandi, 92 persen untuk mencuci, 80 persen untuk memasak, dan 26 persen untuk konsumsi.

Also Read:

Penjualan Tiket KA Jarak Jauh dan Lokal Mencapai 2,2 Juta Total Keberangkatan 1.205.466 Penumpang

“Ada temuan menarik, dari hasil survei sebanyak 40 persen responden memiliki alternatif sumber air lain, yaitu dari air galon untuk keperluan konsumsi, 32 persen tidak memiliki sumber air lain (hanya PAM saja), 22 persen memiliki air sumur, dan 6 persen memiliki air galon dan air sumur,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Selasa (24/12/2024).

Intisasi kedua, berdasar kualitas dan kuantitas air, sebanyak 26 persen merasa air berbau, 22 persen merasa air memiliki rasa, 20 persen merasa air lengket, 16 persen merasa air berwarna, 12 persen merasa air ada endapan atau tidak jernih, 32 persen merasa tekanan aliran air tidak cukup kuat, dan 12 persen kuantitas air tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Also Read:

Apel Gelar Pasukan, KAI Siap Hadirkan Pengalaman Perjalanan Nataru Seru yang Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan

Ketiga, berdasar penanganan pengaduan, sebanyak 86 persen pernah mengalami keluhan terhadap pelayanan PAM. Rinciannya, 38 persen mengeluhkan air mengalir kecil, 22 persen mengeluhkan air sering mati, dan 18 persen mengeluhkan tagihan air yang tidak sinkron.

Keempat, berdasar akses informasi, sebanyak 90 persen responden tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait PAM. Di sisi lain, sebanyak 52 persen pelanggan PAM mendapatkan informasi melalui teman atau keluarga.

Also Read:

Nataru, KAI Terus Upayakan Penggantian Bantalan dengan Sintetis dan Catat Penjualan 1.759.881 Tiket

Kemudian kelima, berdasar pendapat pelanggan terkait tarif PAM, sebanyak 60 persen pelanggan merasa tarif PAM saat ini sudah cukup wajar, 26 persen mengatakan mahal, 8 persen mengatakan murah, 4 persen mengatakan terlalu mahal, dan 2 persen mengatakan sangat murab. Tapi di sisi lain, sebanyak 60 persen responden setuju jika ada penyesuaian tarif namun wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas dan layanan.

“Artinya, di sisi lain 40 persen tidak setuju dengan kenaikan tarif,” ucap Tulus.

Also Read:

Kontribusi PDB Pariwisata 2024 Capai 4,01 Persen

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dari hasil survei tersebut, YKLI menyampaikan beberapa rekomendasi kepada PAM Jaya.

Terakit keluhan dan pengaduan konsumen PAM Jaya masih sangat dominan, dan keluhan tersebut masih berkarakter klasik. Artinya, ungkap Tulus, sejak dahulu keluhannya masih seperti itu.

Also Read:

KAI Bandara Sediakan 480 Ribu Kursi selama Libur Nataru 2024

YLKI berpandangan, munculnya keluhan klasik ini menandakan masih terdapat persoalan klasik di level managerial, baik dari sisi hulu, maupun hilir, yang akhirnya berdampak terhadap pelayanan.

“Pemprov Jakarta sebagai regulator, harus secara aktif pro aktif melakukan pengawasan terhadap pelayanan dan kinerja PAM Jaya,” Tulus menyampaikan rekomendasi YLKI.

Also Read:

KKP Sebut Budidaya Ikan Indonesia Masih Kalah Jauh dari Vietnam

YKLI juga merekomendasikan managemen PAM Jaya untuk terus meningkatkan dan menjaga keandalan pelayanannya.

Hasil survei mencatat, mayoritas pelanggan PAM Jaya adalah rumah tangga, bahkan rumah tangga menengah bawah, dengan tagihan kisaran Rp 100.000-Rp 250.000 (44 persen). Artinya, jelas Tulus, jika ada kebijakan tarif baru, maka keberpihakan pada golongan ini harus kuat, yakni memerhatikan aspek daya beli mereka (ability to pay).

Also Read:

Elnusa Torehkan Prestasi di Ajang Indonesia GCG & Corporate Secretary Awards 2024

“Di sisi lain, masyarakat dengan golongan tersebut juga harus cerdas dalam mengatur pola konsumsi dan pengeluarannya. Jangan sampai pengeluaran untuk air bersih malah lebih kecil dibanding dengan pengeluaran untuk membeli rokok,” imbuhnya.

YLKI mendesak Pemprov Jakarta dan PAM Jaya untuk secara progresif menambah coverage jumlah pelanggannya, guna mengantisipasi eksploitasi air tanah di Jakarta.

“Ini fenomena yang sangat eksploitatif bagi daya dukung lingkungan di Jakarta,” pungkasnya.

Also Read:

PHR Berkontribusi Tekan Pengangguran melalui Program Vokasi

PAM Jaya Dukung Swasembada Air

Sebelumnya, PAM Jaya telah bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI untuk memperkuat penyediaan air bersih buat warga Jakarta. Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, kerja sama yang ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto terkait swasembada air.

Also Read:

Ekspor Perikanan Indonesia Tembus US$ 5 Miliar

“Sejalan dengan visi Presiden tentang swasembada air. Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam tentang ketahanan air,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Rabu (18/12/2024)

Arief menyebutkan, kerja sama PAM Jaya dengan Lemhannas dibangun untuk pengelolaan air bersih, infrastruktur, sumber daya air, serta strategi pertahanan menghadapi potensi krisis air. Dia mengakui bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Also Read:

BPS : Impor Beras RI Melonjak Tembus 3,85 Juta Ton

Penandatanganan MoU antara PAM Jaya dengan Lemhanas RI melibatkan sejumlah perguruan tinggi, antara lain, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Semarang, Institut Teknologi Kalimantan, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen (STIAMI). (Rif)