Marketing Director ICI, Hermawan Wijaya: TKDN Harus Ada Manfaat bagi Perusahaan

Menurut Anda?

Pemerintah perlu juga membuat ketentuan secara spesifik untuk pembangunan industri atau manufaktur sel baterai berasal dari PMDN. Tujuannya, untuk mendorong pengusaha nasional bisa membangun industri baterai di negerinya sendiri.

Di Indonesia, orang asing atau PMA memang diperbolehkan membangun industri atau manufaktur. Termasuk orang asing diizinkan membangun UMKM di Indonesia.

Also Read:

Mundur dari Indonesia, LGES Bangun Pabrik Daur Ulang Baterai di Prancis

Pertanyaannya, apakah pemerintah mau memberikan keberpihakan lebih dari sekadar banyak perusahaan atau industri terbangun di Indonesia?

Di sisi lain, jika pemerintah mendorong pengusaha nasional untuk ikut berkontribusi di industri atau manufaktur baterai atau kendaraan listrik, maka ketentuan TKDN tidak bisa diterapkan.

Also Read:

Kedepankan Keberlanjutan, Harita  Nickel (NCKL) Fokus pada Efisiensi Operasi

Memang sudah dibunyikan ketentuan TKDN, seperti mesinnya yang dibeli produk lokal hingga kepemilikan lokal, namun nilainya kecil. Jika peran pengusaha nasional diberikan porsi kepemilikan lebih besar, maka harus dibuat aturan mainnya dalam bentuk peraturan. Misalnya, pemberian insentif.

Also Read:

Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri

Pemberian insentif ini dalam bentuk apa saja?

Pemerintah bisa saja memberikan insentif non-fiskal. Misalnya, dibuat batasan PMA yang membangun industri di Indonesia dengan kepemilikan maksimal 50 persen, selebihnya kepemilikan PMDN. Sehingga, mau tidak mau pengusaha nasional dipaksa ikut terlibat dalam membangun industri dalam negeri. Sangat disayangkan pengusaha WNI lebih memilih membangun perusahaan atau industri di negara lain, dibandingkan membangun di negerinya sendiri.

Also Read:

Ditegur Gubernur DKI Jakarta, Komisaris IPC TPK Soroti UU Pelayaran

Apabila mayoritas perusahaan industri di Indonesia dengan kepemilikan 100 persen di pihak asing, jangan sampai sekian tahun kemudian muncul aksi demo karena mayoritas bisnis di Indonesia dikuasai asing, atau Indonesia dijajah asing. Karena apa? Pemerintah kurang maksimal membuat dukungan untuk keikutsertaan pengusaha pengusaha nasional dan lokal dalam proyek-proyek bisnis atau kepemilikan perusahaan di Indonesia. (Syarif)

Also Read:

Libur Panjang Jumat Agung, Volume Penumpang Kereta Naik Tajam, Lebih dari 31 Ribu Berangkat dari Jakarta

Also Read:

Tiga Menteri Indonesia Bertolak ke AS, Tawar Kebijakan Tarif Perdagangan hingga Kerjasama Investasi