Marketing Director ICI, Hermawan Wijaya: TKDN Harus Ada Manfaat bagi Perusahaan

Jadi, konsumen bisa memilih membeli barang yang komponennya full 100 persen buatan negara lain. Karena, di Indonesia tidak ada hukuman bagi konsumen yang membeli produk impor.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan penerapan TKDN dari kewajiban dengan pemberian insentif. Tanggapan Anda?

Pemberian insentif ini cukup baik, khususnya dari sisi konsep dan cara kerjanya, karena dikaitkan dengan skala nilai tertentu dalam penerapan TKDN dari suatu produk dan jasa.

Also Read:

Mundur dari Indonesia, LGES Bangun Pabrik Daur Ulang Baterai di Prancis

Kebijakan ini menjadi sangat baik, dengan dibentuknya lembaga verifikasi yang ditunjuk oleh Kemenperin, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Barang Teknik (BBSPJIBBT), Sucofindo, dan Surveyor Indonesia. Lembaga ini diberikan mandat melakukan verifikasi TKDN dan menghitung persentase komponen dalam negeri dalam suatu produk atau jasa.

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan insentif, maka produknya harus memiliki sertifikat TKDN. Kandungan TKDN-nya minimum 40 persen.

Also Read:

Kedepankan Keberlanjutan, Harita  Nickel (NCKL) Fokus pada Efisiensi Operasi

Hanya saja, dikhawatirkan ada perusahaan nakal. Ketika ingin diverifikasi TKDN, bisa saja oknum perusahaan itu membuat beberapa contoh produk. Ketika produk itu dipasarkan dalam jumlah besar, apakah semua produk itu benar-benar menerapkan 40 persen komponen dalam negeri.

Maka, pengawasannya perlu diperketat lagi. Untuk produk yang ingin dipasarkan, harus diperiksa satu per satu oleh lembaga verifikasi sesuai urutan nomor seri produk tersebut. Tujuannya, untuk memastikan barang tersebut benar-benar menerapkan komponen dalam negeri atau tidak.

Also Read:

Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri

Jika langkah ini dilakukan, maka akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang benar-benar menjaga kredibilitas perusahaannya.

Mekanisme perusahaan untuk mendapatkan sertifikat TKDN terhadap suatu produk?  

Also Read:

Ditegur Gubernur DKI Jakarta, Komisaris IPC TPK Soroti UU Pelayaran

Perusahaan mengajukan ke pemerintah untuk dilakukan verifikasi terhadap barang yang diproduksi perusahaan tersebut.

Saya kira, TKDN perlu juga didorong untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan skala menengah ke bawah. Perusahaan-perusahaan skala ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah.

Also Read:

Libur Panjang Jumat Agung, Volume Penumpang Kereta Naik Tajam, Lebih dari 31 Ribu Berangkat dari Jakarta

Untuk perusahaan yang sudah kuat, bisa diberikan bantuan dalam bentuk lain, misalnya dukungan non-fiskal.

Tanggapan Anda soal industri otomotif dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk produk dan jasa yang akan menerima insentif dalam penerapan TKDN?

Also Read:

Tiga Menteri Indonesia Bertolak ke AS, Tawar Kebijakan Tarif Perdagangan hingga Kerjasama Investasi