Hashim Djojohadikusumo Apresiasi Terobosan PLN dalam Perdagangan Karbon

“PLN siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif untuk terus mengembangkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia,” ujar Darmawan.

Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PLN, Kamia Handayani menjelaskan, secara resmi PLN ikut serta dalam perdagangan karbon luar negeri pada Senin (20/1) lalu, setelah sebelumnya perdagangan karbon dilakukan terbatas dalam pasar domestik sejak akhir September 2023.

Pada perdagangan karbon internasional pertama ini, Kamia mengungkapkan ada 1,78 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) milik PLN yang akan dijual ke offtaker luar negeri dan telah diotorisasi. Langkah otorisasi atau pengesahan dari Pemerintah ini diperlukan untuk menghindari risiko double counting pada unit karbon yang diperdagangkan di luar negeri.

Also Read:

Tiga Menteri Indonesia Bertolak ke AS, Tawar Kebijakan Tarif Perdagangan hingga Kerjasama Investasi

”Jadi perdagangan karbon ini memang dibukanya kalau di bursa itu mulai 2023 dan baru dibuka untuk pasar luar negeri 2025 ini. Kalau dari sisi demand PLN, 1,7 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi sudah diotorisasi oleh Pemerintah untuk dijual ke luar negeri,” ucap Kamia.

Kamia melanjutkan, dibukanya perdagangan karbon luar negeri awal tahun ini merupakan langkah yang positif untuk menerapkan Artikel 6 Perjanjian Paris sesuai dengan hasil Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan, November tahun lalu.

Also Read:

SIINas Wajibkan Industri Laporkan Data Empat Kali setiap Tahun

”Jadi memang pertama-tama kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah tadi disampaikan oleh Pak Hashim sudah mengadakan rapat secara khusus, sehingga akhirnya pemerintah menyepakati untuk membuka pasar karbon luar negeri. Ini merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan demand dan mendorong investasi hijau dalam negeri,” tuturnya.

 Mengurangi GRK

Also Read:

Pengguna KRL Jabodetabek Tembus 12,1 Juta Orang Selama Libur Lebaran

 Menukil artikel KPKNL Bandar Lampung yang ditulis Diana Afifah diinformasikan bahwa Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman ekosistem dan sumber daya alam, menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim. Sektor industri dan kehutanan menjadi kontributor utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Dengan total luas hutan lebih dari 130 juta hektar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyimpan atau mengemisi GRK. Namun, kerusakan hutan yang menyebabkan deforestasi telah menjadikan hutan Indonesia sebagai sumber emisi GRK.

Also Read:

Kapolri dan Tiga Menteri Tinjau Mudik di Stasiun Gambir

Untuk mengatasi dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui regulasi dan kelembagaan. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Paris Agreement, yang mengharuskan negara-negara untuk melaksanakan kebijakan guna mengatasi deforestasi dan menerapkan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama yang diperkenalkan adalah carbon trading atau perdagangan karbon, sebuah mekanisme berbasis pasar di mana izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi total emisi GRK. Perdagangan karbon ini dianggap sebagai mekanisme yang meningkatkan fleksibilitas negara-negara dalam memenuhi komitmen pengurangan emisi.

Also Read:

Dapat Posisi Baru, Dewan Gubernur BI Bebas Tugaskan Tiga Asisten Gubernur

Sistem Perdagangan Karbon Uni Eropa (EU ETS) adalah bursa karbon tertua yang menerapkan sistem cap-and-trade, mencakup sekitar 11.300 instalasi energi intensif di 27 negara anggota. EU ETS telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 8 persen pada tahun 2012 dibandingkan dengan tingkat tahun 1990. Hingga kini, EU ETS telah menghasilkan keuntungan total sebesar 184 miliar Euro.

Also Read:

SKK Migas dan Pertamina EP Papua Berikan Kompensasi Lokasi Eksplorasi BIT-001 kepada Marga Mamaringgofok