Tegas! Gubernur Dedi Mulyadi Cabut Izin Tiga Perusahaan Pengelola Gunung Kuda Cirebon

Bandung,corebusiness.co.id-Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencabut empat izin dari tiga perusahaan tambang yang beroperasi di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, imbas dari peristiwa tanah longsor, pada Jumat (30/5/2025).

“Pencabutan izin ini merupakan sanksi administratif kepada perusahaan atas tragedi yang menyebabkan 17 orang meninggal dunia dan lainnya luka-luka,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui keterangan tertulis, Minggu (1/6/2025).

Dedi menyatakan perusahaan tersebut telah melanggar aturan pertambangan dan perizinan terkait risiko, sehingga berakibat terjadi tragedi tanah longsor.

Also Read:

Di Rapat Paripurna DPR, Menkeu Jabarkan Strategi KEM PPKF RAPBN 2026

“Saya sudah menutup semua tambang dan izinnya sudah dicabut sejak malam,” tegasnya.

Ia juga memerintahkan Pemerintah Kabupaten Cirebon segera mengubah tata ruang wilayahnya dan meminta Perhutani mencabut seluruh ASO (kerja sama pertambangan), serta mengembalikannya menjadi kawasan hutan.

Also Read:

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tanah tak Bersertipikat Diambil Negara Hoaks 

Adapun daftar tiga perusahaan yang izinnya dicabut sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen Pondok Pesantren Al-Ishlah atas Izin Operasi Produksi Nomor: 540/63/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 yang diterbitkan pada 5 November 2020 untuk lokasi Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

Also Read:

Karpet Hitam untuk Investor Fiktif

Kemudian, Izin Perpanjangan Operasi Produksi Nomor: 91201098824860013 yang diterbitkan pada 1 Desember 2023 untuk lokasi yang sama.

2. PT Aka Azhariyah Group atas Izin Usaha Pertambangan Baru atau Eksplorasi Batuan dengan Nomor: 91204027419550001 yang diterbitkan pada 30 Agustus 2023 untuk lokasi Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

3. Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah atas Izin Operasi Produksi Nomor: 540/64/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 yang diterbitkan pada 5 November 2020 untuk lokasi Usaha: Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Alamat kantor berada di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka.

Also Read:

Presiden Prabowo: Paling Lambat Enam Tahun Indonesia Bisa Swasembada Energi

Menukil Kompas.com,  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dedi Taufik, menyatakan pencabutan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Menurutnya, langkah tegas ini merupakan komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.

Also Read:

Kanwil Ditjenim DKI Jakarta Tebar Pelayanan Imigrasi

Sementara itu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid menyampaikan, berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Cirebon merupakan wilayah dengan Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi. Artinya, wilayah ini mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah.

“Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali,” kata Wafid.

Also Read:

Melalui Aksi Sosial, Menteri Imipas Tegaskan Siap Implementasikan Pidana Alternatif

Wafid memperkirakan, penyebab terjadinya longsoran selain area terdampak memiliki kemiringan lereng tebing yang sangat terjal (>45?) juga lokasi gerakan tanah berada area tambang terbuka dengan metode penambangan teknik under cutting. (Rif)

Also Read:

Gedung Baru, Target Baru Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang