Menteri PPPA dan MAI Solid Melindungi Anak dan Perempuan dari Aksi Kekerasan

Jakarta,corebusiness.co.id-Majelis Ilmuan Muslimah atau dikenal sebagai Majelis Alimat Indonesia (MAI) menyelenggarakan seminar dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2025 bertema: ‘Menuju Generasi Qur’ani: Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dan Perempuan sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga’ di Ruang RA Kartini Lantai 11, Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta, Kamis (31/7/2025)

Ketua Pelaksana Seminar sekaligus Wakil Ketua I MAI, Prof. Dr. Hj. Siti Nur Azizah, S.H., M.Hum., dalam laporannya menyampaikan bahwa MAI dalam memaknai peringatan Hari Anak Nasional 2025 bukan sekadar ceremony tahunan, tapi dijadikan cerminan dan refleksi sejauhmana kita sebagai bangsa meletakkan anak dalam prioritas peran pembangunan dan perlindungan.

“Keluarga adalah pilar utama dalam membentuk karakter dan nilai-nilai anak,” kata Nur Azizah.

Also Read:

Budi Arie Bertemu Pemilik Utama J&F Investimentos, Bahas Kopdes Merah Putih hingga Peluang Investasi

Menurutnya, seminar yang diselenggarakan kali ini merupakan bagian dari program MAI sebagai organisasi yang menghimpun para Alimat atau cendekiawan Muslihah di seluruh Indonesia. MAI yang menjadi wadah bagi para guru besar dan cendikiawan Muslimah ini aktif dalam berbagai bidang riset dan pemberdayaan, serta mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama bagi anak dan perempuan di Indonesia.

“Sebagai wadah bagi ilmuan Muslimah, tentu saja MAI perlu memainkan peran strategis keilmuannya untuk kepentingan masyarakat, negara, dan agama,” jelasnya.

Also Read:

Kemenperin Susun Peta Jalan Sembilan Sektor Industri

Nur Azizah menyebutkan, acara seminar dihadiri 100 orang dari berbagai perwakilan organisasi perempuan, akademisi, mahasiswa, dan umum.

Ketua MAI, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H., M.Si, dalam sambutan mengatakan, MAI yang beranggotakan ratusan ilmuan Muslimah terus mengupayakan agar pemikiran para pengurus dan anggota dapat menjadi sumbangsih bagi banyak permasalahan masyarakat.

Also Read:

Rugikan Negara Rp 100 T, Presiden Prabowo Perintahkan Jaksa Agung dan Kapolri Usut 5 Perusahaan Penggilingan Padi

“Seminar yang menghadirkan para narasumber terpercaya ini, untuk memberikan sumbangan pemikiran, rekomendasi kebijakan bagi kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia, serta sebagai upaya menjaga dan meningkatkan performa MAI sebagai organisasi intelektual Muslimah,” kata Sylviana.

Ia mengatakan, sebagaimana amanat Munas MAI sebelumnya bahwa keberadaan para cendekiawan Muslimah seharusnya dapat menjadi penguat dan penjaga akhlak masyarakat, serta sebagai agen yang memberikan edukasi bagi perbaikan bangsa Indonesia dan warga dunia.

“Salah satunya dapat diwujudkan melalui pemberdayaan perempuan dan anak, serta perwujudan cita-cita mulia untuk menghadirkan generasi Qur’ani melalui penguatan ketahanan keluarga,” terang Sylviana.

Also Read:

Negosiasi Tarif Resiprokal Gagal, Ajib Hamdani: Indonesia akan Hadapi Empat Persoalan

Seminar yang diselenggarakan MAI menghadirkan narasumber Ketua Dewan Penasihat MAI, Dr. Hj. Dewi Motik Pramono, M.A., M.Si, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si., Ketua Bidang Pendidikan MAI, Prof. Dr. Hj. Sururin, M.Ag, dan dimoderatori Sekretaris Jenderal MAI, Astri Kartini Alafta, M.Ed., CHt.

Sylviana menyampaikan terima kasih atas dukungan Menteri PPPA, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., yang telah mendukung terselenggaranya acara seminar ini. Ia mengatakan, sebelum menjadi Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi adalah anggota MAI. Setelah dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri PPPA, beliau secara ex officio diangkat menjadi Dewan Penasihat MAI.

Also Read:

Pemerintah Targetkan Bulog Salurkan Beras 1,3 Juta Ton hingga Desember 2025

Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi mengutarakan ketertarikan dengan dengan tema yang diangkat MAI dalam seminar ini. Karena, kata Arifatul, sesungguhnya penguatan kita adalah penguatan pada keluarga.

Also Read:

Isu Penjualan Pulau di Indonesia, ATR/BPN: Tidak Ada Dasar Hukumnya

Menteri PPPA menyampaikan bahwa hasil survei KPPPA tahun 2024 tentang pengalaman hidup perempuan di Indonesia menunjukkan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Kemudian, hasil survei pengalaman hidup tidak lebih memprihatinkan menunjukkan bahwa satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Arifatul mengatakan, KPPPA dalam rangka mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto membuat Program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini merupakan pengembangan dari Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

“Jadi, Bapak Presiden Prabowo mempunyai inisiasi yang luar biasa, karena menteri-menterinya mempunyai latar belakang berbeda. Ada berlatar belakang politisi, pengusaha, praktisi, akademisi, dan sebagainya. Bapak Presiden membangun chemistry di antara para menteri dari latar belakang yang berbeda-beda,” tuturnya.

Also Read:

Di Rapat Paripurna DPR, Menkeu Jabarkan Strategi KEM PPKF RAPBN 2026

Arifatul mengakui sebagai Menteri PPPA merasakan manfaat yang luar biasa, karena para menteri yang lain menaruh perhatian yang luar biasa kepada KPPPA.

“Menteri-menteri yang dananya banyak, langsung mendekati saya. Mereka menyampaikan bahwa dana Kementerian PPPA minim, dan mereka akan men-support.  Inilah salah satu keberhasilan dari Bapak Presiden Prabowo dalam membangun chemistry di antara para menterinya,” ujarnya.

Also Read:

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Tanah tak Bersertipikat Diambil Negara Hoaks 

Ia menjelaskan, RBI ingin mewujudkan desa yang ideal. Desa ideal ini nantinya tidak ada lagi perempuan yang mengalami kekerasan, perempuan menjadi berdaya, dan anak-anaknya terlindungi. Namun untuk mencapai tujuan ini, KPPPA tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, terpenting adalah partisipasi dari masyarakat.

Arifatul  kembali menyampaikan hasil data simponi dari 1 Januari sampai 14 Juli 2025, yang menunjukkan kasus yang dilaporkan ke KPPPA sebanyak 11.835 kasus. Per 31 Juli 2025 meningkat lebih dari 16.000 kasus.

Also Read:

Karpet Hitam untuk Investor Fiktif

“Artinya, dalam tempo satu bulan setengah, terjadi penambahan 6.000 kasus. Angka itu yang dilaporkan ke KPPPA. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Jadi, peran keluarga sangat penting untuk menguatkan anak-anak dan menjaga perempuan-perempuan Indonesia. Ini menjadi tugas kita bersama,” tegasnya. (Syarif)

Also Read:

Presiden Prabowo: Paling Lambat Enam Tahun Indonesia Bisa Swasembada Energi