Kepala Badan Mutu KKP Jelaskan Prasyarat Tambahan dari FDA AS

Terapkan SOP

Badan Mutu KKP bergerak melaksanakan perintah FDA AS mulai 13 Oktober 2025. Badan ini mewajibkan (mandatory) produk pangan dan produk-produk tertentu Indonesia harus dilakukan pemeriksaan sebelum diekspor.

Mandatory tersebut, disebutkan Ishartini, dilakukan pemeriksaan melalui tiga tahap. Tahap pertama, dilakukan pemindaian radionuklida Cs-137 (scanning) per palet. Namun, diakui Ishartini, alat scanning ini jumlahnya masih sangat terbatas dimiliki Badan Mutu KKP, dan lebih banyak dimiliki oleh Bapeten.

Also Read:

Presiden Prabowo Serahkan 16 Nama Calon APK DEN 2026-2030

“Jadi, Bapeten nanti mendampingi kami. Kami sudah bersiap mengadakan alat scanning, karena masih banyak yang indent. Kami akan lakukan percepatan, sehingga tidak terjadi antrian panjang. Pemindaian menggunakan alat sesuai spesifikasi US FDA ini dilakukan oleh Instruktur Mutu KKP,” terangnya.

Tahap kedua, pengambilan sampel produk untuk dilakukan pengujian radionuklida Cs-137 (testing) yang dilaksanakan di laboratorium. Saat ini pemeriksaan sampel produk masih dilakukan di laboratorium milik BRIN.

Also Read:

Elnusa Catat Pendapatan Rp10,5 Triliun pada Kuartal III 2025

“KKP sudah bersiap, mudah-mudahan di akhir tahun alatnya bisa datang untuk bisa dioperasionalkan,” harap Ishartini.

Tahap ketiga, jika hasil pemeriksaan produk itu bebas dari Cs-137, Badan Mutu KKP akan menerbitkan Sertifikat Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).

Also Read:

Angka 8% di Topi Purbaya Curi Perhatian Publik

Sertifikat yang diterbitkan Badan Mutu KKP akan dikoneksikan dengan sistem aplikasi milik FDA AS. Namun, Ishartini mendapat informasi bahwa FDA AS sedang mengintegrasikan jaringan sistemnya ke aplikasi Badan Mutu KKP. Atas kondisi tersebut, untuk sementara waktu FDA AS memahami dan bersedia menerima SMKHP manual yang diterbitkan Badan Mutu KKP.

Ishartini berharap di awal November 2025 sudah ada produk udang yang diberangkatkan ke AS. Ia mengklaim, produk udang Indonesia sebenarnya tidak ditolak AS, hanya harus memenuhi persyaratan tambahan.

Also Read:

Menkeu Perkirakan Kuartal IV Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen, R&I Perkirakan 5 Persen

“SOP kita terapkan mulai dari penerimaan bahan baku, bahan pengemas, bahan tambahan melalui pemeriksaan scanning. Ketika produk ingin dikirim, juga dilakukan pemeriksaan secara berlapis, lapis keempat, kita lakukan scanning. Di Pelabuhan, kita sudah komunikasi dengan Bapeten, Bea Cukai, dan sudah banyak RPM yang siap. Sehingga, ketika produk itu keluar dari Indonesia sudah benar-benar terbebas dari radionuklida,” pungkasnya. (Rif)

Also Read:

Ketika Laju Kereta Cepat Mulai Terhambat