Kenaikan Fuel Surcharge Maksimal 50 Persen

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa mengatakan, kebijakan penyesuaian tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif  kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal domestik mulai dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan sejak 13 Mei 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas kenaikan harga avtur dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus untuk menjaga keberlangsungan operasional industri penerbangan nasional tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan keterjangkauan harga tiket pesawat.

Also Read:

Direktur IIJ Umumkan 25 Jurnalis Terpilih Program Maybank Journalist Fellowship 2026

Dalam Kepmen tersebut dijelaskan bahwa besaran fuel surcharge ditentukan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan. Persentase biaya tambahan yang dikenakan berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi per 1 Mei 2026, rata-rata harga avtur tercatat mencapai Rp 29.116 per liter. Dengan kondisi tersebut, maskapai penerbangan domestik diperbolehkan mengenakan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan penerbangan masing-masing.

Also Read:

Konsisten Perkuat Lini Bisnis Utama, Elnusa Catat Kinerja Operasional Positif di Kuartal I 2026

“Kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis, 14 Mei 2026.

Penyesuaian fuel surcharge, kata Lukman, dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi. Pemerintah tetap memastikan agar implementasi kebijakan ini dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, serta keberlangsungan operasional maskapai penerbangan.

Also Read:

PT KAI Hentikan Layanan KA Argo Bromo Anggrek mulai 9 Mei, Ini Gantinya

Lukman mengatakan, dalam pelaksanaannya, maskapai penerbangan wajib mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang dari tarif dasar (basic fare), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (Rif)

Also Read:

Rosatom Berbagi Pengetahuan Kerangka Regulasi PLTN hingga Teknik FNPU