Menanti Perpres NEPIO untuk Pengenalan PLTN Pertama Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-Pemerintah Indonesia sedang gencar mengoptimalkan potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang tersebar di Indonesia. Bagaimana proyeksi pembangunan PLTN pertama di Indonesia?

Dalam beberapa waktu terakhir, kebijakan proyek EBT seperti bioenergi, pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT terus menunjukkan progres peningkatan yang signifikan. Seperti Program bioenergi dalam bentuk campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar (B40).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak Januari hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 sebesar 10,57 juta kiloliter disertai peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil hingga Rp14,7 triliun.

Also Read:

Bertahap, Uni Eropa akan Hentikan Impor Migas Rusia 1 Januari 2028

“Selain menghemat devisa hingga mencapai Rp93,43 triliun, mandatori program ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Also Read:

PHE ONWJ Teken Perjanjian Jual Beli Gas 27.932,52 BBTU dengan PT ENP

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian ESDM sudah melakukan peresmian proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali oleh Presiden Prabowo. Pertama pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil meresmikan sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW. Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89 persen merupakan pembangkit berbasis EBT.

Also Read:

Shell Perkirakan Kerugian $600 Juta akibat Pembatalan Proyek Biofuel Rotterdam

Kemudian pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLT Panas Bumi dan sisanya adalah PLTS yang tersebar di 15 provinsi. Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).

Pemerintah pun terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat desa dalam memperluas akses energi bersih. Di beberapa daerah pedesaan, pembangunan PLTS komunal kini telah mengubah wajah perekonomian lokal, menurunkan biaya energi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Also Read:

Menyibak Sumber Migas untuk Kebutuhan Aktivitas Sehari-hari

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan Ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” jelas Bahlil.

Sebagai wujud komitmen pemerintah, pada tahun 2030 target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19-23 persen. Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Also Read:

Dikritik Menkeu Malas Bangun Kilang Baru, Pertamina Buka Suara

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan langkah nyata untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia.

Also Read:

OPEC+ Siap Turun Lebih Jauh di Bawah Target Produksi Minyak