Kurtubi: PLTN Bisa Dibangun Tanpa Pembentukan NEPIO

Alumni Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) menyarankan sebaiknya Presiden Prabowo segera memproklamirkan lahirnya industri nuklir terintegrasi hulu hilir di tanah air, tanpa harus membentuk lembaga birokratik NEPIO yang berpotensi menciptakan sistem yang ribet yang tidak disukai investor.

“Cukup di sektor migas saja yang menjadi korban sistem tata kelola birokratik yang diciptakan oleh Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Undang-Undang ini terbukti telah berdampak anjloknya investasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas hingga  anjlok-jlok selama dua dekade,” urainya.

Selain itu, masih menurut Kurtubi, saat ini energi nuklir sudah tidak lagi digolongkan sebagai opsi terakhir di tanah air. Selain banyak negara yang tidak harus membentuk lembaga NEPIO yang birokratik, sudah terbukti berhasil membangun PLTN di negaranya.

Also Read:

PHR Cetak Rekor, “Put On Production” 70 Sumur Sebulan

Ia mencontohkan UAE yang merupakan negara padang pasir penghasil migas besar di Timur Tengah, saat ini sudah dibangun empat unit PLTN tanpa membentuk NEPIO. Karena, jelas Kurtubi, NEPIO yang berasal dari IAEA di Wina ini bukan merupakan keajaiban bagi negara- negara yang hendak membangun PLTN. Namun hanya sebatas panduan.

“Lha wong cita-cita dan niat untuk membangun PLTN di negara kita sudah digagas sejak tahun 1950-an oleh Presiden pertama RI, Dr. Ir. Soekarno.
Sebaiknya manfaatkan saja dan sempurnakan satu-satunya lembaga nuklir negara Bapeten yang ada saat ini,” sarannya.

Also Read:

Pokja NEPIO kembali Berubah, Bob S. Effendi: Tahun Ini Harus Terwujud

Kurtubi mengatakan bahwa Bapeten berwenang untuk menguji PLTN yang dibangun. Bapeten juga berwenang menyetujui untuk beroperasi atau melarang PLTN yang dibangun untuk beroperasi karena faktor objektif terkait keamanan dari IAEA yang dilanggar. (Rif)

Also Read:

Komitmen PHE Dukung Keberlanjutan Pasokan Energi On the Track dengan Asta Cita