Kurtubi: PLTN Bisa Dibangun Tanpa Pembentukan NEPIO

Jakarta,corebusiness.co.id-Pengamat Energi dan Tambang, Dr. Kurtubi mengkritisi pembentukan Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Apa pasal?

Kurtubi berpandangan, pembentukan NEPIO berpotensi menciptakan sistem birokratik yang ribet, dan belum tentu  disukai investor.

“Indikasi ini sudah terlihat di awal-awal pembentukan satuan tugas (Satgas) pelaksana NEPIO yang masih terjadi perebutan kekuasaan di posisi Wakil Ketua Satgas. Formatur awal, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) sebagai anggota, kemudian posisinya berubah menjadi Wakil Ketua V Satgas NEPIO,” ungkap Kurtubi.

Also Read:

PHR Cetak Rekor, “Put On Production” 70 Sumur Sebulan

Ia menyatakan lebih mendukung sistem pengelolaan energi nuklir yang bertujuan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan energi bersih bebas emisi karbon CO2, pollutants NOx, SOx, serta debu. Listrik dari energi nuklir juga nonintermitten, sehingga bisa menyala nonstop 24 jam.

“Listrik dari nuklir ini bisa disiapkan untuk mendukung hilirisasi kegiatan pertambangan, sehingga bisa beroperasi nonstop 24 jam. Mulai dari kegiatan energi nuklir di sisi hulu dengan menghidupkan kembali perusahaan negara yang memproduksikan bahan bakar nuklir uranium dan thorium. Dilanjutkan dengan membangun PLTN di sisi hilir secara berkesinambungan,” terangnya.

PLTN, kata dia, dibangun hingga daerah-daerah penghasil tambang, dengan menggunakan teknologi lebih aman serta biaya produksi listrik (LCOE) yang kompetitif.

Also Read:

Pokja NEPIO kembali Berubah, Bob S. Effendi: Tahun Ini Harus Terwujud

Menurutnya, skema teknologi reaktor nuklir bisa dibangun di pinggir pantai atau dengan teknik PLTN terapung. Sehingga hilirisasi tambang di mana pun lokasinya di tanah air bisa ditopang oleh listrik dari PLTN yang menyala 24 jam nonstop. Bahkan tanpa membutuhkan energy storage yang mahal seperti dibutuhkan oleh energi terbarukan dari matahari, angin, hidro, dan lain-lain.

“Listrik dari PLTN bisa langsung dialirkan ke jaringan transmisi kabel PLN, sehingga lebih efisien. Namun, untuk daerah-daerah tertentu, tentu listrik bersih dari energi terbarukan tetap kita butuhkan,” imbuhnya.

Alumni Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) menyarankan sebaiknya Presiden Prabowo segera memproklamirkan lahirnya industri nuklir terintegrasi hulu hilir di tanah air, tanpa harus membentuk lembaga birokratik NEPIO yang berpotensi menciptakan sistem yang ribet yang tidak disukai investor.

Also Read:

Komitmen PHE Dukung Keberlanjutan Pasokan Energi On the Track dengan Asta Cita

“Cukup di sektor migas saja yang menjadi korban sistem tata kelola birokratik yang diciptakan oleh Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Undang-Undang ini terbukti telah berdampak anjloknya investasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas hingga  anjlok-jlok selama dua dekade,” urainya.

Selain itu, masih menurut Kurtubi, saat ini energi nuklir sudah tidak lagi digolongkan sebagai opsi terakhir di tanah air. Selain banyak negara yang tidak harus membentuk lembaga NEPIO yang birokratik, sudah terbukti berhasil membangun PLTN di negaranya.

Also Read:

Euforia Bangun Industri Surya Korbankan Ribuan Tenaga Kerja

Ia mencontohkan UAE yang merupakan negara padang pasir penghasil migas besar di Timur Tengah, saat ini sudah dibangun empat unit PLTN tanpa membentuk NEPIO. Karena, jelas Kurtubi, NEPIO yang berasal dari IAEA di Wina ini bukan merupakan keajaiban bagi negara- negara yang hendak membangun PLTN. Namun hanya sebatas panduan.

“Lha wong cita-cita dan niat untuk membangun PLTN di negara kita sudah digagas sejak tahun 1950-an oleh Presiden pertama RI, Dr. Ir. Soekarno.
Sebaiknya manfaatkan saja dan sempurnakan satu-satunya lembaga nuklir negara Bapeten yang ada saat ini,” sarannya.

Also Read:

PHE Fokus Akselerasi Lifting Migas, Dukung Kemandirian Energi Nasional

Kurtubi mengatakan bahwa Bapeten berwenang untuk menguji PLTN yang dibangun. Bapeten juga berwenang menyetujui untuk beroperasi atau melarang PLTN yang dibangun untuk beroperasi karena faktor objektif terkait keamanan dari IAEA yang dilanggar. (Rif)

Also Read:

PHE ONWJ Lanjutkan Proyek Penggantian dan Peremajaan Jalur Pipa Penyalur Bawah Laut