Kurtubi Berharap Prabowo Deklarasikan Industri Nuklir Terintegrasi Hulu-Hilir

Itulah sebabnya, Kurtubi kembali berharap Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto mendeklarasikan lahirnya industri nuklir terintegrasi dari hulu hingga hilir di Indonesia. Lantaran ada dukungan bahan baku untuk memproduksi nulir dari uranium dan thorium.

Ia menguraikan, di sektor hulu dibangun penambangan dan pengayaan thorium dan uranium. Sedangkan di sektor hilir dibangun PLTN, sehingga tidak bergantung bahan baku thorium dan uranium melalui impor.

Indonesia, masih menurut Kurtubi, mempunyai banyak ahli geologi dan ahli nuklir yang hebat-hebat untuk mendata potensi dan cadangan thorium dan uranium di Tanah Air. Tentunya pemerintah harus mendukung fasilitas dan sarana kepada para ahli ini, sehingga ke depan banyak dibangun PLTN di Indonesia.

Also Read:

Sinergi Elnusa Dukung Pertamina Jaga Ketahanan Energi Periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Kelak, sudah ada perusahaan negara yang terintegrasi hulu hilir, Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2000–2013, ini berpendapat perusahaan negara inilah yang melakukan penambangan dan pengayaan thorium dan uranium. Namun, jika ada investor swasta ingin menambang, mereka harus berkontrak dengan perusahaan negara tersebut.

Karena itu, Kurtubi melanjutkan, harus ada lembaga yang diberikan tugas khusus untuk melakukan pengecekan dan mempunyai wewenang memberikan izin operasi PLTN. Tugas dan kewenangan tersebut bisa diberikan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Also Read:

PHR Tutup Akhir Tahun 2024 dengan  Produksi 2.350 BOPD dari Sumur  Lapangan Pinang East

“Agar pengelolaan dan proses investasi industri nuklir simpel dan efisien, sehingga investor nuklir dalam negeri maupun asing berlomba-lomba bernvestasi di Indonesia membawa dana dan teknologinya, sebaiknya manfaatkan dan optimalkan peran Kementerian atau lembaga nuklir negara yang sudah ada, seperti BAPETEN,” terangnya.

BAPETEN bertugas dan mempunyai wewenang melakukan uji coba, mengontrol, mengawasi, serta memberi izin operasi semua PLTN komersial yang dibangun dan beroperasi di Indonesia. Dengan berpegang dan mengacu kepada prinsip-prinsip keamanan PLTN dari Badan Energi Atom International (IAEA).

Also Read:

Pemerintah Bentuk KP2EN, Bob S. Effendi: Sudah Waktunya Indonesia Bangun PLTN

Indonesia menjadi Negara Maju

 Sebagai upaya menangani krisis energi, khususnya dari fosil, Indonesia berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Pemerintah juga sedang menggapai Indonesia negara tangguh, mandiri, dan inklusif di 2045.

Also Read:

Dukung Swasembada Energi, PHE: Uji Alir Cadangan Minyak Baru di Sumsel sebesar 2.040 BOPD