Harga Minyak Meroket, Pengamat UGM Sarankan Langkah Bijak untuk Pemerintah

Jakarta,corebusiness.co.id-Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi berpandangan, Pemerintah Indonesia perlu mengambil beberapa langkah bijak dalam menyikapi melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Fahmy Radhi memperkirakan harga minyak mentah dunia masih berpotensi naik, jika perang AS-Israel dengan Iran masih terus berlanjut. Kondisi ini akan berdampak bagi negara-negara importir minyak, termasuk Indonesia.

Per Maret 2026, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) ikut mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik. Berdasarkan periode 28 Februari-8 Maret 2026, harga minyak mentah Brent (acuan global) naik 49 persen menjadi US$ 108,23 per barel.

Also Read:

Pasar Energi Surya AS Menurun setelah RUU “One Big Beautiful” Disahkan

Asumsi APBN 2026 dari kenaikan 49 persen tersebut, jauh melampaui asumsi ICP yang sebelumnya dipatok di angka US$ 70 per barel. Dampaknya, setiap kenaikan US$ 1 per barel di atas asumsi berpotensi menyebabkan defisit APBN sebesar Rp 6,8 triliun. Karena kenaikan pendapatan negara sebesar Rp 3,5 triliun, lebih kecil daripada lonjakan belanja negara Rp 10,3 triliun.

Menurut Fahmy, Indonesia akan menghadapi beberapa dilema dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Jika harga BBM dalam negeri dinaikkan, khususnya untuk BBM subsidi, maka akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara kondisi rupiah saat ini masih lemah terhadap kurs dolar AS.

Also Read:

Transformasi Permintaan Sulfur

“Namun, jika harga BBM tidak dinaikkan, beban APBN cukup tertekan,” kata Fahmy kepada corebusiness.co.id, Selasa (10/3/2026).

Dalam menyikapi kondisi seperti ini, menurut Fahmy, Pemerintah Indonesia perlu menempuh langkah bijak. Pertama, pemerintah perlu menentukan batas atas kenaikan harga minyak mentah dunia. Misalnya, maksimal mencapai US$ 150 per barel.

Also Read:

Optimalkan Potensi Cadangan Migas, PHKT Siapkan Pengeboran Sumur Infill di Selat Makassar

“Jika harga minyak masih di bawah US$ 150 per barel, maka tidak perlu menaikkan harga BBM dalam negeri. Batas atas kenaikan harga minyak itu perlu diinformasikan kepada rakyat. Pemerintah tidak bisa hanya mengatakan persediaan masih aman, harga tidak akan dinaikkan. Informasi ini tidak jelas,” terangnya.

Kedua, jika harga minyak menembus angka US$ 150 per barel, maka perlu dicari momentum untuk menaikkan harga BBM. Namun, menurut Fahmy, untuk menaikkan harga BBM di saat mendekati atau bahkan setelah Lebaran cukup riskan. Dikhawatirkan menimbulkan double-digit inflation.

Also Read:

Pasar Energi Gelisah, Harga Minyak Melonjak Lebih dari 25 Persen

“Maka, momentum menaikkan harga BBM harus dijaga. Misalnya, beberapa waktu setelah Hari Raya Idulfitri,” sarannya.

Ketiga, sebelum harga BBM dinaikkan, pemerintah perlu memberikan program bantuan khusus bagi bagi rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Tujuannya, untuk mengurangi beban rakyat tersebut.

Also Read:

AS dan Jepang Dukung Indonesia Bangun Energi Nuklir

Fahmy mengatakan, dalam menaikkan harga BBM subsidi parameternya berbeda dengan BBM nonsubsidi. Seperti Pertamax, yang  bersifat nonsubsidi, harganya berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar, terutama harga minyak mentah dunia (seperti Argus atau MOPS) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penyesuaian harga Pertamax dilakukan secara berkala oleh Pertamina, mengikuti kebijakan pemerintah, agar mencerminkan kondisi ekonomi riil.

Sementara BBM subsidi seperti Pertalite, kata Fahmy, kenaikan harganya lebih ditujukan untuk meringankan beban APBN. Jadi, persentase kenaikannya juga tidak terlalu tinggi.

Sementara itu, Indonesia sudah memulai melaksanakan impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Pengalihan impor ini ditempuh pemerintah untuk menutupi impor minyak yang terhenti dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Also Read:

Well Service Kerek Produksi Sumur PBM-025 PEP Prabumulih Field hingga 205 BOPD 

Fahmi berpandangan, dalam kondisi AS sedang berkonflik dengan Iran, produksi minyak negara tersebut akan mengutamakan kebutuhan konsumen di dalam negerinya. Pasalnya, Amerika sebagai produsen minyak, tapi negara ini juga konsumen minyak terbesar dunia.

Selain itu, impor minyak mentah dari AS berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi kilang Pertamina yang umumnya dirancang untuk crude Timur Tengah. Kondisi ini memicu risiko ketidaksesuaian teknis dan biaya logistik lebih mahal, karena jarak angkut yang lebih lama (40 hari).

Also Read:

Menteri Bahlil Sampaikan Jurus Mencapai Target Lifting Minyak 610 Ribu Bph

Persoalan lain, diungkapkan Fahmy, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan Pertalite (RON 90), dengan estimasi mencapai 60% dari total kebutuhan nasional. Ketergantungan ini disebabkan oleh tingginya konsumsi domestik yang melebihi kapasitas produksi kilang dalam negeri, yang memaksa pemerintah melakukan blending komponen impor untuk mencukupi kebutuhan.

Fahmi menekankan, karena itu, perlu diperhitungkan terkait teknis blending ini, apakah dilakukan di AS atau di Indonesia, termasuk teknis hitungan biayanya. Karena, jika di-blending di AS tentu harga BBM menjadi lebih mahal. (Rif)

Also Read:

Teknologi Velocity String Kerek Produksi Migas Elnusa