Expert di Bidang Nuklir, Bob S. Effendi Bentuk Jasa Konsultan PLTN

SEPULUH TAHUN berkutat mengurus semua hal terkait nuklir semasih menjabat Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia, menjadikan Bob S. Effendi sebagai sosok yang expert di bidang ketenaganukliran. Ketika memutuskan mendirikan jasa Konsultan Nuklir, dia ingin Indonesia bisa lebih maju dalam penyediaan energi listrik hijau, dan mendukung dekarbonisasi.

Bob. S. Effendi melihat, pengadaan energi listrik dari nuklir bisa dilakukan dua metode. Pertama, membangun nuklir yang baru (greenfield). Kedua, repower, dengan mengganti boiler sebagai sumber panas PLTU menjadi sumber panas energi bersih seperti nuklir, maka menjadi PLTN brownfield ataupun sumber panas geothermal.

Menurutnya, perbedaan mendasar PLTN dengan PLTU hanya pada boiler, yaitu salah satu jenis bejana tertutup di mana batubara dibakar dan dikonversi menjadi uap. Bejana ini mampu membentuk uap dengan tekanan lebih dari 1 atmosfer dengan cara memanaskan air yang ada di dalamnya menggunakan gas-gas steam dari hasil pembakaran.

Also Read:

Cerita Pengabdian Perwira Elnusa Menjaga Pasokan Energi di Momen Idulfitri

Ia menjelaskan, sumber untuk memanaskan air menjadi uap pada PLTU menggunakan batubara. Sedangkan sumber panas PLTN dihasilkan dari reaksi fisi uranium. Sumber panas dari reaksi fisi uranium dialirkan ke turbin.

Sistem kerja dalam menghasilkan panas antara PLTU dengan PLTN hampir sama. Perbedaannya adalah penggunaan sumber panas, PLTU menggunakan batubara yang dipanaskan, sedangkan PLTN menggunakan uranium yang difusikan melalui reaktor.

Also Read:

Jaga Produksi saat Libur Lebaran, Pertamina Drilling Bentuk Satgas BST

“Jadi, sederhananya hanya mengganti sumber pemanas dari batubara dengan uranium, walaupun prakteknya tidak sederhana itu,” jelas pria yang akrab disapa Bob.

Bob mengutarakan, keberadaan PLTU-PLTU yang akan dihentikan pengoperasiannya, sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah, jika pemerintah ingin melakukan dekarbonisasi. Menghentikan operasi PLTU-PLTU justru akan menimbulkan masalah, antara lain:

Also Read:

Bob S. Effendi Urai Kontradiktif dan Solusi Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia

1.Dari mana dana penutupan PLTU, jelas APBN tidak mungkin. Menteri ESDM sudah mengatakan bahwa bila tidak ada bantuan internasional tidak perlu ditutup.

2. Apakah pengganti PLTU akan menaikan biaya produksi. Rasanya pasti naik, maka begitu juga subsidi/kompensasi, padahal Indonesia sedang mencoba menekan subsidi.

Also Read:

Negara Produsen Baterai EV Pacu Produksi, Bagaimana Indonesia?

3. Bagaimana dengan lahan dan koneksi transmisi yang sudah tersambung akan menjadi aset terlantar.

4.Bagaimana dengan tenaga kerja PLTU yang rata-rata sekitar 500-an orang. Dan masih banyak lagi pertanyaan yang diyakini Bob belum bisa dijawab oleh pemerintah.

Also Read:

Dampak Kebijakan Tarif AS Turunkan ICP Februari Menjadi US$74,29 per Barel

Sebagai contoh, salah satu PLTU yang akan dihentikan adalah Cirebon Unit 1 yang sudah dibicarakan sejak 3 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan darimana sumber uangnya. Katanya dari ADB dan konsorsium beberapa bank–sehingga sampai saat ini Cirebon unit 1 masih terus beroperasi.

“Ketika PLTU itu disuntik mati, seperti Cirebon Unit 1 sebesar 600 MW, hingga saat ini sepengetahuan saya belum ada rencana jelas apa sumber energi bersih pengganti yang akan ambil alih beban 600 MW tersebut. Tapi dapat dipastikan bahwa sumber pengganti tidak akan menjadi 1 unit 600 MW. Tetapi, beberapa unit kecil-kecil tersebar di berbagai daerah, sehingga owner PLTU asal akan kehilanggan income stream-nya. Bayangkan bila asset owner-nya BUMN lalu kehilangan revenue stream 600 MW atau setara $300 juta atau sekitar 4,5 triliun per tahun, bisa gonjang keuangannya,” urainya.

Bob juga menyinggung lokasi pembangunan sumber energi pengganti PLTU tersebut. Apakah, lokasi untuk sumber energi listrik pengganti PLTU itu bisa mengokupasi areal yang sama. Karena, di areal itu sudah ada great, transformator, transmisi, dan perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya.

Also Read:

Sah! Imelda Eva Resmi Jabat Direktur PEP Bandung

Sebaliknya, jika lokasi PLTU itu tidak difungsikan, maka jalur transmisi yang sudah terbangun, menjadi mubazir.

Jawabannya, ditegaskan Bob, sudah pasti tidak dipakai, karena pembangkit listrik pengganti yang dibangun menggunakan energi terbarukan, dan membutuhkan lahan lumayan luas. Hal ini kembali menimbulkan masalah.

Also Read:

Dedikasi Alwien Parahita Advokasi WNI di Jerman

Di sisi lain, bagaimana dengan karyawan PLTU yang telah disuntik mati. Informasinya, ada ratusan karyawan yang bekerja di pembangkit listrik itu.

“Banyak sekali pertanyaan, jika PLTU itu disuntik mati tidak diberikan solusi, maka akan menimbulkan masalah besar,” ungkapnya.

Also Read:

PLN Suplai Energi Hijau 592 MWh ke PT Inecda Plantation

Solusi Repowering 

Menurut Bob, dengan melakukan upaya repowering, di antaranya mengganti penggunaan boiler batubara dengan uranium, maka akan memberikan solusi terhadap berbagai masalah itu. Sehingga bisa mengubah PLTU menjadi PLTN.

Also Read:

Pertamina Ungkap Telah Mengambil 75 Sempel BBM dari SPBU di Jabodetabek

Bob menyebutkan, saat perusahaan konsultan yang dipimpinnya, PT Xpert Synergy Solution bersama Direktorat Riset dan Inovasi ITB mendorong sebuah inisiatif yang disebut Repower Indonesia Initiative (RII)

Bob bersama rekan-rekan di Institut Teknologi Bandung (ITB), di antaranya Dr. Nanang Haryanto dan Dr. Retno Gumilang, telah melakukan kajian tecno economic terhadap PLTU Tanjung Jati-B Unit 1 sebesar 660 MW. Hasil kajian akan dijadikan policy paper sebagai usulan inisiatif untuk masuk ke dalam revisi Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistikan Nasional.

Also Read:

Dirut Pertamina Pastikan Pasokan BBM Jelang Mudik Lebaran Aman

Menurut Tim Repower, melakukan repowering jauh lebih baik dan feasible dibandingkan menyuntik mati PLTU selama harga batubara tidak lagi disubsidi melalui DMO/DPO.

Terkait hal tersebut, sambung Bob, jika Rancangan Peraturan Pemerintah terhadap Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sudah disahkan menjadi ketentuan perundang-undangan, dan frasa repower dimasukkan. Maka ini, menjadi peluang baru untuk another pathway bagi sektor nuklir, yang akan disebut brownfield nuclear.

Bob melihat, jika RPP KEN sudah dijadikan peraturan perundang-undangan, akan ada dua pathway nuklir atau jalur, yaitu ada greenfiled nuklir baru dan brownfield atau repower nuklir sebagai pengganti PLTU.

Untuk klasifikasi greenfield, telah ditargetkan pembangunannya oleh pemerintah sebesar 11 persen atau 54 GW pada 2060. Sementara untuk brownfield atau repower, potensi PLTU yang bisa di-repower cukup besar, sekitar 33-35 GW. Sehingga, PLTU-PLTU skala besar menjadi potensi masuknya PLTN tipe large scale. Sedangkan klasifikasi greenfield untuk PLTU tipe Small Modular Reactor (SMR) atau small scale.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Bob bersama rekan-rekan ITB, estimasi mengubah fungsi PLTU menjadi PLTN biayanya jauh lebih murah. Diperkirakan bisa menghemat biaya sekitar 30 persen dibandingkan membangun PLTU baru.

“Dalam waktu dekat kami akan me-launching Repower Indonesia Inisiatif, disingkat Repower INI,” ucapnya.

Disebutkan Bob, repower inisiatif sudah dilakukan delapan negara, di antaranya Amerika Serikat, Polandia, China, dan Korea Selatan. Bob dan rekan-rekan ITB juga menjalin kerja sama dengan Repower Inisiatif Global.

Sebagai individu yang expert di bidang nuklir, Bob membuka diri kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan lain yang ingin menggunakan jasa konsultan pembangunan PLTN darinya.

Menurutnya, repowering PLTU menjadi PLTN, adalah salah satu pathway yang belum banyak sadar,  di mana Bob dapat berperan membantu PLN dan pemerintah. (Syarif)