Deputi Bapeten, Haendra Subekti: PLTN Bisa Mengangkat Derajat Indonesia

MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Erick Thohir telah menandatangani Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 2034. RUPTL hanya menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo.

Pengadaan tenaga listrik dalam RUPTL, meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha (Wilsus). Terkait rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik, salah satunya termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan dukungan Komisi XII DPR RI, berencana membentuk satuan tugas untuk mempercepat pengembangan PLTN di Indonesia. Satgas yang diberi nama Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, bertujuan untuk mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, percepatan, pengawasan dan monitoring pembangunan dan pengoperasian PLTN.

Also Read:

Berlaku 13 Mei, Berikut Daftar Penurunan Harga BBM di Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

Satgas yang diberi nama Nuclear Energy Program Implementing Organization disingkat NEPIO, bertujuan untuk mempercepat persiapan dan pembangunan PLTN. Pembentukan NEPIO juga sebagai upaya pemenuhan syarat Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) negara yang akan membangun PLTN.

“Satgas Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN ini  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” kata Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (Bapeten), Haendra Subekti, S.T., M.T., kepada corebusiness.co.id, Rabu, 7 Mei 2025.

Also Read:

Mengejar Target Pengoperasian PLTN Pertama Tahun 2032

Haendra menjabarkan struktur Satgas Percepatan Pembangunan  dan Pengoperasian PLTN. Satgas ini diketuai Menteri ESDM dan Dirjen EBTKE sebagai Sekretaris. Dalam pelaksanaan tugas, Ketua Satgas dibantu Wakil Ketua dan Anggota serta Kelompok Kerja. Satgas ini masih dalam proses persetujuan Presiden.

Menyisir lebih jauh peran Bapeten dalam Satgas yang bakal mengemban tugas melaksanakan perizinan, pembangunan, dan pengoperasian PLTN, Haendra memaparkan perkembangan daya minat vendor atau perusahaan dalam dan luar negeri yang ingin membangun PLTN di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya dengan corebusiness.co.id.

Also Read:

Cadangan Migas Nasional, Pertamina Drilling Lakukan Pengeboran Sumur Migas SBKD-001

Aspek utama yang harus diperhatikan jika Indonesia ingin membangun PLTN?

Jika kita lihat dari berbagai kepentingan yang berkembang saat ini, memang sudut pandang regulator energi nuklir berbeda-beda. Karena itu, kebijakan Presiden dan DPR bisa memengaruhi berjalannya program energi nuklir di dalam negeri.

Also Read:

Ekonomi Indonesia TW I 2025 Turun 0,15 Persen

Sebagai negara yang belum mempunyai PLTN, kita selalu belajar dari negara lain yang sudah membangun dan berhasil mengoperasikan PLTN. Berdasarkan hasil survei ke masyarakat menyebutkan, persoalan utama PLTN bukan hanya dari sisi teknologi. Bagi masyarakat awam, sebagian besar mempertanyakan dampak dari PLTN, misalnya jika terjadi kecelakaan. Kemudian, persoalan limbah dan dan manfaat PLTN. Mungkin selama ini sosialisasi tentang PLTN kurang sampai ke masyarakat, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Bicara aspek utama, kita harus melihat konteksnya. Ketika RUPTL disahkan Presiden, artinya program pengadaan energi nuklir di dalam negeri segera dilaksanakan pemerintah. Dalam RUU KEN juga disebutkan PLTN ditargetkan sudah beroperasi tahun 2032. Ketika RUU KEN diturunkan ke RUPTL, artinya sudah masuk tahap operasional.

Also Read:

Produksi Migas PHE Triwulan I 2025 Capai 1,04 Juta MBOEPD

Saya yakin, begitu RUPTL disahkan, akan disusul kontrak kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan nuklir. Sehingga, aspek utama itu adalah terkait kebijakan pemerintah. Karena policy ini menjadi dasar bergeraknya semua pihak. Kecuali, pihak yang akan menggunakan energi listrik dari nuklir, misalnya industri. Dia pakai PLTN untuk keperluan industrinya sendiri, maka tidak perlu RUPTL.

Bagaimana dengan NEPIO?

Also Read:

RUU EBET kembali Masuk Prolegnas, Bagaimana Nasib Pasal Power Wheeling?

Kalau kita lihat konteks sekarang, banyak pihak menunggu dibentuknya NEPIO. Karena, setelah RUPTL disahkan, semua kementerian dan lembaga harus bergerak bersama-sama. Sekarang, kementerian dan lembaga masih berjalan sendiri-sendiri. Contohnya, Kementerian ESDM masih menyelenggarakan rapat-rapat dengan beberapa pihak. Bapeten juga melakukan audiensi dengan beberapa kementerian, seperti ke Kementerian ATR/BPN, KLH, dan KKP.

Jika sudah ada NEPIO, semua kementerian dan lembaga bergerak bersama-sama. Karena itu, sangat penting untuk segera disahkan pembentukan NEPIO. Sehingga geraknya bisa lebih cepat dan efisien.

Also Read:

Produksi Minyak Harian Pertamina EP Sangasanga Field lebih Tinggi dari Target 2024

Di antara tugas-tugas NEPIO, ada yang mendapat peran melakukan sosialisasi ke Pemda dan masyarakat. Karena, untuk program nuklir harus ada transparansi. Jangan sampai diam-diam, tiba-tiba dibangun nuklir.

Generasi reaktor nuklir untuk PLTN yang bisa dibangun di Indonesia?

Also Read:

Bahas PLTN dan CPE, Menteri ESDM: RUPTL 2025-2034 sudah Masuk Finalisasi

Untuk generasi reaktor, yang sudah beroperasi di banyak negara, yakni generasi 3 dan 3+. Artinya, sistem keselamatannya jauh lebih aman dibandingkan sistem keselamatan yang dipakai ketika terjadi peristiwa Fukushima atau Chernobyl. Reaktor nuklir di Fukushima menggunakan generasi ke-2.

Kadang, kita juga terjebak dengan perdebatan teknis tentang tipe reaktor nuklir. Misalnya, tentang penggunaan tipe Pressurized Water Reaktor (PWR). Yang penting tadi, setelah kita melakukan sosialisasi dan transparasi, kemudian menentukan tapak potensial pembangunan PLTN, lalu menyiapkan teknologi dan perusahaan-perusahaan yang ingin membangun PLTN di Indonesia.

Tahap berikutnya, ditentukan operator PLTN. Operator itu menjadi penting, karena untuk apa ada vendor atau perusahaan nuklir tanpa ada operator.

Also Read:

Efek Tarif Trump, Indonesia Tambah Kuota Impor Komoditas dari AS

Siapa operator PLTN tersebut?

Yang menjadi operator adalah PLN yang notabene bergerak di bidang kelistrikan. Tidak kalah penting, ketika vendor atau perusahaan nuklir dari negara lain tertarik membangun PLTN di Indonesia, maka dikaji terkait pembiayaan hingga skema bisnis, apakah menggunakan Build Operate Transfer (BOT) atau skema lainnya.

Also Read:

Menteri Bahlil Perintahkan PLN Bangun Pembangkit Panas Bumi 40 MW di Maluku

Misalnya, Pemerintah Indonesia beli full konsep, komponen, teknologi, hingga pengadaan bahan bakar PLTN dari perusahaan asing. Atau perusahaan itu sebagian menggunakan komponen produk dalam negeri, dalam hal ini TKDN. Hal ini menjadi penting, karena akan memengaruhi dalam menentukan skema bisnis. Dari skema bisnis akan memengaruhi skema perizinan PLTN.

Poin penting berikutnya adalah terkait SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan nuklir. Terkait penyiapan SDM, pada tahap kontruksi satu unit PLTN dibutuhkan sekitar 1.600 orang. Tahap operasi satu unit PLTN dibutuhkan sekitar 1.000 orang. Jika dibangun banyak unit PLTN, tentunya akan membutuhkan lebih banyak SDM yang mumpuni menangani masing-masing unit kerja.

Menurut Bapeten, Indonesia sudah memenuhi semua ketentuan dari IAEA?

Berdasarkan ketentuan IAEA harus ada 20 elemen. Dalam konteks kebutuhan pengadaan PLTN di Indonesia, beberapa elemen tersebut sebenarnya sudah ada. Karena, sejak tahun 1997 kita sudah mempunyai Undang-Undang tentang Nuklir, di antaranya mengatur tentang Badan Pengawas dan Badan Pelaksana. Sehingga, dari 20 elemen tersebut, beberapa elemen relatif sudah eksis, hanya beberapa elemen saja yang harus disiapkan.

Dari beberapa perusahaan nuklir yang menaruh minat membangun PLTN di Indonesia, apakah mereka akan membangun kapasitas besar, sedang, atau kecil?

BRIN sudah membuat kajian kebijakan untuk tapak potensial pembangunan PLTN di seluruh Indonesia. Disebutkan BRIN ada 29 lokasi yang bisa dibangun PLTN di Indonesia. Bapeten juga telah melakukan kajian terkait kapasitas PLTN di masing-masing tapak tersebut. Bapeten mengestimasikan, ada satu lokasi bisa dibangun PLTN dengan kapasitas 6 Gigawatt (GW), artinya ada 6 unit PLTN dengan masing-masing kapasitas 1.000 Megawatt (MW). Penentuan kapasitas PLTN ini berdasarkan daya dukung daerah tersebut.

Misalnya, daerah Bangka Selatan bisa dibangun PLTN kapasitas 4 GW, Bangka Barat 6 GW, di Pulau Kelasa Bangka Tengah 1 GW. Jadi, untuk Provinsi Bangka Belitung bisa dibangun PLTN dengan kapasitas 11 GW.

Apakah PLTN bisa dibangun dengan kapasitas besar? Jawabnya bisa. Dari 29 tapak potensial pembangunan PLTN, kapasitas paling kecil di Pulau Bintan, sebesar 100 MW. Sedangkan di Pulau Batam kapasitasnya 500 MW. Selebihnya, minimal berkapasitas 1 GW atau setara 1.000 MW. Kapasitas PLTN ini sama dengan kapasitas yang ditawarkan vendor atau perusahaan PLTN dari China, Rusia, Korea Selatan, dan Kanada.

Di antara perusahaan nuklir tersebut sudah ada yang datang ke Bapeten, misalnya ingin mengajukan syarat perizinan?

Perusahaan yang secara formal mengajukan persyaratan PLTN ke Bapeten baru PT Thorcon Power Indonesia. Perusahaan nuklir dari China dan Rusia pernah datang ke Bapeten, namun baru sebatas diskusi.

Dari dokumen-dokumen yang diserahkan Thorcon, setelah dilakukan evaluasi oleh Bapeten masih ada yang harus lengkapi dan dilakukan perbaikan. Jadi, Bapeten bukan menolak pengajuan persyaratan Thorcon. Berkas yang dikembalikan Bapeten untuk dilakukan perbaikan oleh Thorcon.

Apa saja manfaat bagi Indonesia jika sudah mempunyai PLTN?

Jika bisa mengoperasikan PLTN, mungkin Indonesia berada di urutan ke-33 di dunia. Di dunia ini, yang sudah mengoperasikan PLTN sekitar 30-an negara. Jadi, jumlahnya masih sedikit. Maka, akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Artinya, Indonesia sudah bisa mengoperasikan PLTN, dan Indonesia mempunyai kemampuan sejajar dengan 30 negara tersebut.

Secara konkret, mengapa Indonesia membutuhkan PLTN. Pertama, Indonesia ikut mengurangi terjadinya perubahan iklim yang kondisinya saat ini tidak menentu. Listrik dari energi nuklir pun ikut mengurangi penggunaan energi berbasis fosil yang mengandung karbon. Dan Indonesia telah menargetkan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Kedua, energi listrik dari nuklir harganya lebih kompetitif dibandingkan energi listrik berbasis batubara. Ketiga, PLTN tidak mengenal musim, pasokannya stabil terus. Sementara energi lain, seperti berbasis surya dan angin tergantung cuaca. Bahkan energi listrik berbasis nuklir bisa bekerja stabil selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dilakukan pergantian bahan bakar.

Selanjutnya keempat, PLTN menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dengan demikian, maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia. Kelima, kita bisa menguasai teknologi yang lebih kompleks.

Teknologi PLTN, memang, risikonya cukup tinggi. Dengan manajemen yang bagus, risiko tersebut bisa dikendalikan. Karena itu, semua pihak, termasuk SDM yang bekerja di sektor PLTN harus mempunyai komitmen melaksanakan protap dan standardisasi keselamatan yang sama. Jika ada yang menyimpang, segera dilaporkan.

Jadi, ada kebanggaan jika Indonesia bisa mengoperasikan PLTN. Derajat Indonesia bisa terangkat di mata internasional. Dan Indonesia bisa duduk sejajar dengan negara-negara yang telah mengoperasikan PLTN. (Syarif)