Deputi Bapeten, Haendra Subekti: PLTN Bisa Mengangkat Derajat Indonesia

Kadang, kita juga terjebak dengan perdebatan teknis tentang tipe reaktor nuklir. Misalnya, tentang penggunaan tipe Pressurized Water Reaktor (PWR). Yang penting tadi, setelah kita melakukan sosialisasi dan transparasi, kemudian menentukan tapak potensial pembangunan PLTN, lalu menyiapkan teknologi dan perusahaan-perusahaan yang ingin membangun PLTN di Indonesia.

Tahap berikutnya, ditentukan operator PLTN. Operator itu menjadi penting, karena untuk apa ada vendor atau perusahaan nuklir tanpa ada operator.

Siapa operator PLTN tersebut?

Also Read:

Mengejar Target Pengoperasian PLTN Pertama Tahun 2032

Yang menjadi operator adalah PLN yang notabene bergerak di bidang kelistrikan. Tidak kalah penting, ketika vendor atau perusahaan nuklir dari negara lain tertarik membangun PLTN di Indonesia, maka dikaji terkait pembiayaan hingga skema bisnis, apakah menggunakan Build Operate Transfer (BOT) atau skema lainnya.

Misalnya, Pemerintah Indonesia beli full konsep, komponen, teknologi, hingga pengadaan bahan bakar PLTN dari perusahaan asing. Atau perusahaan itu sebagian menggunakan komponen produk dalam negeri, dalam hal ini TKDN. Hal ini menjadi penting, karena akan memengaruhi dalam menentukan skema bisnis. Dari skema bisnis akan memengaruhi skema perizinan PLTN.

Also Read:

Cadangan Migas Nasional, Pertamina Drilling Lakukan Pengeboran Sumur Migas SBKD-001

Poin penting berikutnya adalah terkait SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan nuklir. Terkait penyiapan SDM, pada tahap kontruksi satu unit PLTN dibutuhkan sekitar 1.600 orang. Tahap operasi satu unit PLTN dibutuhkan sekitar 1.000 orang. Jika dibangun banyak unit PLTN, tentunya akan membutuhkan lebih banyak SDM yang mumpuni menangani masing-masing unit kerja.

Menurut Bapeten, Indonesia sudah memenuhi semua ketentuan dari IAEA?

Also Read:

Ekonomi Indonesia TW I 2025 Turun 0,15 Persen

Berdasarkan ketentuan IAEA harus ada 20 elemen. Dalam konteks kebutuhan pengadaan PLTN di Indonesia, beberapa elemen tersebut sebenarnya sudah ada. Karena, sejak tahun 1997 kita sudah mempunyai Undang-Undang tentang Nuklir, di antaranya mengatur tentang Badan Pengawas dan Badan Pelaksana. Sehingga, dari 20 elemen tersebut, beberapa elemen relatif sudah eksis, hanya beberapa elemen saja yang harus disiapkan.

Dari beberapa perusahaan nuklir yang menaruh minat membangun PLTN di Indonesia, apakah mereka akan membangun kapasitas besar, sedang, atau kecil?

Also Read:

Produksi Migas PHE Triwulan I 2025 Capai 1,04 Juta MBOEPD

BRIN sudah membuat kajian kebijakan untuk tapak potensial pembangunan PLTN di seluruh Indonesia. Disebutkan BRIN ada 29 lokasi yang bisa dibangun PLTN di Indonesia. Bapeten juga telah melakukan kajian terkait kapasitas PLTN di masing-masing tapak tersebut. Bapeten mengestimasikan, ada satu lokasi bisa dibangun PLTN dengan kapasitas 6 Gigawatt (GW), artinya ada 6 unit PLTN dengan masing-masing kapasitas 1.000 Megawatt (MW). Penentuan kapasitas PLTN ini berdasarkan daya dukung daerah tersebut.

Misalnya, daerah Bangka Selatan bisa dibangun PLTN kapasitas 4 GW, Bangka Barat 6 GW, di Pulau Kelasa Bangka Tengah 1 GW. Jadi, untuk Provinsi Bangka Belitung bisa dibangun PLTN dengan kapasitas 11 GW.

Also Read:

RUU EBET kembali Masuk Prolegnas, Bagaimana Nasib Pasal Power Wheeling?