Bob S. Effendi Urai Kontradiktif dan Solusi Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia

“Dalam RUU EBET, saya melihat sisi signifikan dalam hal pembiayaan PLTN. Dalam RUU EBET disebutkan ada mandat untuk pembiayaan EBET harus menjadi prioritas, baik melalui pembiayaan fiskal, hingga pemberian insentif,” katanya.

Di sisi lain, Bob menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN, yang sudah disetujui DPR dan pemerintah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RPP KEN diamanatkan tahun 2032 PLTN pertama sudah beroperasi dengan kapasitas sekitar 11 persen atau sekitar 54 GW pada tahun 2060.

Also Read:

Cerita Pengabdian Perwira Elnusa Menjaga Pasokan Energi di Momen Idulfitri

RPP KEN, sambungnya, juga mengamanatkan pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir atau KP2EN (Nuclear Energy Program Implementing Organization/NEPIO). Dalam struktur organisasinya, KP2EN diketuai Presiden RI dengan Wakil Presiden sebagai wakil ketua. Menteri ESDM menjabat sebagai Ketua Harian NEPIO. Adapun posisi wakil ketua harian sekaligus ketua kelompok kerja (pokja) akan diisi orang dengan kompetensi yang tepat. Anggota NEPIO terdiri dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menteri/kepala lembaga terkait, dan anggota DEN.

“KP2EN ini penting segera dilahirkan, karena saat ini tidak ada yang berani mengambil keputusan perihal PLTN semua menunggu lahirnya KP2EN. Bahkan menurut saya tidak perlu menunggu lahirnya RPP KEN dapat segera dibentuk melalui Perpres,” terangnya.

Also Read:

Jaga Produksi saat Libur Lebaran, Pertamina Drilling Bentuk Satgas BST

Informasinya, RPP KEN dalam proses persetujuan penandatanganan beberapa menteri terkait untuk dijadikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan lainnya yang mengamanatkan tentang PLTN, telah diterbitkannya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Hanya target penyediaan energi nuklir di RUKN lebih sedikit dibandingkan RPP KEN, sebesar 8 persen atau sekitar 35 GW hingga tahun 2060.

Also Read:

Negara Produsen Baterai EV Pacu Produksi, Bagaimana Indonesia?

Bob menyebutkan, “Pembangunan PLTN-nya tersebar di tujuh wilayah, di Banten, Sumatera Utara, Batam, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Halmahera Timur.”

Poin ketiga, disebutkan Bob, saat ini sudah ada beberapa perusahaan nuklir berminat membangun PLTN di Indonesia. Seperti PT Thorcon Power Indonesia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom) dari Rusia, China National Nuclear Corporation (CNNC), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), dan NuScale Power dari Amerika Serikat.

Also Read:

Dampak Kebijakan Tarif AS Turunkan ICP Februari Menjadi US$74,29 per Barel

“Namun, semua perusahaan nuklir ini masih wait and see. Karena masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Indonesia, semua menunggu NEPIO,” ungkapnya.

Empat Kontradiktif Kebijakan PLTN di Indonesia

Also Read:

Sah! Imelda Eva Resmi Jabat Direktur PEP Bandung

Bob kembali melanjutkan wacana perusahaan nuklir yang berminat membangun PLTN di Indonesia. Masalahnya, Bob membeberkan, perusahaan nuklir dari Rusia, China, Korea Selatan, dan AS umumnya menawarkan desain PLTN kapasitas besar, minimal 1.000 MW. Rosatom, misalnya, desain PLTN-nya tidak mempunyai skala Small Modular Reactor (SMR). Rosatom mempunyai desain PLTN skala kecil, tipe floating di atas kapal. Hanya saja, Indonesia belum mempunyai regulasi tentang floating.

“Ini kontradiktif pertama, persoalan kapasitas. Pemerintah Indonesia menginginkan SMR. Bahkan dalam RUU Penyediaan Tenaga Listrik disebutkan kapasitas nuklirnya 250 MW. Pemerintah Indonesia juga menginginkan reaktor nuklir yang proven atau terjamin. Sementara reaktor nuklir yang sudah proven rata-rata tidak ada tipe SMR. Kecuali CNNC. Dia akan mengoperasikan reaktor nuklir ACP 100, dan sedang mendesain ACPR 100. Thorcon Power Indonesia juga mempunyai reaktor nulir tipe SMR, kapasitas 2 kali 250 MW, namun belum teruji atau belum beroperasi,” Bob menjabarkan.

Also Read:

PLN Suplai Energi Hijau 592 MWh ke PT Inecda Plantation