
Dilantik Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2025 tentang tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Keppres dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, saat acara pelantikan Matius Fakhiri dan Aryoko Ferdinand Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Usai dilantik Presiden Prabowo, Gubernur Matius menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan menegaskan tekad untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.
“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun tanah Papua, untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergantian dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan kau dari asal mana, kau agama apa, kau suku apa, tapi kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” tutur Matius.
Matius menjelaskan, sebagai provinsi induk, Papua memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah otonomi baru. Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat program pembangunan.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia Papua, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menangani dan mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sektor juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.
Velix menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan papua.
“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” pungkasnya. (Rif)