Sementara itu, Subairi mengungkapkan bahwa penyerahan berbagai dokumen tersebut merupakan amanah masyarakat Madura sekaligus hasil konsolidasi dari para kepala daerah di wilayah setempat. Menurutnya, selama ini Madura memiliki kontribusi besar dalam industri tembakau nasional. Namun, dengan perolehan yang besar tersebut nilai tambah ekonomis yang dinikmati masyarakat masih terbatas.

“Selama puluhan tahun Madura menjadi salah satu sentra utama produksi tembakau nasional. Namun, nilai tambah industrinya banyak dinikmati di luar Madura. Melalui KEK Tembakau Madura, kita ingin membangun ekosistem industri yang lebih terintegrasi sehingga petani, pelaku usaha lokal, dan masyarakat Madura memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” tuturnya.

Disebut-sebut saat ini proposal KEK Tembakau Madura tengah dikaji secara komprehensif sebelum nantinya diteruskan secara resmi kepada Dewan Nasional KEK pimpinan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Pemprov Jawa Timur.

Also Read:

Potret Tangguh Inong Balee dalam Budidaya Kakao 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengatur tata cara pembentukan, pembangunan, pengelolaan, dan pemberian fasilitas di KEK sebagai bagian dari upaya pengembangan perekonomian nasional.

Menyoal tahapan pengesahan atau pembentukan KEK di Indonesia diatur secara ketat untuk memastikan kawasan tersebut memenuhi kriteria ekonomi dan tata ruang.

Also Read:

Badan Geologi ESDM Ingatkan Potensi Longsor Susulan di Desa Pasirlangu

Berikut adalah tahapan-tahapan umum pengesahan dan pembentukan KEK:

1. Pengusulan KEK:

Also Read:

PEP Rantau Field Siapkan Sekolah Darurat, Fokus Jadi Ruang Pulih dari Trauma Banjir

• Pengusul (badan usaha, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat) mengajukan usulan KEK kepada Dewan Nasional KEK.
• Usulan harus memenuhi persyaratan kriteria, seperti sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memiliki batas yang jelas, dan penguasaan lahan minimal 50%.

2.Evaluasi oleh Dewan Nasional KEK:

• Dewan Nasional KEK melakukan evaluasi dan studi kelayakan terhadap usulan tersebut, termasuk meninjau aspek ekonomi, teknis, dan dukungan daerah.
• Jika usulan dianggap layak, Dewan Nasional akan menyetujui pembentukan KEK tersebut.

3.Penetapan oleh Presiden:

Also Read:

Aceh Alami Inflasi Tertinggi Desember 2025 akibat Harga Makanan, Minuman, dan Tembakau Naik Pascabencana

• Dewan Nasional mengajukan rekomendasi penetapan kepada Presiden, disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang KEK.
• Presiden menetapkan lokasi tersebut sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah (PP).

4.Penetapan Badan Usaha:

• Setelah PP ditetapkan, dilakukan penunjukan atau penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK yang bertanggung jawab membangun infrastruktur di dalam kawasan. (Syarif).

Also Read:

Posko Kesehatan Pertamina Rantau Field Layani Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Aceh Tamiang