Jakarta,corebusiness.co.id-Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama sudah beroperasi sekitar tahun 2032. Mendapat porsi 0,5 gigawatt (GW), kelak kehadiran PLTN ikut menunjang kemandirian energi Indonesia.

Waktu menunjukkan pukul 14.05 WIB, pada Rabu, 7 Mei 2025, ketika corebusiness.co.id menemui Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Haendra Subekti, di ruang kerjanya di Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Ini adalah sesi wawancara tatap muka kedua, yang dilanjutkan beberapa kali via handphone. Materi wawancara masih seputar pemanfaatan nuklir untuk energi listrik.

Dalam Formatur Satuan Tugas Pelaksana Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), Kepala Bapeten mendapat mandat sebagai Wakil Ketua IV Bidang Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN. Satgas NEPIO diketuai Menteri ESDM yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Also Read:

Konflik Timur Tengah Guncang Pasar Minyak Dunia, ICP September US$ 112,81 per Barel

“Satgas NEPIO untuk mempercepat persiapan dan pembangunan PLTN. Pembentukan NEPIO juga sebagai upaya pemenuhan syarat Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) bagi suatu negara yang akan membangun PLTN,” kata Haendra.

Haendra menyampaikan, Satgas NEPIO dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam kesempatan lain, Haendra memberitahu bahwa draf Perpres pembentukan NEPIO yang telah diselesaikan dan ditandatangani antarkementerian sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026.

Also Read:

Pertamina Perkuat Portofolio Hulu Migas melalui Akuisisi Participating Interest Eni di Wilayah Kerja Kalimantan Timur

“Perpres NEPIO masih di meja Presiden. Kami juga masih menunggu perkembangannya,” kata Haendra, ketika dihubungi corebusiness.co.id, Senin, 21 September 2026.

Ia menyampaikan, setelah Perpres NEPIO ditandatangani Presiden Prabowo kemudian disusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang mengatur struktur Kelompok Kerja (Pokja) NEPIO.

Also Read:

Buka Investasi Berkelanjutan di Indonesia, PLN dan The Climate Group Teken MoU Kembangkan Produk Energi Hijau

Haendra menyebut Satgas NEPIO akan dibentuk dalam empat Pokja, yaitu Pokja Strategi Perencanaan dan Kewilayahan, Pokja Pendanaan dan Investasi, Pokja Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, dan Pokja Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian.

Pria berkacamata tersebut mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan transisi energi dari energi baru terbarukan (EBT). Listrik berbasis nuklir, kata dia, merupakan salah satu energi baru di Indonesia, yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Also Read:

Harga Minyak Naik di Tengah Ancaman Badai di AS dan Serangan Houthi

RUPTL 2025-2034 telah menetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tersebut, 76 persen atau sekitar 52,9 GW bersumber dari EBT dan sistem penyimpanan energi (storage). Proporsi EBT mencapai 42,6 GW (61 persen), storage 10,3 GW (15 persen), dan sisanya 16,6 GW (24 persen) berasal dari pembangkit listrik berbasis fosil.

Rinciannya, kapasitas EBT terbagi atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, Bioenergi 0,9 GW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 0,5 GW.

Also Read:

Harga Brent dan WTI di Bawah $ 100, Arab Saudi Pangkas Harga Jual Arab Light ke Asia

Penambahan listrik ini akan tersebar di Sumatera sebesar 9,5 GW, Jawa-Madura-Bali 19,6 GW, Sulawesi 7,7 GW, Kalimantan 3,5 GW, serta Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara 2,3 GW.

Dari sisi pendanaan, RUPTL ini bisa membuka peluang investasi mencapai Rp2.133,7 triliun. Sebesar Rp1.341,8 triliun dialokasikan untuk EBT melalui skema Independent Power Producer (IPP) dan Rp340,6 triliun berasal dari investasi PLN.

Also Read:

Harga Minyak Turun, Efek Eropa Sepakat Memanfaatkan Cadangan Diesel?

Tidak hanya itu, implementasi dokumen ini diharapkan menciptakan lapangan kerja hijau. Dari total kebutuhan 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkitan, lebih dari 760 ribu bekerja di segmen green jobs.

 Bahan Baku Nuklir

Indonesia disebut-sebut mempunyai modal dari sisi bahan baku nuklir (BBN) berupa torium dan uranium. Melansir data Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada 2020, Indonesia memiliki sumber daya torium sebanyak 140.411 ton dan uranium 81.090 ton.

Also Read:

PGN Salurkan 149 Tabung Oksigen, Dukung Pemulihan Layanan Kesehatan di Sumatera Utara dan Aceh

Menurut President Women in Nuclear (WiN), Tri Murni Soedyartomo, torium yang efektif digunakan untuk bahan baku PLTN salah satunya torium -232 yang banyak mengandung unsur isotop. Untuk uranium, kandungan isotop terbesar ada pada uraium -238, sementara uranium-235 kandungan isotopnya hanya 0,07 persen.

Tri Murni menguraikan, proses uraium menjadi bahan bakar nuklir lebih panjang dibandingkan torium. Mulai dari tahap leaching, yaitu ekstraksi padat ke cair, dilanjutkan proses pemurnian. Terlebih untuk memproses uranium -235 yang kadar isotopnya rendah, perlu dilakukan pengayaan uranium.

Also Read:

Mematangkan Peraturan PLTN untuk Mendukung Penyediaan Listrik Nasional

Wanita yang telah mengabdi sebagai peneliti professional di Batan selama 30 tahun tersebut mengatakan, tidak semua grade uranium bisa dipakai untuk bahan bakar reaktor daya maupun reaktor riset, semua tergantung reaktornya. Itulah musabab reaktor daya dengan bahan bakar uranium lebih mahal dibandingkan torium, karena limbah dari proses pemulihan dan pengayaan uranium lebih panjang, sehingga memerlukan biaya yang besar.

“Sementara isotop torium -232 kelimpahannya di alam Indonesia 100 persen, sehingga tidak memerlukan pengayaan. Untuk torium cukup dimurnikan saja, tidak usah diperkaya,” ujar Insyiur Nuklir dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1983.

Also Read:

Prospek Pasokan dari Teluk Membaik, Harga Minyak Kembali Turun

Tri Murni menyebut kelebihan energi listrik berbasis nuklir di antaranya lebih bersih. Sementara dari sisi harga, ia mengklaim listrik berbasis nuklir lebih murah dan aman.

Pakar Ekonomi Energi, Dr. Kurtubi, mengamini pandangan Tri Murni. Menurut Kurtubi energi nuklir menghasilkan listrik bersih ramah lingkungan, bebas dari emisi karbon CO2, pollutant SOx, NOx, dan debu. Kelebihan lainnya, bersifat nonintermittent dan menyala nonstop 24 jam. Sehingga tidak tergantung pada iklim, hujan, angin, air sungai, air laut, dan tumbuh-tumbuhan.

Also Read:

Mentan Gaspol Pengembangan Bioetanol Berbasis Tiga Komoditas Utama

“Untuk teknologi reaktor nuklir, reaktor generasi keempat yang dikembangkan oleh para ahli nuklir global terbilang lebih aman. Karena proses kimianya tidak lagi pada tekanan atmosfir yang sangat tinggi, tetapi pada tekanan atmosfir normal,” kata Kurtubi ketika dihubungi corebusiness.co.id melalui handphone, Kamis, 8 Oktober 2026.

Kurtubi juga mengklaim bahwa energi listrik berbasis nuklir harganya bakal kompetitif. Sebagai perbandingan, kandungan listrik dari 1 gram torium setara dengan listrik dari 3 ton batubara. Atau listrik dari 1 kilogram torium setara dengan listrik dari 3 ribu ton batubara.

Mematangkan Prosedur dan Standardisasi

Pemerintah, mengacu kepada RUPTL 2025-2035, menargetkan pembangunan PLTN on-grid pertama di Indonesia sekitar tahun 2032, dengan kapasitas 500 megawatt (MW).

Haendra mengatakan bahwa pemerintah menugaskan dua anak usaha PT PLN (Persero), yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power sebagai operator PLTN. Rencananya, PLN Indonesia Power sebagai operator proyek PLTN di Kalimantan Barat, dan PLN Nusantara Power untuk proyek PLTN di Bangka Barat.

Pembangunan PLTN di dua tapak itu, masing-masing dengan kapasitas 250 MW. Bapeten, kata Haendra, sedang menyelesaikan rancangan RTRW untuk pembangunan PLTN di darat (onshore) dan lepas pantai (offshore).

Ia memperkirakan, PLTN di Bangka Barat akan dibangun menggunakan teknik floating, karena reaktor nuklirnya dibangun di offshore. Masing-masing reaktor nuklir di dua tapak tersebut menggunakan Small Modular Reactor (SMR).

Namun, dirinya juga mengakui teknologi PLTN risikonya cukup tinggi. Dari aspek pengawasan, Bapeten akan memastikan regulasi, inspeksi dan pencegahan, serta proses perizinan dilaksanakan dengan baik.

“Untuk pemeriksaan perizinan, dikaji oleh Bapeten sejak tapak PLTN diterbitkan. Setelah itu dilakukan inspeksi sepanjang PLTN tersebut beroperasi. Bahkan Bapeten akan menempatkan inspektur pengawasan di lokasi PLTN,” tukasnya.

Sebelum proses formal terjadi, masih disampaikan Haendra, Bapeten juga menyiapkan program praperizinan. Diungkapkan, rata-rata vendor yang datang ke Bapaten dari negara lain, bukan orang Indonesia. Umumnya mereka ingin mengetahui peraturan apa saja yang akan diterapkan jika mereka menjalin kerja sama untuk membangun PLTN di Indonesia.

“Contoh, vendor dari Amerika, mereka pakai nilai batas dosis proteksi radiasi 50 milisievert (mSv), tetapi Indonesia menerapkan peraturan batas dosis 20 milisievert. Artinya apa? Mereka harus menyesuaikan dengan aturan di kita,” tegasnya.

Haendra menyatakan, pada saatnya PLTN sudah beroperasi dan menyalurkan listrik ke masyarakat, ikut menunjang kemandirian energi nasional. PLTN menjadi bagian dari pembangkit listrik EBT dan fosil lainnya yang lebih lebih dulu hadir memproduksi listrik di tanah air.

Lebih dari itu, menurut Haendra, kehadiran PLTN pertama akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Derajat Indonesia bisa terangkat di mata internasional. Dan Indonesia bisa duduk sejajar dengan negara-negara yang telah mengoperasikan PLTN. (Syarif)