Ketua YLKI: Redistribusi Kuota Haji 2026 Mengubur Harapan Konsumen ke Tanah Suci

Jakarta,corebusiness.co.id-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia terkait redistribusi kuota haji nasional tahun 2026 yang berdampak signifikan terhadap calon jamaah haji.

Ketentuan redistribusi kuota haji nasional tahun 2026 ini, di antaranya berdampak kepada calon jamaah haji asal  Jawa Barat, khususnya Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya mendapat kuota 1.535 orang, turun menjadi 124 orang.

“Ketentuan redistribusi kuota haji berpotensi mengancam nasib ribuan calon jamaah yang telah menunggu lebih dari satu dekade, kini kembali tertunda berangkat ke Tanah Suci Mekkah,” kata Ketua YLKI, Niti Emiliana dalam keterangan tertulis, Rabu (12/11/2025).

Also Read:

Kasus Dugaan Penggelapan Dana Rp 1,2 M Seret M. Hadi Nainggolan

YLKI meminta Kementerian Haji dan Umroh buka suara soal regulasi terbaru yang berpotensi mengancam mengubur harapan ribuan jamaah haji gagal berangkat ke Mekkah.

Emiliana menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi dari perspektif perlindungan konsumen dalam layanan publik keagamaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Also Read:

Dugaan Penggelapan Rp 1,2 M, Jhon Saud Damanik Sesalkan Sikap M. Hadi Abaikan Panggilan Penyidik

“YLKI mengingatkan negara berkewajiban memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penuh atas setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada hak keberangkatan konsumen,” kata Emiliana.

YLKI, lanjutnya,  juga meminta pemerintah untuk menginformasikan secara masif dan terbuka, formula pembagian kuota antarprovinsi, kabupaten, dan kota, termasuk parameter jumlah penduduk muslim dan masa tunggu.

Also Read:

Anggawira: Aspebindo Bukan Sekadar Asosiasi, tetapi Platform Transformasi Energi Indonesia

Emiliana mengutarakan, sepengalaman YLKI dalam mendampingi calon jamaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci  bukan hanya mengalami kerugian materil. Lebih dari itu kerugian psikologis konsumen juga terdampak.

“Itu merupakan pukulan telak bagi konsumen dan tidak boleh terulang dikemudian hari, begitu pun kegagalan haji furoda tahun 2025 juga belum kering dari ingatan,” ungkapnya.

Also Read:

Kemenkeu dan Polri Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk Turunan CPO Senilai Rp140 M

Lantaran itu, YLKI mendesak pemerintah membuka ruang dialog dengan calon jamaah haji yang berpotensi terdampak akibat kebijakan kuota haji tahun 2026. Serta menyiapkan skema pengaduan konsumen yang terdampak serta kompensasi yang adil bagi konsumen yang terancam akibat kebijakan

“YLKI juga merekomendasikan agar Kementerian Haji dan Umroh untuk membentuk Divisi Perlindungan Konsumen serta membuka hotline atau pusat pengaduan khusus bagi jamaah haji dan umrah yang gagal berangkat,” sarannya

Also Read:

Tok! Masalah Utang Whoosh Jadi Tanggung Jawab Pemerintah

Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut penting untuk memastikan adanya penanganan cepat terhadap keluhan konsumen, pengawasan terhadap pelaku usaha travel, serta jaminan agar keberangkatan jamaah berlangsung tepat waktu, aman, dan selamat hingga tiba di Tanah Suci dan kembali ke tanah air. (Rif)

Also Read:

Tantangan Keselamatan dari Pengelolaan Bahan Kimia

Also Read:

Presiden Prabowo Serahkan 16 Nama Calon APK DEN 2026-2030