Oleh: Tulus Abadi
Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua FKBI (Forum Konsumen Berdaya Indonesia)

REZIM pemerintahan Presiden Prabowo Soebianto, genap memasuki usia dua tahun. Selama dua tahun itu, parameter kepuasan publik bisa ditakar dari berbagai aspek. Salah satu aspek terpenting adalah menjaga keandalan pasokan dan harga energi yang terjangkau, baik itu bahan bakar minyak, energi listrik, dan gas elpiji. Salah satu jargon Presiden Prabowo Soebianto adalah kedaulatan di bidang energi.

Namun, alih-alih mewujudkan jargon kedaulatan energi, pada tataran ketahanan energi pun masih sebatas selevel “omon omon” belaka. Fenomena rapuhnya ketahanan energi ditengarai pada setahun terakhir, manakala masyarakat pengguna energi Indonesia justru tersandera oleh pasokan dan keandalan energi yang nyaris babak belur; baik itu untuk komoditas bahan bakar minyak (BBM), energi listrik, atau bahkan gas elpiji 3 kg.

Also Read:

IHSG Trading Halt Lagi! Panik atau Justru Peluang Emas?

Terkait distribusi BBM, khususnya jenis pertalite dan solar, Ombudsman RI menemukan bukti bahwa kekacauan distribusi jenis BBM bersubsidi itu terjadi pada lebih dari 11 kota di Indonesia, tercatat mulai Kota Medan, Kota Makasar, Kota Ternate, Provinsi Bali, dan lain-lain. Masyarakat harus mengantre BBM berjam-jam, bahkan sampai menginap, hanya untuk mendapatkan beberapa liter pertalite dan solar saja. Bahkan beberapa orang meregang nyawa saat antrean panjang itu. Betapa tragisnya!

Lalu apa musabab fundamental terjadinya kacaunya distribusi BBM bersubsidi tersebut? Rasanya sengkarut ini lebih dominan musabab hulu, bukan musabab hilir. Jika musabab hilir, rasanya manajemen Pertamina sudah sangat kampiun untuk mendistribusikan BBM di Indonesia, sejak jaman kemerdekaan hingga kini. Tetapi memang karakter geografis distribusi BBM di Indonesia (konon) tersulit di dunia. Ada beberapa musabab hulu yang menjadi musabab distortifnya distribusi BBM di banyak kota di Indonesia.

Also Read:

Segera Berlakukan Sertifikasi Halal via “Wajib Halal Oktober”

Pertama, patut diduga manajemen PT Pertamina kesulitan cash flow, sebab dana subsidi dan kompensasi BBM belum dibayarkan oleh Kementerian ESDM, sebesar Rp 176 triliun! Seharusnya dana tersebut dibayarkan pada Oktober 2026 (deadline), sebab setelah Oktober anggaran negara sudah closed. Artinya dana Rp 176 triliun itu akan dibayarkan pada masa anggaran 2027. Pemerintah via Kementerian ESDM mengalami gagal bayar (default) kepada Pertamina. Anggaran sebesar itu tentu sangat signifikan, dan menjadi logis jika cash flow Pertamina megap-megap, dan terdampak pada kacaunya pasokan dan distribusi BBM bersubsidi.

Kedua, seiring dengan pengurangan subsidi energi sebesar Rp 11,44 triliun, khususnya untuk BBM dan gas elpiji 3 kg, maka pemerintah juga pada akhirnya memangkas kuota BBM bersubsidi, pertalite dan solar. Pemangkasan kuota itulah yang menjadikan kelangkaan pertalite di banyak daerah. Cuma pemerintah tidak transparan dalam hal ini. Kalau memang kuota cukup seperti klaim Menteri Bahlil, kenapa terjadi kekacauan distribusi BBM di banyak daerah? Subsidi energi sebesar Rp 11,44 triliun itu dialirkan untuk proyek MBG, yang pada 2027 memakan anggaran APBN sebesar Rp 243 triliun.

Also Read:

Menakar Potensi Distorsi Migrasi Gas Alam Terkompresi dan Kompor Induksi

Ketiga, pasokan impor BBM mungkin memang kurang, oleh dampak perang di Timur Tengah. Tetapi pemerintah dan Pertamina sengaja menutup-nutupi fakta ini. Mengingat sampai saat ini Selat Hormuz belum aman dilintasi kapal tanker, bahkan banyak kapal tanker yang terkena ranjau laut.

Keempat, patut diduga adanya penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi, yang digunakan untuk kepentingan industri sawit, industri tambang, dan angkutan logistik. Ironisnya fenomena ini justru diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Also Read:

Mengulik Fenomena Patgulipat Beras Fortifikasi

Kelima, ini yang mungkin menjadi pemicu signifikan, yakni adanya fenomena migrasi pengguna BBM nonsubsidi turun kelas menjadi pengguna BBM subsidi. Ini hal yang logis, sebab itu tadi, disparitas harga BBM nonsubsidi dan BBM subsidi sangatlah njomplang. Sementara kuota BBM nonsubsidi kan sudah ada kuotanya, dan masing masing daerah kuota BBM bersubsidinya berbeda-beda.

Bisa jadi kelangkaan BBM subsidi di berbagai daerah itu, karena kuota BBM subsidinya sudah menipis/bahkan habis, karena dominannya fenomena terjun bebas pengguna BBM nonsubsidi, seperti kejadian di Medan, Makasar, bahkan Bali. Mengapa di Jakarta tidak terjadi antrean panjang seperti daerah lain? Mungkin karena persentase fenomena turun kelas BBM nonsubsidi di Jakarta tidak setinggi di di daerah lain, dan kuota BBM subsidinya masih cukup. Mungkin ini menandakan daya beli warga Jakarta lebih baik. Menurut data BPH Migas, pada edisi Juli 2026 saja, terjadi peningkatan penggunaan pertalite sebesar 12,92 persen atau mencapai 85.589 kiloliter per hari.

Also Read:

Kembalikan Pengelolaan Migas ke Pertamina

Lalu langkah radikal apa yang harus dilakukan oleh Menteri ESDM bahkan Presiden Prabowo untuk mengatasi kelangkaan BBM di berbagai daerah? Perlukah Presiden Prabowo mencopot Menteri Bahlil Lahadalia seperti usulan sebuah lembaga konsumen ternama? Rasanya tanpa dicopot pun, Menteri Bahlil Lahadalia akan fokus sebagai Menko, dan posisi Menteri ESDM konon akan direposisi Simon Aloysius Mantiri, yang saat ini menjabat sebagai Dirut Pertamina. Langkah radikal yang harus dilakukan Kementerian ESDM, siapa pun menterinya, adalah kembalikan subsidi energi yang sebesar Rp 11,44 triliun itu kepada masyarakat. Komoditas energi sama pentingnya dengan komoditas pangan, subsidi energi adalah hak warga negara, khususnya kelas menengah bawah yang dijamin oleh UU tentang Energi. Warga akan lebih memilih subsidi energi daripada seporsi MBG.

Jika subsidi energi tetap dipangkas, maka perkecil disparitas harga antara BBM nonsubsidi dengan BBM bersubsidi. Saat ini selisihnya sangat njomplang, hampir 50 persen. Jadi kedua jenis harga BBM tersebut, baik nonsubsidi dan subsidi harus di-review, di satu sisi ada yang diturunkan dan di sisi lain ada yang dinaikkan. Itu pilihan yang rasional, walau mungkin dampaknya terasa pahit juga. Tetapi apa mau dikata, pasokan BBM dunia tengah terguncang karena dampak politik yang memanas di Timur Tengah, dan nilai mata uang rupiah yang tersungkur pada kisaran Rp 17.500-Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. Pertanyaannya, beranikah Menteri ESDM atau bahkan Presiden Prabowo me-review harga kedua komoditas BBM tersebut yang notabene tidak populis di mata publik? Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, rasanya agak mustahil Presiden berani mengambil kebijakan yang tidak populis. Menaikkan cukai rokok saja kagak berani, apalagi me-review harga energi.

Also Read:

Menanti Jurus Pemerintah Mengatasi Krisis Beras di Ritel Modern

Sementara itu, ke depan, harga keekonomian produk energi (harga BBM, gas elpiji, tarif listrik), trend-nya memang akan makin mahal. Faktor keterbatasan pasokan dan perubahan iklim global akan menjadi pemantik utamanya. Oleh sebab itu, cepat atau lambat, masyarakat harus mulai memitigasinya. Memigrasikan tingginya biaya konsumsi rokok, terutama di rumah tangga menengah bawah; bisa menjadi salah satu mitigasi yang musti diwujudkan untuk mengkover tingginya biaya energi. ***

Also Read:

Menguji Kepantasan Sertifikasi Halal Produk Rokok