Jakarta,corebusiness.co.id-Wacana pergantian Kapolri mulai menjadi perhatian publik. Salah satu nama yang mencuat dan diusulkan masuk bursa calon Kapolri adalah Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian RI (Polri), Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Karyoto.

Sebelumnya, perwira tinggi bintang tiga di Polri tersebut pernah menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2020-2023 dan Kapolda Metro Jaya (PMJ) Jakarta periode 2023-2025.

Munculnya nama Karyoto sebagai calon Kapolri mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, S.Sos., S.H. Menurutnya, Karyoto memiliki pengalaman, rekam jejak, dan kepemimpinan yang baik untuk memimpin Tribrata. Karyoto, dinilai Ical, memiliki hubungan baik dengan LSM anti rasuah dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas), juga kelembagaan agama lainnya.

Also Read:

Menghadap Presiden, Kapolri Lapor Perkembangan Situasi Kemananan di Tanah Air

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi proses maupun keputusan terkait pergantian Kapolri. Nama Karyoto yang masuk bursa calon masih sebatas wacana dan aspirasi dari sejumlah pihak.

“Seiring berjalannya waktu hingga menjelang pergantian Kapolri, sosok  Komjen Pol. Karyoto kembali mencuat sebagai kandidat potensial menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,” kata Ical dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, pada Kamis, 30 Juli 2026.

Also Read:

Presiden Apresiasi TNI dan Petugas, Bangun 218 Jembatan dalam Waktu 2,5 Bulan

Ical mengungkapkan, nama Karyoto dikabarkan memang sempat “menghilang” dari radar pembahasan di lingkungan Istana. Situasi ini disinyalir akibat dari adanya kekhawatiran politik terkait posisi personal Karyoto yang adalah besan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Kedekatan hubungan keluarga ini disorot tajam seiring kuatnya dukungan publik agar Dedi Mulyadi maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang,” ujar Ical.

Also Read:

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 70 Tokoh Penggerak Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional

Ia menuturkan, ikatan kekeluargaan ini terjalin dari pernikahan antara putri Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, dengan putra sulung Dedi Mulyadi, Maula Akbar.

Ical berpandangan, menghitung dari kalkulasi politik tingkat elite kedekatan antara calon pejabat tinggi negara dengan sosok politisi yang memiliki basis massa kuat seperti Dedi Mulyadi dianggap sebagai variabel yang bisa mengubah peta elektabilitas nasional. Kekhawatiran terhadap efek politik ini yang ditengarai menjadi alasan mengapa posisi Karyoto dalam bursa Kapolri sempat menjadi perdebatan internal.

Also Read:

Pemakaman Pejuang Pro Integrasi Domingos Soares di TMP Kalibata secara Militer

Namun begitu, kata Ical, terlepas dari narasi politik yang melingkupinya, Karyoto tetaplah bukan figur sembarangan di Korps Bhayangkara. Pria berzodiak Libra kelahiran Pemalang, 27 Oktober 1968, ini adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990 dari Batalyon Dhira Brata.

“Dia juga dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi reserse. Kemampuannya ini juga sudah teruji melalui serangkaian pendidikan strategis di PTIK dan Lemhannas yang sudah mematangkan kapasitas manajerialnya,” terang Ical.

Also Read:

Negara Tidak Boleh Kalah: Menhan RI dan Panglima TNI Pimpin Penertiban Tambang Ilegal

Rekam Jejak

Lebih jauh disampaikan Ical bahwa Karyoto memiliki rekam jejak tergolong bersinar di institusi penegak hukum. Karyoto pernah menjabat Kapolres Ketapang (2008), Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009), Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor dan WCC Bareskrim Polri (2010), lalu Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011).

Also Read:

Mempersempit Gerak Tambang Ilegal, Panglima TNI Tinjau Latihan Terjun Malam di Bangka

Selanjutnya, Karyoto menjabat Kapolresta Barelang (2012), Dirreskrimum Polda DIY (2014), Wakapolda Sulawesi Utara (2018), dan Wakapolda DIY (2019).

Sebelum menjabat Kabaharkam, Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya ke-41. Sementara saat menjabat Deputi Penindakan dan Eksekusi di KPK, Karyoto memimpin berbagai pengusutan perkara korupsi besar, termasuk kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ketegasannya dalam menangani kasus yang menjadi perhatian publik dengan membuktikan profesionalisme dan integritasnya dalam bekerja.

Also Read:

DFC MINUSCA Pimpin Upacara Medal Parade BANBAT-11 dan BANMED-2/3

Semasa menjadi Kapolda Metro Jaya, masih menurut Ical, Karyoto sebagai pimpinan wilayah juga teruji untuk menangani ibu kota dengan segala kompleksitas politik dan sosialnya. Dia juga membuktikan diri mampu untuk menjaga stabilitas keamanan.

Sebagai pejabat publik, Karyoto dinilai Ical, juga terhitung taat dalam soal pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN. Berdasarkan data terbaru, total harta kekayaannya berada di angka Rp11,5 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan laporan periodik per 31 Desember 2023 yang berada di angka Rp9,84 miliar. Transparansi ini juga menjadi penilaian penting tentang profil seorang calon pemimpin di institusi Polri,” bebernya.

Also Read:

Buku The Road of Faith Merekam Sosok Panglima TNI Jenderal Agus

“Pertanyaannya sekarang, apakah profesionalisme tetap menjadi acuan utama dalam penunjukan Kapolri? Atau ada variabel politik yang akan lebih mendominasi?” tanyanya.

Namun demikian, lanjutnya, bagi masyarakat Indonesia prioritas utama seorang Kapolri tetap saja pada sosok yang mampu menjamin keamanan dalam negeri. Bahkan mampu menjaga marwah institusi, serta dapat bekerja optimal tanpa terkena toksix atau pengaruh dari kepentingan politik praktis pihak mana pun. (Rif)

Also Read:

Torehkan Prestasi-Prestasi Ini, Panglima TNI Raih Penghargaan Outstanding Leadership 2025

Also Read:

Menhan Bangga Industri Pertahanan Nasional Produksi KSOT Setara Negara Maju