• Tuntutan 100 Hari Pertama Nanik Deyang sebagai Kepala BGN: nihil keracunan, benahi tata kelola, pulihkan kepercayaan publik terhadap MBG

Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana mengungkapkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya transparansi pengelolaan SPPG, hingga tata kelola program yang terus menuai kritik publik.

Menurut Emiliana, di tengah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), YLKI memandang 100 hari pertama Nanik Deyang sebagai momentum penting untuk membenahi berbagai persoalan tersebut, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan perlindungan konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan, menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, disebutkan Emiliana, YLKI menyampaikan tujuh pesan yang perlu menjadi fokus kerja Nanik Deyang dalam 100 hari pertama sebagai Kepala BGN, sebagai berikut:

Also Read:

RUPST Tahun Buku 2025, Elnusa Bagikan Dividen Rp323 Miliar

1. Mereformulasi Tata Kelola MBG Secara Menyeluruh

YLKI meminta Kepala BGN yang baru melakukan reformulasi tata kelola MBG secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp268 triliun untuk MBG melalui BGN, atau lebih dari sepertiga anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun.

Also Read:

Menkeu Purbaya Buka Kembali Gerai Tiffany & Co.

Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, pemerintah harus memastikan bahwa program MBG tidak menggerus esensi anggaran pendidikan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.

YLKI juga meminta pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun pertimbangan subjektif lainnya.

Also Read:

PT Vale Indonesia Raih Dua Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards

2. Menargetkan Nihil Kasus Keracunan dalam 100 Hari

Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Angka keracunan anak karena MBG yang jumlahnya ribuan dan bahkan berpotensi bertambah apabila tidak diperbaiki tata kelolanya. Hal tersebut merupakan alarm serius bahwa tata kelola keamanan pangan dalam program MBG masih bermasalah.

Also Read:

SME Banking Maybank Indonesia Tak Sekadar Memberikan Kredit

YLKI meminta Nanik Deyang sebagai Kepala BGN yang baru menetapkan target yang jelas, yakni nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja melalui penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, audit berkala dapur MBG, dan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif. Anak-anak merupakan kelompok konsumen rentan sehingga harus mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.

3. Transparansi Total Pengelolaan SPPG dan Dapur MBG

Also Read:

Segudang Prestasi PHR Tercatat dalam RUPST Tahun Buku 2025

Publik berhak mengetahui siapa pengelola SPPG, siapa pemilik yayasan yang mengoperasikan dapur MBG, serta bagaimana proses penunjukannya. Transparansi menjadi penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menghilangkan persepsi bahwa program MBG hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

YLKI meminta BGN membuka data pengelolaan SPPG secara transparan dan membatasi kepemilikan dapur oleh satu yayasan atau kelompok tertentu agar program yang bertujuan mengatasi persoalan gizi tidak berubah menjadi arena perburuan rente ekonomi.

Also Read:

Maybank Indonesia Melayani Jasa Perbankan secara Menyuluruh

4. Jangan Mengejar Kuantitas, Utamakan Kualitas

Pemerintah menargetkan sekitar 32.000 SPPG pada tahun 2026 untuk melayani sekitar 82 juta penerima manfaat. YLKI mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh jumlah dapur atau jumlah penerima manfaat semata.

Also Read:

PHM Selesaikan Pemasangan Jacket dan Topside Platform Offshore Manpatu Berbobot 1000 Ton

Pemerintah tidak boleh hanya mengejar output, tetapi harus fokus pada outcome. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah status gizi anak membaik, apakah angka stunting menurun, apakah kesehatan dan kemampuan belajar anak meningkat. Selama ini pemerintah lebih banyak menyampaikan capaian kuantitatif dibanding dampak nyata program terhadap kualitas gizi anak.

5. Menyediakan Trauma Healing bagi Korban Keracunan

Also Read:

Saham Samsung dan LG Melonjak Jelang Pertemuan CEO Nvidia dengan Eksekutif Korea

Kasus keracunan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sederhana yang selesai ketika korban dinyatakan sembuh secara medis. Anak-anak korban keracunan akan kembali ke sekolah dan kembali menerima MBG setiap hari hingga mereka lulus sekolah.

YLKI memandang perlu adanya program trauma healing bagi korban keracunan dan keluarganya untuk mengantisipasi munculnya rasa takut, kecemasan, maupun penolakan terhadap makanan MBG akibat pengalaman buruk yang mereka alami. Perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis.

Also Read:

Fokus Operasional Terintegrasi Hulu-Hilir Harita Nickel di Tengah Dinamika Industri Nikel Global

6. Membuka Telinga terhadap Masukan Masyarakat

Program MBG menggunakan dana publik yang sangat besar sehingga kritik, masukan, dan pengawasan masyarakat harus dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan program.

Also Read:

PHE dan Mitra Strategis Jajaki Pengembangan CCS untuk Produksi Amonia Rendah Karbon

YLKI meminta BGN membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, organisasi konsumen, orang tua murid, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Jangan sampai BGN menutup telinga terhadap kritik dan menjadikan evaluasi publik sebagai ancaman. Kritik adalah instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

7. Membangun Sistem Pengaduan Konsumen yang Efektif

Sebagai program yang melayani puluhan juta penerima manfaat, MBG harus memiliki sistem pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan transparan. Orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat harus dapat melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan, keterlambatan distribusi, hingga dugaan keracunan makanan.

YLKI mendorong BGN membangun sistem pengaduan nasional yang memungkinkan masyarakat memantau tindak lanjut setiap laporan secara terbuka dan akuntabel.

Penutup:

Seratus hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa BGN mampu bertransformasi menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, serta benar-benar menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen, khususnya anak-anak Indonesia, sebagai prioritas utama. (Rif)