Jakarta,corebusiness.co.id-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam kebijakan pemerintah yang kembali membuka ruang kenaikan fuel surcharge tiket pesawat di tengah mahalnya harga tiket penerbangan domestik yang selama ini sudah banyak dikeluhkan masyarakat.

YLKI menilai kebijakan ini berpotensi semakin memberatkan konsumen di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga tiket pesawat juga dikhawatirkan menimbulkan efek domino terhadap biaya logistik transportasi udara yang pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan penurunan daya beli masyarakat secara lebih luas.

“Pemerintah seharusnya fokus membenahi akar persoalan industri penerbangan nasional, seperti tata niaga avtur, efisiensi operasional maskapai, struktur pajak, hingga persoalan persaingan usaha, bukan justru membebankan kenaikan biaya kepada konsumen melalui skema fuel surcharge,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana melalui keterangan tertulis, Sabtu, 16 Mei 2026.

Also Read:

Direktur IIJ Umumkan 25 Jurnalis Terpilih Program Maybank Journalist Fellowship 2026

YLKI juga menyoroti bahwa kenaikan tarif tidak selalu diikuti peningkatan kualitas layanan. Emiliana mengungkapkan, hingga saat ini konsumen masih sering menghadapi persoalan keterlambatan penerbangan, penanganan keluhan yang lambat, refund yang rumit, perubahan jadwal sepihak, hingga persoalan bagasi.

“Karena itu, jika terjadi kenaikan harga tiket, maskapai tetap wajib meningkatkan kualitas layanan, khususnya ketepatan waktu dan responsivitas terhadap keluhan konsumen,” ucap Emiliana.

Also Read:

Konsisten Perkuat Lini Bisnis Utama, Elnusa Catat Kinerja Operasional Positif di Kuartal I 2026

Selain itu, YLKI meminta adanya transparansi penuh terhadap rincian biaya tambahan agar tidak terjadi mekanisme hidden cost yang merugikan konsumen. Publik harus diberikan akses terhadap formula penghitungan fuel surcharge secara terbuka dan akuntabel.

Emiliana menekankan, kebijakan fuel surcharge tidak boleh bersifat permanen dan harus dievaluasi secara berkala. Jika harga avtur mengalami penurunan, maka harga tiket pesawat juga harus ikut diturunkan agar konsumen tidak terus dibebani secara berkelanjutan.

Also Read:

PT KAI Hentikan Layanan KA Argo Bromo Anggrek mulai 9 Mei, Ini Gantinya

Atas kondisi tersebut, disampaikan Emiliana, YLKI mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga tiket pesawat agar tetap terjangkau, memberikan mekanisme atau insentif khusus agar kenaikan harga tidak terlalu signifikan, dan membuka formula penetapan fuel surcharge secara transparan.

Selain itu, YLKI mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap maskapai agar tidak semena-mena menaikkan harga, serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan konsumen.

Also Read:

Rosatom Berbagi Pengetahuan Kerangka Regulasi PLTN hingga Teknik FNPU

Emiliana menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh terus dijadikan penanggung utama berbagai persoalan struktural industri penerbangan nasional. Menurutnya, negara harus hadir memastikan transportasi udara tetap adil, terjangkau, dan berpihak kepada publik.

Also Read:

KAI Sampaikan Bela Sungkawa, Berikut Daftar Korban Meninggal dan Luka