Pakar Ekonomi Piter Abdullah: Pemerintah Harus Bebas Penyakit-penyakit Ekonomi

Jika hanya mengejar swasembada, tetapi penyakit-penyakit ekonominya tetap jalan, Indonesia tidak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

Presiden baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, dan membawa ‘oleh-oleh’ komitmen investasi dari lima negara sekitar Rp 294 triliun. Presiden Prabowo ingin menarik investasi dari luar negeri untuk mendorong sektor perekonomian di Indonesia, atau Anda melihat dari sudut lain?   

Jawabannya sederhana. Tidak akan efektif menarik investasi ke Indonesia dengan hanya Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke beberapa negara. Walaupun dalam kunjungan Presiden Prabowo ada komitmen-komitmen beberapa negara untuk menjalin kerja sama. Langkah seperti ini sudah kita dengar berulang-ulang dari zamannya Presiden Jokowi.

Also Read:

Lukito Gazali: Produk Harita Nickel Terbuka untuk Semua Pasar

Jadi, realisasi investasi tidak cukup dengan hanya Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke beberapa negara. Realisasi investasi hanya bisa kita wujudkan dengan perbaikan sistem, perbaikan birokrasi, penegakan hukum, itu yang harus diselesaikan. Kondisi birokrasi kita hingga saat ini masih sangat sulit dan ribet, belum lagi korupsi masih terjadi di mana-mana. Faktor ini menghambat investasi.

Bagaimana dengan belanja pemerintah pusat dan daerah, apakah perlu efisiensi?

Also Read:

Dukung Pramono-Rano, Ketum Forkabi H. Abdul Ghoni: Kontrak Politiknya Perbaikan Ekonomi Kita

Belanja pemerintah memang harus banyak. Kebutuhan belanja pemerintah sangat besar. Jadi, tidak bisa dikurangi. Bagaimana kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi, jika negara berhemat. Pemerintah harus menginjeksi, menstimulus perekonomian untuk kebutuhan belanja-belanja pemerintah.

Dengan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowo masih di angka 5 persen, pendapatan per kapita Indonesia rata-rata masih di bawah 5.000 dolar AS. PR bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia?

Also Read:

Kurtubi masih Meneriakkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas

Pertumbuhan ekonomi tidak langsung menaikkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Karena, ada ukuran-ukuran yang bisa menjadi perbandingan. Misalnya, jika dibandingkan dengan Malaysia yang income per kapitanya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun, hal ini tidak bisa juga dinyatakan negara itu lebih sejahtera dengan ukuran per kapita.

Karena itu, saat ini kita sedang mengejar supaya Indonesia masuk dalam kategori negara maju yang memiliki pendapatan per kapita di atas 12.000 dolar AS. Tapi, target itu harus diikuti dengan target mengurangi kesenjangan sosial. Karena, pendapatan per kapita yang tinggi jika diikuti dengan kesenjangan tinggi, berarti angka kemiskinannya masih tinggi.

Jadi, untuk membicarakan perekonomian tidak hanya dengan satu ukuran. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki berbagai bidang untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, gini ratio, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Salah satu sektor yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini adalah hilirisasi dan industrialisasi untuk memberikan nilai tambah pengelolaan SDA Indonesia. Pendapat Anda?  

Tidak cukup hanya program hilirisasi. Jika kita meningkatkan hilirisasi, para petani tidak secara otomatis meningkat pendapatannya. Pembangunan itu harus dilakukan di seluruh sektor, tetapi pemerintah bisa saja melaksanakan program-program prioritas pada sektor tertentu. Tetapi, tidak melupakan sektor-sektor lainnya. Pemerintah membangun hilirisasi, tetapi tidak melupakan sektor pertanian, nelayan, dan sektor lainnya.