Ketum ALI, Mahendra Rianto Pertanyakan Data Produksi Beras di Indonesia

Karena, dalam perencanaan sebuah produk yang ingin dipasok ke seluruh Indonesia, dari mulai row material sampai barang itu di tangan konsumen, ada sebuah perencanaan, namanya rantai pasok, yang dimulai dari data demand atau data kebutuhan. Negara kita sudah 80 tahun merdeka, pasti sudah tahu data kebutuhan rakyat Indonesia. Jika dikumpulkan demand itu, kita sudah bisa membuat perencanaan rantai pasok.

Misalnya perencanaan dari tahapan produksi, mulai penyediaan benih padi, pupuk, hingga lahan, kan sudah terpetakan. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan floating-floating lahan satu juta hektar untuk budidaya padi. Kemudian buat perencanaan waktu tanam padi, perawatan, hingga penanganan panen dan pascapanen.

Presiden Prabowo juga telah melakukan deregulasi pendistrian pupuk dan bibit tidak lagi melalui jalur yang panjang, tapi langsung dari pabrik ke petani. Kebijakan ini sudah benar. Tapi, jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan law enforcement ketika terjadi penyimpangan, perencanaan yang bagus menjadi sia-sia.

Also Read:

Firman Soebagyo Wacanakan Bapanas Dilebur dengan Bulog sebagai Regulator dan Eksekutor Kebijakan Pangan

Bagaimana perencaan hingga eksekusi yang dilakukan pihak swasta?

Kalau kami di swasta mengenal namanya prinsip  “Plan, Do, Check, Act” (PDCA). Kalau kita melihat perencanaan yang sudah dibuat bagus tapi eksekusinya tidak berjalan, akhirnya hanya plant, do, and check again, and check again, karena nggak pernah action.

Also Read:

Ketum Perpadi Soetarto Bicara Kendala dan Solusi Industri Perberasan di Indonesia

Jika pemerintah punya kebijakan ekonomi makro, maka harus diturunkan ke unit mikro, yaitu para pelaku di sektor pertanian. Misalnya, pupuk dibuat oleh perusahaan BUMN, maka harus diproduksi sesuai dengan demand petani. Kemudian, bibit padi, katanya, sudah diproduksi bibit padi unggul yang masa tanam dan panennya lebih cepat, tapi mengapa masih mengalami kendala.

Selain benih unggul dan pupuk, tanaman membutuhkan asupan air yang cukup. Itu dalam kondisi cuaca normal. Jika sedang musim hujan, tentunya kita sudah bisa prediksi, karena perubahan iklim sudah bisa diketahui oleh BMKG. Ketika musim hujan produksinya tidak maksimal, ini bisa jadi ada kesalahan. Salah satunya, data yang diterima pemerintah itu benar atau tidak.

Also Read:

Ketum Perplatsi, M. Firmansyah: Penggunaan PLTS Atap Bisa Hasilkan Cuan

Kementan berpatokan data dari BPS, meskipun ada pihak-pihak yang meragukan data tersebut. Menurut Anda?

Dari dulu data BPS diragukan kevalidannya. Ini masalah klasik. Saya tidak tahu, data BPS ini apakah data politik atau data aktual.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Energi: Ambiguitas Pemerintahan Jokowi Jangan Diulang Pemerintahan Prabowo