PERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DOUBLE DIGIT

Keempat, aset berupa cadangan migas dan tambang yang berada di perut bumi, tidak ada tercatat di laporan Keuangan BUMN terkait.

Kelima, karena aset berupa cadangan di perut bumi tidak secara tegas dinyatakan sebagai milik negara, dan tidak juga dilaporkan dalam laporan keuangan BUMN terkait, maka pihak kontraktor yang mengklaim sebagai asetnya, dan dijadikan agunan dalam meminjam uang dari bank.

Solusi

Also Read:

Jangan Panik! HMPV sudah Ada di Sekitar Kita sejak Lama

Tata kelola aset aau kekayaan sumber daya alam migas dan minerba sekarang ini masih jauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945, karena negara telah kehilangan kedaulatan atas sumber daya alamnya. Selain selama ini perolehan negara masih relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang diproduksikan.

Secara geologis, aset berupa cadangan terbukti dari migas dan minerba yang terpendam di perut bumi Nusantara ini sangatlah besar. Pada tahun 2012, aset berupa migas dan batubara saja nilainya sekitar Rp56,620 triliun atau sekitar 30 kali APBN 2012.

Also Read:

Beranikah “Macan Asia” Presiden Prabowo Menindak Tegas Perlakuan Verbal Gus Miftah?

Mengingat aset yang berupa cadangan terbukti bersifat tradeable dan bankable, maka ke depan aset ini harus secara jelas dinyatakan sebagai milik negara yang hak kepemilikan dan pengelolaannya diserahkan ke BUMN yang dibentuk berdasarkan UU dan diberi Kuasa Pertambangan (KP), bukan BUMN yang dibentuk dengan Akta Notaris dan Keputusan Menteri.

BUMN yang dibentuk oleh UU dapat mensukseskan pembangunan hilirisasi SDA migas dan minerba secara masif, di mana KP ini merupakan intengible asset (aset tidak berwujud) yang sangat dihargai lembaga keuangan/lembaga internasional. Dan sudah terbukti, ketika Pertamina berhasil mengelola hilirisasi atas cadangan gas bumi dalam jumlah besar yang ditemukan investor migas di sisi hulu.

Also Read:

PERTAHANKAN DAN SEGERA KEMBANGKAN CADANGAN MIGAS DI WILAYAH ZEE NATUNA UTARA YANG DIKLAIM RRT

Kemudian, Pertamina dengan sukses membangun Kilang LNG di Arun Aceh dan di Badak Kalimantan Timur tanpa menggunakan APBN. Ketika itu Pertamina memperoleh kemudahan dari lembaga keuangan/lembaga internasional dalam memperoleh kredit dengan bunga relatif lebih rendah untuk membangun Kilang LNG di Arun Aceh dan Badak Kalimantan Timur.

BUMN yang dibentuk berdasarkan UU ini, bisa mengakumulasi dana besar dengan jalan memonetasi aset cadangan, baik melalui sistem perbankan maupun sistem pasar modal. Pemerintah bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia guna mempercepat Indonesia menjadi negara maju yang sejahtera.

Also Read:

Lawatan Pertama Presiden Prabowo Subianto ke RRT