NO ONE LEFT BEHIND

Oleh: Profesor Muladno

Perubahan mendasar telah terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di banyak negara termasuk Indonesia, karena kemajuan teknologi digital yang kemudian menghasilkan artificial intelligence (AI). Dengan AI, ke depan semua hal bisa dikerjakan tanpa kehadiran manusia.

Untuk di Indonesia, kemajuan tersebut telah diantisipasi oleh 14 persen penduduk yang berlatar belakang intelektual menengah ke atas. Mereka pula yang bisa beradaptasi dengan perubahan besar tersebut. Namun ada 86 persen penduduk Indonesia yang rata-rata hanya berlatar belakang pendidikan sekolah menengah tidak tahu atau tidak menyadari secara mendalam adanya perubahan besar tersebut. Mereka hanya menikmati kehidupan seperti hari-hari biasa dari dulu sampai saat ini di berbagai pelosok Tanah Air.

Also Read:

PERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DOUBLE DIGIT

Jangan sampai mereka tertinggal jauh dari saudara-saudara di komunitas 14 persen, atau bahkan jangan sampai satu orangpun tidak ikut dalam perubahan besar tersebut. Supaya semua bisa beradaptasi dan mengikuti perubahan ke arah positif, kuncinya hanya ada di pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Ini sejalan dengan rezim pemerintahan Presiden Prabowo 2024-2029 dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Setidaknya keseriusan tentang pendidikan diwujudkan dengan pemisahan satu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PDM); Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (PDST); dan Kementerian Kebudayaan yang masing-masing dipimpin oleh seorang menteri.

Also Read:

Jangan Panik! HMPV sudah Ada di Sekitar Kita sejak Lama

Prioritas Kemementerian PDM sebaiknya diorientasikan untuk mempersiapkan anak-anak agar dapat dicetak di perguruan tinggi menjadi manusia unggul di era teknologi digital ini. Artinya kurikulum untuk pendidikan menengah tidak hanya dijejali teknologi semata, tetapi jangan dilupakan pendidikan moral, etika, akhlak, dan jiwa gotong royong.

Kementerian Kebudayaan selain berorientasi pada upaya melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang banyak dan beragam, perlu juga mengantisipasi masuknya budaya baru akibat perkembangan global dengan tetap mempertahankan keaslian budaya Indonesia sebagai bagian dari budaya timur. Manusia Indonesia harus maju dan setara dengan manusia di belahan dunia barat, tetapi tetap menjunjung tinggi adab budaya timur.

Orientasi perguruan tinggi mempersiapkan manusia tangguh dan mandiri untuk bersaing dalam komunitas global dengan segala tantangannya yang makin kompleks. Mereka ini wajib dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi cerdas yang berorientasi global. Orientasi perguruan tinggi harus juga ditujukan untuk komunitas 86 persen yang telah berprofesi sebagai petani, peternak, pekebun, dan nelayan tetapi tidak profesional dan hanya bekerja saja. Perguruan tinggi wajib hadir melalui dharma pengabdian kepada masyarakat dengan menciptakan program pemberdayaan yang tersistem, terstruktur, dan terukur.

Also Read:

Beranikah “Macan Asia” Presiden Prabowo Menindak Tegas Perlakuan Verbal Gus Miftah?

Sekolah Pemberdayaan Rakyat (SPR) merupakan pola pembelajaran partisipatif bagi komunitas rakyat yang dilakukan oleh tim IPB University dengan menekankan tiga aspek penting, yaitu pembangunan mental, karakter, dan perubahan pola pikir (45 persen), pemahaman wawasan bisnis kolektif berjamaah (35 persen), dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (20 persen). SPR dilakukan selama maksimum tujuh bulan efektif di lokasi komunitas rakyat dengan pendampingan penuh. SPR diselenggarakan atas kerja sama antara pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan perguruan tinggi.

SPR mempunyai perkumpulan Solidaritas Alumni Sekolah Pemberdayaan Rakyat Indonesia (SASPRI). Di perkumpulan ini, mereka makin intens berinteraksi dengan jaringan yang sudah terbangun sejak dimulainya SPR, seperti komunitas akademisi, birokrat, dan pelaku usaha. Para alumni harus membentuk koperasi produsen dan juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk bicarakan mendayagunakan kawasan riset dan inovasi teknologi di tingkat kecamatan. Secara rutin dan berjenjang, sertifikasi SASPRI dilakukan untuk meningkatkan kinerja koperasi produsen secara lebih profesional dan mengoptimalkan kawasan riset dan inovasi teknologi untuk kegiatan riset perguruan tinggi.

SASPRI saat ini masih beranggotakan 47 komunitas di seluruh Indonesia. Konsep atau model pemberdayaan rakyat seperti itu tadinya hanya diterapkan pada komunitas peternakan. Namun model itu telah diterapkan juga bagi komunitas permukiman, pertanian, dan perikanan.

Also Read:

PERTAHANKAN DAN SEGERA KEMBANGKAN CADANGAN MIGAS DI WILAYAH ZEE NATUNA UTARA YANG DIKLAIM RRT

Para alumni sekolah pemberdayaan rakyat tersebut terus dituntun, didampingi, dan dibimbing lebih lanjut dalam perkumpulan SASPRI. Dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi dan tata kelola SASPRI, pada 17 Januari 2025, telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) SASPRI-Nasional dengan agenda pembahasan Anggaran Rumah Tangga baru dan kesiapan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KLB yang dihadiri 47 wali SASPRI di Indonesia diharapkan dapat memberi landasan kuat untuk meningkatkan kemampuan diri dan membuat mereka makin profesional. Terwujudnya komunitas 86 persen yang tangguh, mandiri dan berdaulat dalam semangat gotong royong diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah dan pelaku usaha untuk bermitra strategi dengan mereka. Itu merupakan salah satu cara mempersiapkan mereka untuk dapat ikut berpartisipasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan sampai seorang pun ketinggalan. No one left behind! (Muladno. Profesor Fakultas Peternakan IPB. Ilmuwan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Wali Utama Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI-Nasional)

Also Read:

Lawatan Pertama Presiden Prabowo Subianto ke RRT

Also Read:

Target Ketahanan Energi Presiden Prabowo