Lipatgandakan Penerimaan APBN Tanpa Memberatkan Rakyat

Oleh: Dr. Kurtubi

SAYA tetap sarankan kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI agar tata kelola aset kekayaan negara yang berupa Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan supaya diluruskan.

Karena hingga saat ini masih menggunakan sistem pengelolaan zaman penjajahan Belanda. Menerapkan sistim Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Konsesi dengan sistem Kontrak Karya yang merupakan copy paste dari sistem zaman Kolonial yang bersumber dari Undang-Undang Pertambangan Indische Mijnwet.

Also Read:

Ongkos Eksperimentasi Penyerapan Gabah Semua Kualitas

Kemudian faktanya sistem zaman Kolonial ini dilanggengkan lewat UU Minerba No.4/2009 dan UU Minerba No.3/2020. Menerapkan sistem Konsesi “B to G” yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Ketika di Komisi VII DPRRI periode 2014-2019 saya sudah sarankan lewat media Bergelora.com agar sistem IUP diganti dengan sistem Kontrak Bagi Hasil “B to B” yang memastikan bagian negara dari penambangan minerba harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh penambang dengan porsi 65 persen untuk pemerintah dan 35 persen untuk penambang setelah cost recovery.

Also Read:

Kerja Sama Bidang Energi Nuklir Tidak Harus dengan Satu Negara

Apabila terjadi fenomena windfall profit karena naiknya harga produk pertambangan di pasar dunia, Presiden RI yang berdaulat berhak mengadopsi dengan menaikkan porsi negara menjadi 85 persen dan penambang memperoleh 15 persen.

Pergantian sistem dari Konsesi ke Kontrak Bagi Hasil juga untuk menghindari penyalahgunaan wewenang mengeluarkan IUP menjadi sumber korupsi oleh oknum pemerintah mulai dari bupati, gubernur, dirjen, hingga menteri. Sudah saatnya sistem IUP diganti dengan sistem tata kelola yang konstitusional karena pengelolaan SDA sudah diatur dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Aset ini harus dikuasai oleh negara untuk dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Also Read:

Indonesia Kaya SDA Energi Nuklir  Berupa Uranium dan Thorium

Indonesia yang sudah dikenal sebagai pemain utama kelas dunia di bidang industri pertambangan emas, batubara, dan nikel.

Indonesia saat ini merupakan produsen emas nomor 6 terbesar di dunia,  produksi Batubara Indonesia merupakan nomor 3 terbesar di dunia. Bahkan produksi pertambangan nikel yang sangat dibutuhkan dunia saat ini, Indonesia merupakan produsen nikel nomor 1 di dunia.

Also Read:

Menggenjot Volume Penyaluran Operasi Pasar Beras SPHP

Kita sudah merdeka 80 tahun, potensi cadangan dari aset SDA pertambangan yang ada di negara kita sangatlah besar dan beragam.

Aset ini merupakan anugerah Ilahi kepada bangsa kita. Seharusnya pengelolaannya harus optimal untuk kemakmuran rakyat.

Also Read:

Pelajaran Mahal Pengalihan Anggaran Penyaluran ke Penyerapan Beras

Sehingga sudah seharusnya UU yang mengatur pengelolaan pertambangan ini harus sesuai dengan konstitusi.

Namun, faktanya hingga saat ini UU yang mengatur pertambangan migas dan minerba tidak menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil yang  mengharuskan hasil keuntungan dari penambangannya berupa pajak dan royalti yang disetor ke negara harus lebih besar dari keuntungan bersih yang diperoleh penambang. Dengan pembagian 65 persen disetor ke negara dan 35 persen untuk penambang.

Kalau aturan konstitusi UUD 1945 ditegakkan, penerimaan negara dan pengelolaan aset pertambangan akan naik berlipat ganda.

Also Read:

Peternak Ditahan karena Tuduhan Korupsi

Pertumbuhan ekonomi akan naik tinggi ke 8 persen hingga tumbuh double digit di atas 10 persen tanpa harus menaikkan pajak yang memberatkan rakyat.

Saya sarankan agar Presiden Prabowo mengambil langkah yang rasional dan konstitusional mengeluarkan Perppu mencabut UU yang mengatur pertambangan yang masih menggunakan sistem Konsesi. Diganti dengan sistem Kontrak Bagi Hasil seperti yang dicontohkan dalam pengelolaan migas ketika menggunakan UU Migas No.44/Prp/1960 dan UU Pertamina No.8/1971.

Also Read:

BEBAS “BANSOS BERAS”  

Terbukti berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi mencapai 9,8 persen yang merupakan capaian tertinggi dalam sejarah perekonomian nasional.

Terlebih Presiden RI ketika dilantik, sudah bersumpah untuk mentaati konstitusi. Jalan terbaik untuk menaikkan ranking PDB Indonesia yang saat ini berada di nomor urut 16. Berpotensi melampaui Meksiko, Australia, dan Spanyol ke nomor urut 13 di tahun 2045.

Also Read:

ALTERNATIF PENGENDALIAN HARGA BERAS

Tidak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menurut Asian Development Bank (ADB) masih terjebak berputar-putar di level 5 persen, bahkan tepatnya di bawah 5 persen!

ADB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 persen menjadi 4,9 persen untuk keseluruhan tahun 2025. Demikian juga untuk 2026 dari 5,1 persen menjadi 5 persen. Demikian tertuang dalam kajian terbarunya di Asian Development Outlook (ADO) edisi September 2025. (Dr. Kurtubi–Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019. Alumnus FEUI Jakarta, IFP Perancis, CSM Amerika, mantan Pengajar Pasca Sarjana FEUI dan Universitas Paramadina).

Also Read:

PENTINGNYA MENGOREKSI PENGELOLAAN ASET SUMBER DAYA ALAM