Lawatan Pertama Presiden Prabowo Subianto ke RRT

Sementara RRT secara terus menerus melakukan pelanggaran wilayah teritorial  perairan  RI. RRT dengan sengaja  melakukan Patroli Bersenjata  masuk perairan RI dengan alasan melindungi nelayannya yang mencari/mencuri ikan di perairan Indonesia.

Diplomasi Cabut Klaim RRT terhadap Natuna

Sebaiknya diplomasi RI ke RRT ditujukan  untuk meminta RRT mencabut secara resmi klaimnya atas wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara.  Sehingga, semestinya Indonesia bisa segera mengembangkan cadangan gas di Natuna Utara sebelum Presiden Prabowo Subianto  bertemu dengan Xi Jing Ping.

Also Read:

Beranikah “Macan Asia” Presiden Prabowo Menindak Tegas Perlakuan Verbal Gus Miftah?

Dengan cara mestinya terlebih dahulu Pemerintah Indonesia mencabut UU Migas No. 22 Tahun 2001 dengan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden.  Karena  UU Migas ini sudah terbukti inkonstitusional, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) ketika diketuai oleh Mahfud MD tahun 2012.  Ketika itu MK  mencabut belasan pasal lewat Putusan MK No.36/PUU–X/2012, termasuk membubarkan BP Migas.  Kemudian, ternyata oleh Presiden SBY  diputuskan untuk mengeluarkan Perpres melabrak Keputusan MK yang bersifat final and binding dengan menghidupkan kembali BP Migas dengan mengganti nama menjadi SKK Migas.

Status SKK Migas tersebut, tetap sebagai Badan Hukum Milik Negara ( BHMN) yang tidak eligible untuk melakukan kegiatsn usahs bisnis migas secara langsung, tidak bisa melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi migas secara langsung, serta tidak bisa melakukan kegiatan jual  beli migas secara langsung, sehingga harus menunjuk pihak ketiga.

Also Read:

PERTAHANKAN DAN SEGERA KEMBANGKAN CADANGAN MIGAS DI WILAYAH ZEE NATUNA UTARA YANG DIKLAIM RRT

Sejarah migas mencatat, oknum  ketua lembaga negara yang melanggar konstitusi ini, baik BP Migas maupun SKK Migas, terbukti bersalah telah melakukan kegiatan bisnis/usaha mengolah minyak mentah/kondensat bagian negara dari kontraktor/investor “dititip olah” di kilang swasta. Kemudian pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah dan masuk penjara.

Sementara oknum Ketua SKK Migas terbukti bersalah menjual minyak mentah bagian negara yang berasal dari kontraktor/investor dengan menunjuk pihak ketiga di Singapura.  Eks Kepala SKK Migas ini juga masuk penjara! Sementara tugas untuk  melakukan kontrol terhadap semua pengeluaran investasi dari investor migas yang harus dikembalikan dalam bentuk cost recovery hingga saat ini masih di tangan SKK Migas.

Also Read:

Target Ketahanan Energi Presiden Prabowo

Also Read:

Sembilan Fakta UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas Harus Direvisi atau Dicabut