Kiprah Bulog sebagai Operator Pangan

Catatan kritisnya adalah mana yang lebih cocok, Bulog sebagai lembaga otonom pemerintah atau BUMN?

Soal Bulog dapat berfungsi efektif dan efesien, baik sebagai BUMN maupun lembaga otonom pemerintah langsung di bawah Presiden, tergantung pada tujuan dan kebutuhan pemerintah. Sebagai bahan pertimbangan, ada baiknya kita cermati catatan terkait Bulog sebagai BUMN:

• Bulog sudah beroperasi sebagai Perusahaan Umum (Perum), yang merupakan jenis BUMN yang fokus pada pelayanan publik dan stabilitas pangan.
• Sebagai BUMN, Bulog memiliki struktur dan manajemen yang jelas, dengan pemerintah sebagai pemilik dan pengendali penuh.
• Bulog dapat memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur yang ada untuk menjalankan fungsinya sebagai operator pangan.

Selanjutnya, Bulog sebagai Lembaga Otonom Pemerintah:

Also Read:

PERLU PERUBAHAN PENGELOLAAN ASET SUMBER DAYA ALAM YANG KONSTITUSIONAL

• Dengan status sebagai lembaga otonom di bawah Presiden, Bulog dapat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjalankan operasionalnya dan merespons perubahan pasar.
• Bulog dapat melakukan koordinasi lebih baik dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk menjalankan program ketahanan pangan nasional.
• Lembaga otonom juga dapat memperoleh dukungan politik dan anggaran yang lebih mudah, memungkinkan Bulog menjalankan perannya secara optimal dalam stabilisasi harga pangan.

Namun, perlu diingat bahwa perubahan status Bulog menjadi lembaga otonom pemerintah langsung di bawah Presiden direncanakan akan dilaksanakan pada 2026, dan saat ini Bulog masih berada di bawah Kementerian BUMN hingga tahun 2025. Kementerian Koordinator urusan Pangan dan kementerian/lembaga terkait lain, sepertinya telah diberi tugas khusus untuk menggarap transformasi kelembagaan Perum Bulog.

Also Read:

Ragam Cara Deteksi Dini Kanker