Keadaan Darurat-Bencana dan Cadangan Pangan Daerah-Desa 

Oleh: Khudori

JUMLAH korban meninggal akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai ratusan jiwa. Demikian pula jumlah korban hilang. Sejak awal bencana di penghujung November hingga saat ini, Sabtu (6/12/2025), sejumlah daerah masih terisolasi. Kerusakan infrastruktur yang parah membuat penanganan bencana dan pertolongan terhadap korban sulit dilakukan, termasuk mobilisasi bantuan.

Sejumlah media melaporkan logistik pangan pengungsi menipis. Jika bantuan tidak segera diterima dikhawatirkan pengungsi akan kelaparan. Ada juga media yang menulis warga mulai kelaparan, salah satunya di Kabupaten Aceh Utara. Menurut Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil, hingga hari ke-12 belum ada pejabat yang datang ke daerah. Korban tewas di Aceh Utara hingga Rabu (3/12/2025) 121 orang dan 109 orang hilang.

Also Read:

Konflik Kepentingan di Balik Pendapat BRIN terkait Rokok Vape

Bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi besar mengganggu ketahanan pangan daerah. Distribusi pangan yang terlambat karena medan sulit dapat memicu kerawanan pangan, lonjakan harga pangan pokok, dan gejolak sosial. Gejolak sosial antara lain berupa penjarahan minimarket dan gudang Bulog. Ini diakui oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Telisa Aulia Falianty.

Menurut Ahmad Rizal, dua gudang Bulog di Dayah Timu Sigli di Provinsi Aceh dan Sarudik Sibolga di Sumatera Barat telah dijarah pascabencana. Beras dan minyak goreng yang disimpan di dua gudang itu dan satu gudang di Labuhan Deli, Medan, juga terimbas banjir. Meski terdampak bencana, layanan publik Bulog tetap berjalan. Rizal memastikan Bulog tetap menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) pusat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Bantuan pangan beras juga tetap disalurkan.

Also Read:

CATATAN PRODUKSI BERAS 2025 (Bagian 2)

Dalam konteks bencana di Sumatera kali ini amat relevan untuk kembali membicarakan ihwal pentingnya keberadaan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan pemerintah desa. UU Pangan Nomor 18/2012 mengatur bahwa cadangan pangan ada tiga macam: cadangan pangan pemerintah (pusat), cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa), dan cadangan pangan masyarakat.

Cadangan ini digunakan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat. Selaras dengan hal itu, cadangan pangan ini digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan menghadapi keadaan darurat.

Also Read:

Keadaan Darurat-Bencana dan Mekanisme Penyaluran Beras Bulog

Regulasi turunan telah mengatur lebih detail dan rinci, baik di Peraturan Pemerintah No. 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah maupun di Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 15/2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang kemudian diubah jadi Peraturan Bapanas No. 3/2025.

Jumlah cadangan beras pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kewenangan. Jumlah itu ditetapkan dengan mempertimbangkan produksi beras di daerah, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah, dan kerawanan pangan di daerah. Juga disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah dan potensi sumber daya yang ada di daerah. Pengadaan cadangan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Also Read:

Peran Guru dalam Mewujudkan Kesehatan Publik

Regulasi saat ini mengatur cadangan pangan pemerintah daerah berbasiskan beras. Padahal, tidak semua daerah menghasilkan beras. Idealnya, cadangan pangan daerah berbasiskan pangan lokal. Tentu tidak mudah menyediakan cadangan pangan pemerintah daerah berbasiskan pangan lokal. Sebaliknya, kerumitan teratasi apabila cadangan pangan berbentuk beras. Salah satunya karena produksi beras secara nasional cukup, tersedia di pasar sepanjang waktu, dan harganya relatif terjangkau kantong.

Also Read:

CATATAN PRODUKSI BERAS 2025