Indonesia Kaya SDA Energi Nuklir  Berupa Uranium dan Thorium

Kita minta Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan secara jujur dan terbuka jumlah pajak dan PNBP yang disetor ke negara setiap tahun oleh setiap penambang SDA di Indonesia.

Penambangan yang sesuai dengan konstitusi Pasal 33 UUD 1945 tolok ukurnya adalah: jumlah pajak dan PNBP yang disetor ke negara harus lebih besar dari keuntungan yang diperoleh penambang, dengan porsi 65 persen untuk negara dan 35 persen untuk penambang.

Apabila terjadi fenomena windfall profit  akibat kenaikan harga produk tambang di pasar dunia, maka Presiden RI yang berdaulat berhak menaikkan bagian negara menjadi 85 persen dan penambang memperoleh 15 persen setelah cost recovery. Kontrol terhadap cost recovery dilakukan oleh Perusahaan Negara Pemegang Kuasa Pertambangan (PNPKP) yang dibentuk dengan UU.

Also Read:

Menggenjot Volume Penyaluran Operasi Pasar Beras SPHP

Penambang tidak boleh dipersulit dan dikenai pajak dan PNBP ketika masih  pada tahap eksplorasi belum berproduksi. Berlaku prinsip lex specialis bagi semua investor penambangan, karena keuntungan yang disetor ke negara lebih besar dari tarif pajak yang ada dalam UU Perpajakan.

Kita sarankan kepada Presiden Prabowo untuk mengambil kebijakan yang konstitusional dan rasional. Mengacu kepada langkah yang diambil oleh PM Djuanda di era Pemerintahan Kabinet Kerja,  dengan mencabut pemberlakuan UU Pertambangan zaman kolonial Indische Mijnwet. (Dr Kurtubi: Ketua Kaukus Nuklir Parlemen dari Partai NasDem. Alumni SMAN Mataram, FEUI Jakarta, IFP Perancis Dan CSM Amerika. Mantan Pengajar Ekonomi Energi Pasca Sarjana FEUI dan Universitas Paramadina)

Also Read:

Pelajaran Mahal Pengalihan Anggaran Penyaluran ke Penyerapan Beras