BEBAS “BANSOS BERAS”  

Beberapa alasan mengapa Bansos Beras masih diperlukan adalah membantu masyarakat miskin. Bansos Beras membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka. Kemudian, mengatasi kemiskinan. Bansos Beras dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dan mengatasi krisis pangan. Bansos Beras dapat membantu mengatasi krisis pangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau bencana alam. Namun, pemerintah terus berupaya untuk memberikan bantuan tepat sasaran dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

Beberapa program lain yang juga sedang dijalankan pemerintah antara lain Bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dimulai pada 2 Januari 2025 ini akan diberikan kepada anak-anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Lalu, Program Keluarga Harapan (PKH). Bansos rutin untuk keluarga penerima manfaat dengan nominal berbeda, tergantung kategori penerima.

Also Read:

ALTERNATIF PENGENDALIAN HARGA BERAS

Dan juga Kartu Sembako. Program bantuan pangan senilai Rp200.000 melalui Kartu Sembako, sebelumnya dikenal sebagai BPNT alias Bantuan Pangan Non Tunai. Beberapa program yang kini tengah digelindingkan, diharapkan mampu menolong masyarakat yang kondisi kehidupannya masih memprihatinkan.

Program bansos beras yang terus berjalan, diharapkan tidak terus-terusan menjadi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Kita perlu mengubahnya, supaya mereka tidak terus menerus menggantungkan kehidupannya kepada Bansos Beras. Untuk itu. agar bangsa Indonesia terbebas dari Bansos Beras, beberapa syarat yang perlu dipenuhi adalah, pertama, peningkatan produktivitas pertanian. Artinya, sangat diperlukan upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan produksi beras dalam negeri sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional.

Also Read:

PENTINGNYA MENGOREKSI PENGELOLAAN ASET SUMBER DAYA ALAM

Kedua, kemandirian pangan. Maksudnya, meningkatkan kemandirian pangan dengan mengurangi ketergantungan pada impor beras dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan petani. Artinya, meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan harga yang adil dan meningkatkan akses ke teknologi dan sumber daya.

Also Read:

Nusa Tenggara Barat Berpotensi Menjadi Daerah Maju dan Sejahtera 

Keempat, pengurangan kemiskinan. Maksudnya, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bansos beras.

Kelima, sistem distribusi yang efektif. Artinya, meningkatkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien sehingga beras dapat tersedia secara merata di seluruh wilayah.

Also Read:

PERLU PERUBAHAN PENGELOLAAN ASET SUMBER DAYA ALAM YANG KONSTITUSIONAL

Dan terakhir adanya kebijakan pangan yang tepat, yakni mengembangkan kebijakan pangan yang tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan ketersediaan beras dalam negeri.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, bangsa Indonesia dapat meningkatkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan pada bansos beras. (Penulis: Ketua Dewan Pakar HKTI Jawa Barat).

Also Read:

Kiprah Bulog sebagai Operator Pangan