Angka PDB per Kapita: Indonesia Terlihat Kaya, tapi Masyarakat Merasa Miskin

Oleh: Leigh McKiernon

SETIAP beberapa bulan, lembaga-lembaga internasional berdeham. Para politisi merapikan dasi mereka. Sekelompok kecil miliarder yang berbasis di Jakarta mengangguk dengan serius. Indonesia, kita diberitahu, sekarang adalah negara berpenghasilan menengah atas. Mereka tersenyum seolah-olah mereka secara pribadi berjabat tangan dengan sejarah dan menegosiasikan peningkatan kemakmuran umat manusia. Dan inti dari perayaan ini? Sebuah angka yang begitu disalahpahami, begitu agresif disalahgunakan, sehingga bisa dianggap sebagai zodiak ekonomi: PDB per kapita.

Anda pasti pernah mendengar ceritanya. “PDB per kapita Indonesia meningkat! Hampir mencapai US$ 5.000! Kita sedang menuju negara maju!”.

Also Read:

Industri Perunggasan Memasuki Lorong Ketidakpastian Baru

Bayangkan pesta meriah, iringan marching band, dan seseorang membaca laporan McKinsey terbalik. Lalu, Anda melihat sekeliling dan menyadari bahwa meskipun PDB per kapita meningkat, gaji Anda tidak.

Jika Anda bertanya kepada orang Indonesia, apakah mereka merasa kaya dengan pendapatan 5.000 dolar per kapita, sekitar dua pertiga akan menjawab: “Saya ingin sekali bertemu dengan orang yang memiliki 4.000 dolar saya yang hilang.”

Also Read:

WASWAS MENUNGGU KEBIJAKAN BERAS

Ini karena PDB per kapita, terutama dalam ekonomi yang didominasi oleh sumber daya alam, konsentrasi kekayaan oligarki, dan kantong-kantong besar pekerjaan informal bergaji rendah, bukanlah ukuran bagaimana orang hidup. Ini adalah ukuran bagaimana nilai dihasilkan dan di mana nilai tersebut terakumulasi. Ini seperti dongeng. Bayangkan Cinderella, kecuali saudara tirinya adalah pengusaha batubara dan ibu peri adalah Kementerian Keuangan.

Jadi, meskipun PDB per kapita tidak sepenuhnya berbohong, angka tersebut menceritakan kisah tentang output, sambil melewatkan bagian di mana sebagian besar orang tinggal.Dan itulah kisah yang layak untuk dikaji.

Also Read:

Menyoal Orientasi Kebijakan Kapitalistik Manajemen PT KAI

Apa Sebenarnya yang Diukur oleh PDB Per Kapita

Pemerintah Indonesia menyukai PDB per kapita karena angka ini meningkat, bahkan ketika tidak ada hal lain yang meningkat. Investor menyukainya karena angka ini merangkum seluruh kompleksitas ekonomi suatu negara ke dalam satu angka yang rapi. Dan para ekonom LinkedIn menyukainya karena tidak memerlukan pertanyaan lanjutan.

Also Read:

Catatan Ihwal Pengumuman Swasembada Pangan 

PDB per kapita tampak sederhana: PDB per kapita = total output ÷ jumlah penduduk.

Masalah dengan PDB per kapita adalah:

Also Read:

Refleksi 2025: Kesehatan Publik Dilindas oleh Kepentingan Oligarki Ekonomi

• Angka ini tidak mengukur pendapatan.
• Angka ini tidak mengukur upah.
• Angka ini tidak mengukur bagaimana uang didistribusikan.
• Angka ini tidak mengukur siapa yang menerimanya.
• Angka ini tidak mengukur apakah uang tersebut pernah melewati rumah tangga sama sekali.

Namun, angka ini sering disajikan seolah-olah merupakan indikator standar hidup, kesempatan, atau kesehatan ekonomi. Ini seperti mengukur kesehatan keluarga dengan merata-ratakan berat badan setiap anggota keluarga.

Tentu, seorang kakek yang beratnya 120 kg dan bayinya beratnya 8 kg, tetapi rata-rata kami normal!

Also Read:

Catatan 2025: Kerusuhan Kalibata Fenomena Gunung Es Permasalahan Konsumen Jasa Keuangan

PDB per kapita Indonesia pada tahun 2024 berada di sekitar $4.925, atau sekitar US$16.448 dalam istilah PPP. Kedengarannya… terhormat. Ini menempatkan negara ini dengan nyaman di wilayah negara berpendapatan menengah.

Kemudian Anda melihat pendapatan median, yang pada dasarnya setara dengan menanyakan kepada penduduk, “Jadi bagaimana sebenarnya kehidupan mereka?”

Also Read:

Menimbang Swasembada Gula Konsumsi 2026

• Pendapatan median (PPP): sekitar US$2.510.
• PDB per kapita (PPP): US$16.448

Artinya, pendapatan median penduduk Indonesia hanya sekitar 15 persen dari apa yang tersirat dalam PDB per kapita. Ini adalah jejak matematis dari ekonomi di mana sebagian besar nilai dikuasai oleh modal, pendapatan dari sumber daya alam, dan kepemilikan terkonsentrasi, bukan oleh tenaga kerja.

PDB per kapita menghitung output dari tambang batubara, pabrik peleburan nikel, perkebunan kelapa sawit, kantor pusat keuangan, dan perusahaan milik negara. Angka ini tidak menanyakan ke mana keuntungan itu mengalir. Angka ini tidak menanyakan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Dan angka ini tidak menanyakan apakah keuntungan tersebut diterjemahkan menjadi lapangan kerja yang stabil, kenaikan upah, atau peningkatan keamanan rumah tangga.

Also Read:

Harga Beras Dunia Turun Drastis karena Indonesia Tak Impor Tahun Ini?

Jadi, PDB per kapita menceritakan kisah kemajuan, konvergensi, dan mobilitas sosial ke atas. Sementara pendapatan median menceritakan kisah peningkatan yang lambat, kerentanan yang tinggi, dan sistem distribusi yang bocor sebelum mencapai sebagian besar orang. Kedua angka tersebut secara teknis benar. Hanya satu yang menggambarkan realitas ekonomi yang dialami.

PDB Per Kapita per Provinsi Mengisahkan Kisah yang Salah

Jika PDB per kapita melebih-lebihkan kebenaran di tingkat nasional, angka tersebut sepenuhnya melenceng di tingkat provinsi.

Also Read:

QRIS Menjadi Alat Transaksi Tunggal, Melanggar Regulasi & Hak Konsumen

Di atas kertas, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah satu ekonomi tunggal, melainkan sebuah multiverse. Tengok saja data di bawah ini:

• Jakarta mencatatkan PDB per kapita sekitar Rp 344 juta, atau sekitar US$22.000.
• Kalimantan Timur, yang didukung oleh batu bara dan minyak, berada di kisaran Rp 212 juta.
• Papua Tengah, sebaliknya, mencatatkan sekitar Rp 120 juta.

Jika dibaca seperti ini, Jakarta tampak lebih kaya daripada beberapa bagian Eropa Selatan, sementara Papua Tengah tampaknya berada di luar ekonomi modern sama sekali. Godaan yang muncul adalah untuk menyimpulkan bahwa Indonesia terbagi antara pusat-pusat perkotaan yang sangat makmur dan daerah-daerah yang sangat miskin. Kesimpulan itu salah.

Also Read:

‘Membaca’ Rencana Penyatuan Bapanas dengan Perum Bulog

Ketika Anda berhenti melihat produksi dan mulai melihat orang-orang, upah rata-rata di provinsi-provinsi yang sama ini tidak berbeda 30 kali lipat. Perbedaannya hanya 2–3 kali lipat. Ini datanya:

• Upah rata-rata bulanan di Jakarta adalah sekitar Rp 4,6 juta.
• Kalimantan Timur sekitar Rp 3,5 juta.
• Nusa Tenggara Timur (NTT) berkisar Rp 2,7 juta.

Perhatikan baik-baik! Itu bukan berarti “Kalimantan Timur 8 kali lebih kaya daripada NTT,” meskipun PDB per kapita menunjukkan demikian. Intinya adalah: “Pendapatan semua orang rendah, tetapi beberapa orang tinggal di dekat lokasi penambangan sumber daya.”

Kesenjangan ini ada karena PDB per kapita provinsi mengukur di mana nilai dicatat, bukan di mana nilai itu berada. Provinsi yang kaya sumber daya menghasilkan output yang sangat besar dengan jumlah pekerja yang relatif sedikit. Keuntungan mengalir ke perusahaan, pemegang saham, dan pemerintah pusat, seringkali jauh dari lokasi penambangan.

Jadi, apakah Kalimantan Timur kaya? Ya, dalam arti menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Namun, bagi orang awam, “provinsi kaya” biasanya berarti “paman tetangga Anda mengenal seseorang yang mengendarai Hilux perusahaan,” daripada berpartisipasi dalam kekayaan.

Siapa sebenarnya yang mendapat manfaat dari pertumbuhan Indonesia? Struktur ekonomi Indonesia dapat diringkas sebagai: Beberapa konglomerat, beberapa sumber daya alam, 100 juta pekerja informal, dan sebuah mimpi.

• 1% orang terkaya di Indonesia mengendalikan hampir setengah dari kekayaan nasional.
• 10% penduduk terkaya memperoleh sekitar 46% dari pendapatan nasional.
• 50% penduduk termiskin hanya memperoleh sekitar 12–13% dari pendapatan nasional.

Ketika produksi meningkat, sebagian besar peningkatan tersebut secara matematis telah dialokasikan untuk sekelompok kecil orang. Bagi yang lain, angkanya terlihat berbeda.

• Lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan berpenghasilan menengah ke atas.
• 50–60% tenaga kerja berada di sektor informal, berpenghasilan di bawah upah minimum.
• Konsumsi rata-rata berada di sekitar Rp 1,4 hingga 1,5 juta per orang per bulan.

Inilah realitas ekonomi rumah tangga rata-rata. Cukup stabil untuk bertahan hidup, tetapi jauh dari kemakmuran yang tersirat dalam angka PDB utama.

PDB per kapita dengan senang hati menggabungkan semuanya:

• Keuntungan perusahaan dari perusahaan pertambangan.
• Royalti sumber daya.
• Penyusutan modal.
• Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham yang mungkin tidak tinggal di negara tersebut.
• Pendapatan yang diperoleh oleh elit yang memiliki koneksi politik.
• Nilai yang diciptakan oleh para komuter yang bekerja di Jakarta tetapi tinggal di luar kota, yang meningkatkan output tanpa memperluas populasi yang terhitung.

PDB per kapita ingin bersifat demokratis. Ia ingin berbicara untuk semua orang. Tetapi menurut definisinya, ia tidak bisa. Itu adalah rata-rata dalam ekonomi di mana orang rata-rata tidak ada.

Ada pepatah lama di Indonesia: “Rezeki sudah ada yang atur.”  PDB per kapita pun setuju. Mengapa PDB per kapita mendapat perhatian semua pihak?

Para politisi tertarik pada PDB per kapita seperti ngengat (serangga) tertarik pada api. Mengapa? Karena PDB per kapita memiliki beberapa kualitas yang membuatnya ideal untuk narasi politik. Narasinya adalah:

• Sederhana, yang jarang ditemukan dalam ekonomi dan karena itu berbahaya jika digunakan secara tidak tepat.
• Sering menunjukkan tren naik sehingga dapat mendukung pidato tentang kemajuan.
• Kurang memalukan dibandingkan gini ratio, angka kemiskinan, atau upah rata-rata.
• Tidak jelas tentang siapa yang diuntungkan.

PDB per kapita meningkat, ekonomi tumbuh, dan tidak ada yang perlu menentukan pendapatan siapa yang sebenarnya berubah.

Lebih baik lagi, PDB per kapita tidak mempertanyakan apakah pertumbuhan itu inklusif, berkelanjutan, atau merata. PDB per kapita hanya mengumumkan angka dan membiarkan audiens bertepuk tangan. Para pemilih, pada bagian mereka, kesulitan untuk menghubungkannya. Tidak ada yang bangun tidur dengan memikirkan output per kapita, yang membuatnya sulit untuk ditantang dalam konteks sehari-hari.

Sekarang bandingkan ini dengan indikator yang jauh lebih jarang dibahas.

• Koefisien gini ratio memiliki kebiasaan buruk mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan tetap membandel, dengan tingkat perkotaan di atas 0,39 dan provinsi seperti Yogyakarta mencapai 0,43–0,45.
• Pendapatan nasional bruto bahkan lebih buruk. Dengan mengurangi pendapatan yang mengalir keluar negeri. Hal ini menyoroti berapa banyak nilai yang diam-diam keluar melalui keuntungan, dividen, dan kepemilikan asing. Ini cenderung meredam suasana perayaan, sehingga jarang menjadi berita utama konferensi pers.
• Pendapatan rumah tangga median secara langsung mengungkap stagnasi. Berbahaya.
• Kemiskinan pada US$6,85 per hari (garis UMIC) mengungkapkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia masih “miskin” menurut standar negara-negara yang sering dibandingkan dengan Indonesia.
• Rasio penyerapan rumah tangga menunjukkan betapa sedikit pertumbuhan yang mencapai keluarga. Lebih baik tidak pernah menyebutkan ini sama sekali.

Metrik-metrik ini akurat, spesifik, dan secara politis tidak nyaman.

Namun, PDB per kapita sangat tepat karena angka ini mengatakan segalanya dan tidak mengatakan apapun pada saat yang bersamaan. Ini setara dengan mengatakan, “Saya baik-baik saja!” Pernyataan ini disampaikan kepada kerabat Anda sambil menyembunyikan rekening bank Anda.

Narasi ekonomi Indonesia tampak indah dari kejauhan. Ya, PDB per kapita Indonesia meningkat. Ya, Indonesia adalah negara berpenghasilan menengah ke atas. Ya, PDB per kapita Jakarta terlihat seperti negara-negara OECD. Namun data tersebut menunjukkan satu hal yang sangat jelas.

Kisah makro Indonesia memberi tahu Anda apa yang dihasilkan ekonomi. Kisah itu tidak memberi tahu Anda apa yang diterima oleh rakyat Indonesia.

Jika Anda mempertimbangkan hal-hal berikut:

• Upah rata-rata bergerak lambat.
• Kesenjangan antarprovinsi tetap sangat besar.
• Data konsumsi menunjukkan pembatasan daripada kelimpahan.
• Kemiskinan, jika diukur berdasarkan ambang batas negara berpenghasilan menengah ke atas yang realistis, masih mencakup sebagian besar penduduk.
• Ketidaksetaraan tetap tertanam secara struktural.
• Sektor informal tenaga kerja adalah hal yang lazim.
• Sebagian besar nilai tambah mengalir melalui pendapatan dari sumber daya alam dan konsentrasi kepemilikan elit, bukan melalui pendapatan rumah tangga.

Menjadi jelas bahwa PDB per kapita adalah metrik yang paling tidak “manusiawi” yang dapat dibayangkan.

Ini berguna bagi analis. Sangat bagus untuk kementerian. Dan sama sekali tidak membantu jika Anda ingin mengetahui apakah keluarga biasa mampu membayar sewa, membeli protein, atau menghindari spiral utang.

Pertumbuhan Indonesia itu nyata. Tetapi kesenjangan antara “pertumbuhan” dan “masyarakat yang merasakan pertumbuhan” juga nyata.

Dan itulah mengapa PDB per kapita akan terus menjadi bintang dalam setiap laporan kebijakan dan pidato politik:

• Angka ini tampak bagus.
• Angka ini sederhana.
• Angka ini mudah dimanipulasi.

Dan yang terbaik dari semuanya, angka ini sama sekali tidak menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada umumnya. (Tulisan ini diterjemahkan dari rilis yang diterbitkan 12 Januari 2026. Penulis adalah StratEx-Indonesia Business Advisory, mantan analis Korn Ferry (sebuah firma konsultansi manajemen yang berkantor pusat di Los Angeles, California)).